Pendidikan dalam Perspektif Islam: Mengapa Negara Harus Hadir?

Oleh: Andrian Permana, Mahasiswa S3 - King Fahd University of Petroleum and Minerals. Pendidikan merupakan fondasi utama bagi kemajuan suatu bangsa. Namun, berbagai indikator menunjukkan bahwa kualitas pendidikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2022 yang dirilis OECD menunjukkan skor rata-rata siswa Indonesia masih memprihatinkan. Skor tersebut hanya mencapai 366 untuk matematika, 359 untuk membaca, dan 383 untuk sains. Angka tersebut masih jauh di bawah rata-rata negara-negara OECD, yaitu 472, 476, dan 485. Selain itu, hanya sekitar 18 persen siswa Indonesia yang mencapai tingkat kompetensi minimum matematika, sedangkan rata-rata negara OECD mencapai 69 persen. Fakta ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik Indonesia masih menghadapi kesulitan dalam menguasai kompetensi dasar. Padahal, kompetensi dasar tersebut sangat dibutuhkan pada abad ke-21. Tantangan tersebut juga terlihat dari sisi akses pendidikan di tanah air. Data Statistik Pendidikan 2025 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) mencapai 99,23 persen pada kelompok usia 7–12 tahun dan 96,30 persen pada usia 13–15 tahun. Namun, angka itu turun menjadi 77,86 persen pada kelompok usia 16–18 tahun. Angka partisipasi ini bahkan merosot tajam hingga tersisa hanya 29,13 persen pada kelompok usia 19–23 tahun. Data ini menunjukkan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin banyak anak bangsa yang tidak lagi mengakses pendidikan formal. Kondisi tersebut dipicu berbagai faktor, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga persoalan akses dan kesempatan. Berbagai fakta tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan di Indonesia bukan semata-mata persoalan teknis penyelenggaraan atau besarnya anggaran. Persoalan yang lebih mendasar adalah paradigma negara dalam mengelola sektor pendidikan. Selama pendidikan dipandang sebagai sektor pelayanan yang harus menyesuaikan kemampuan fiskal atau logika pasar, tujuan mulia akan sulit dicapai. Pemerataan akses dan peningkatan kualitas akan sulit diwujudkan secara optimal. Padahal, Pembukaan UUD 1945 secara tegas menempatkan "mencerdaskan kehidupan bangsa" sebagai salah satu tujuan dibentuknya negara. Amanat konstitusi tersebut mengandung makna yang sangat dalam bagi peran pemerintah. Negara bukan sekadar regulator yang menetapkan kebijakan di atas kertas. Negara adalah penanggung jawab utama dalam menjamin setiap warga negara memperoleh pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab negara terhadap pendidikan memiliki landasan yang jauh lebih kuat. Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan mendasar untuk membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan bukan sekadar urusan administratif belaka. Urusan ini merupakan bagian dari amanah kepemimpinan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Hal itu sejalan dengan firman Allah Swt., "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan." (QS. Al-'Alaq: 1). Wahyu pertama ini menegaskan bahwa ilmu merupakan fondasi utama dalam peradaban Islam. Rasulullah saw. juga bersabda, "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap Muslim." (HR. Ibnu Majah). Jika menuntut ilmu merupakan kewajiban, maka negara berkewajiban menghadirkan sistem yang mendukung. Negara harus memfasilitasi agar kewajiban tersebut dapat dijalankan oleh seluruh rakyat tanpa hambatan finansial maupun geografis. Kewajiban rakyat menuntut ilmu melahirkan kewajiban negara untuk menyediakannya. Prinsip tersebut dipertegas dalam sabda Rasulullah saw., "Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in (pengurus), bukan sekadar pengawas. Pendidikan menjadi salah satu urusan publik yang wajib dijamin penyelenggaraannya oleh negara. Hal ini karena pendidikan menyangkut kemaslahatan umat dan keberlangsungan peradaban Islam. Sejarah membuktikan bahwa ketika Islam menjadi landasan penyelenggaraan negara, pendidikan memperoleh perhatian yang sangat besar. Negara membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, serta rumah ilmu (baitul hikmah). Pemerintah Islam masa lalu juga memberikan dukungan penuh kepada para ulama dan ilmuwan. Pembiayaan pendidikan ditopang secara mandiri oleh Baitul Mal. Melalui sistem jaminan tersebut, masyarakat dapat mengakses pendidikan tanpa dibebani biaya yang menghalangi mereka menuntut ilmu. Dari sistem ideal inilah lahir tokoh peradaban besar dunia. Mereka di antaranya adalah Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan banyak ilmuwan Muslim lainnya. Para ilmuwan ini telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Paradigma emas inilah yang perlu menjadi bahan refleksi mendalam bagi penguasa hari ini. Pendidikan semestinya tidak diposisikan sebagai komoditas yang tunduk pada mekanisme pasar bebas. Pendidikan juga tidak boleh sekadar dijadikan instrumen penyedia tenaga kerja untuk industri. Pendidikan adalah investasi peradaban jangka panjang yang menentukan kualitas suatu bangsa pada masa depan. Karena itu, seluruh kebijakan pendidikan harus diarahkan untuk menjamin pemerataan akses bagi seluruh kalangan. Kebijakan itu harus meningkatkan kualitas guru, memperkuat sarana, serta membentuk peserta didik yang unggul intelektual sekaligus berkarakter mulia. Pada akhirnya, kualitas suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas manusianya. Kualitas manusia itu sendiri dibentuk secara terarah melalui jalur pendidikan. Islam menawarkan paradigma yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan pendidikan, bukan sekadar pembuat regulasi. Ketika negara benar-benar hadir menjalankan amanah tersebut, pendidikan tidak lagi menjadi beban finansial masyarakat. Pendidikan akan menjadi jalan lahirnya generasi yang berilmu, berakhlak, dan mampu membangun kembali peradaban yang bermartabat. Inilah paradigma luhur yang layak dijadikan pijakan dalam menata masa depan pendidikan Indonesia.[]

SHARE:

Artikel Terkait

Menjaga Amanah Tubuh, Menakar Mudarat Merokok Perspektif Syariat

SPMB Carut-Marut, Puluhan Ribu Mahasiswa Gagal Kuliah: Ketika Pendidikan Jadi Komoditas

Penggunaan Ijazah Palsu Menurut Syariat Islam

Jejak Emas Para Ulama Penjelajah Islam

Berhijrah dari Jahiliah Modern Menuju Syariat Islam

Visi ‘Shalih Mushlih’: Menghapus Dikotomi Agama dan Sains dalam Pendidikan