Pemimpin Otorita IKN: Gaji Rp172,7 Juta, Dana Operasional Rp178 juta

Jakarta (SI Online) - Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN mendapatkan gaji yang lumayan besar dari negara. Angkanya hampir mencapai dua ratus juta setiap bulannya. Hal ini terungkap dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang baru saja diteken Presiden Jokowi. Dalam Perpres yang diteken 30 Januari 2023 itu, tertera rincian gaji untuk kedua pejabat. "Hak keuangan Kepala Otorita lbu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung sejak tanggal pelantikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 6 dalam salinan Perpres tersebut, seperti dilansir Tempo.co, Rabu, 1 Februari 2023. Adapun rincian gaji untuk Kepala Otorita IKN, yakni gaji pokok sebesar Rp5.040.000, tunjangan melekat (tunjangan keluarga dan tunjangan beras) sebesar Rp648.840, tunjangan jabatan sebesar Rp13.608.000, dan tunjangan kinerja sebesar Rp153.422.000. Total hak keuangan yang diperoleh seorang Kepala Otorita IKN sebesar Rp172.718.840 per bulan. Untuk Wakil Kepala Otorita IKN, instrumen hak keuangan sama dengan Kepala Otorita, hanya saja besarannya berbeda. Besarannya antara lain gaji pokok sebesar Rp4.899.300, tunjangan melekat sebesar Rp634.770, tunjangan jabatan sebesar Rp11.566.800, dan tunjangan kinerja sebesar Rp138.079.800. Total hak keuangannya adalah Rp155.180.670 per bulan. Selain hak keuangan, kedua pejabat ini juga bakal memperoleh dana operasional dengan jumlah hampir sama dengan hak keuangan untuk Kepala Otorita IKN jumlahnya adalah Rp178 juta dan Wakil Kepala Otorita IKN Rp145 juta. Sumber dana untuk pembayaran hak keuangan dan tunjangan ini diambil dari dana APBN. "Dana Operasional diberikan dengan ketentuan sebesar 80 persen secara lumpsum dan sebesar 20 persen untuk dukungan operasional lainnya," bunyi Perpres tersebut. Kedua pejabat IKN ini juga nantinya berhak mendapat fasilitas lainnya setingkat menteri. Hak keuangan, tunjangan, hingga fasilitas baru bakal berhenti diberikan jika keduanya mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan Kepala Otorita IKN dan Wakil Kepala Otorita IKN. Sebagai informasi, saat ini Kepala Otorita IKN dijabat oleh Bambang Susantono. Sedangkan Wakil Kepala Otorita IKN dijabat Dhony Rahajoe. Keduanya diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara yang ditetapkan Presiden Jokowi di Jakarta pada 9 Maret 2022 lalu. red: farah abdillah

SHARE:

Artikel Terkait

Apa yang Kau Cari, Jokowi?

Anies Baswedan: Anggaran IKN Lebih Baik Dialokasikan ke Pendidikan

Ketua Dewan Pakar: Jika AMIN Menang, IKN Akan Dikaji Ulang

Sidak ke Lokasi, Partai Ummat Khawatir IKN Jadi Proyek Mubazir