Prancis Tuding Israel Lakukan Pembiaran Kekerasan terhadap Warga Palestina di Tepi Barat
Jakarta (Suaraislam.id)–Prancis menuduh Pemerintah Israel membiarkan kekerasan terhadap warga Palestina dan terus melakukan perampasan tanah Palestina di Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noel Barrot, menyatakan bahwa telah terjadi peningkatan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh kelompok ekstremis Israel terhadap warga Palestina di wilayah tersebut.
“Ada tingkat pembiaran yang patut disalahkan dan skandal dari Pemerintah Israel terhadap apa yang sedang terjadi di Tepi Barat,” tegas Barrot kepada radio France Inter dan televisi France 2, pada Ahad (27/9/2026).
Pernyataan tersebut memperkuat sikap Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Majelis Umum PBB di New York pekan lalu.
Macron menyatakan bahwa pelanggaran hukum terjadi setiap hari di Tepi Barat dan mempertanyakan atas nama apa tindakan tersebut dilakukan. Ia juga menegaskan bahwa kelompok perlawanan Palestina, Hamas, tidak pernah beroperasi di Tepi Barat.
Pernyataan tersebut memicu kritik dari para pejabat Israel. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan pernyataan yang mengecam ucapan Macron, serta menyebutnya sebagai “kelakuan arogan yang tidak masuk akal.”
Pihak Israel juga mengklaim bahwa anggota Hamas telah menargetkan warga sipil Israel di Tepi Barat.
Barrot membela presidennya dengan menyatakan bahwa komentar Macron tidak boleh dipotong dari konteksnya.
“Argumen presiden sangat jelas: kebijakan Pemerintah Israel tidak melemahkan Hamas, baik di Gaza maupun di Tepi Barat,” ujarnya.
Ketika ditanya berulang kali apakah Hamas beroperasi di Tepi Barat, Barrot tidak menjawab secara langsung dengan kata “ya” atau “tidak”.
Ia menegaskan posisi Prancis berbeda dari Pemerintah Israel. Menurutnya, upaya melemahkan Hamas tidak dapat dijadikan pembenar atas kebijakan pembiaran terhadap aksi kejahatan di Tepi Barat.
Barrot juga menambahkan bahwa tindakan bermusuhan Rusia terhadap negara-negara Eropa, termasuk Prancis, telah meningkat sejak dimulainya perang di Ukraina pada tahun 2022.
Ia menyebutkan tindakan tersebut mencakup disinformasi, serangan siber, dan sabotase, seraya memperingatkan bahwa kemungkinan serangan drone Rusia terhadap bandara atau pembangkit listrik tenaga nuklir Prancis adalah “salah satu potensi ancaman.”
Ia menegaskan bahwa Prancis telah mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan ancaman tersebut sejak lama.[]
Sumber: Anadolu Agency
