Penjajahan Israel, Akar Masalah Utama Krisis Kesehatan di Palestina
Pada 26 Oktober 2024, dalam sebuah penggerebekan di Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza utara, Dr. Mohammed Obeid, seorang ahli bedah yang bekerja untuk Doctors Without Borders (juga dikenal dengan akronim bahasa Prancisnya, MSF), ditangkap bersama 57 orang lainnya.
Dia adalah satu dari lebih dari 95 petugas kesehatan Palestina yang tetap ditahan oleh pasukan Israel. Hingga hari ini, Obeid mendekam di penjara Israel tanpa tuduhan resmi, dan kami terus mendesak pembebasannya segera tanpa syarat.
Genosida ini telah memusnahkan tenaga kerja sistem kesehatan di Gaza, dan akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menggantikannya. Setidaknya 1.700 staf layanan kesehatan telah terbunuh sejak Oktober 2023, termasuk 15 anggota tim MSF kami sendiri, karena tidak ada seorang pun yang aman di Gaza.
Akses warga Palestina ke layanan kesehatan semakin dibatasi sejak otoritas Israel mencabut pendaftaran 37 organisasi kemanusiaan pada bulan Januari. Israel menghalangi kami untuk membawa staf internasional dan pasokan yang sangat dibutuhkan ke Gaza dan Tepi Barat.
Meskipun beberapa pasokan kemanusiaan telah memasuki Gaza, jumlahnya sama sekali tidak mencukupi. Pembatasan sewenang-wenang ini merupakan bagian dari kebijakan hukuman jangka panjang Israel terhadap rakyat Palestina dan organisasi yang mencoba membantu mereka.
Baik melalui kekerasan langsung, pembongkaran sistem layanan kesehatan atau penghambatan bantuan kemanusiaan, memicu kelaparan, mempolitisasi air, menyebabkan tingginya tingkat kelahiran prematur dan kematian bayi serta tingginya tingkat keguguran, atau menolak perawatan, Israel secara nyata sedang menghancurkan kesehatan Palestina.
Dari tempat saya berada saat ini, semuanya terlihat jelas bahwa masalah kesehatan nomor satu di Palestina adalah penjajahan Israel.
Metode-metode yang digunakan Israel kini telah mulai diterima, dan para pemimpin dunia telah menormalisasi perilaku Israel tersebut. Melalui dukungan politik, bantuan militer, atau sikap diam, mereka telah memungkinkan kelanjutan dari kebijakan-kebijakan keji ini.
Situasi ini sudah tidak dapat ditoleransi lagi. Di Gaza, genosida terus berlangsung, dan di Tepi Barat, pembersihan etnis semakin melesat cepat.
Pergeseran kebijakan yang drastis sangat mendesak untuk dilakukan saat ini, yaitu kebijakan yang memprioritaskan martabat warga Palestina, perlindungan warga sipil, menjamin akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta menuntut pertanggungjawaban semua pemerintah.
Tanpa adanya pergeseran tersebut, 1.000 hari ke depan akan membawa kelanjutan dari realitas kehancuran saat ini yang akan merenggut lebih banyak lagi nyawa warga Palestina.[]
Sumber: Aljazeera.com
