DDII Sampaikan Enam Kriteria Calon Wakil Prabowo, Apa Saja?
JAKARTA (Suaraislam.id) – Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) secara resmi menyampaikan empat kriteria figur ideal calon Wakil Presiden Republik Indonesia yang akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menuntaskan kepemimpinan periode 2024-2029.
Pandangan strategis tersebut dirumuskan menyusul digelarnya Sarasehan Nasional bertajuk “Menyerap Aspirasi Umat tentang Kriteria Wakil Presiden RI” di Aula Gedung Dewan Da’wah, Jl. Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Forum nasional tersebut menghadirkan sejumlah tokoh nasional dan ulama sebagai narasumber, di antaranya Anggota Pembina Dewan Da’wah KH A Cholil Ridwan, Menteri Koperasi yang juga Ketua Umum Syarikat Islam Ferry Juliantono, serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
Dewan Da’wah menegaskan bahwa penyampaian kriteria ini merupakan wujud kontribusi pemikiran bagi kemaslahatan bangsa. Meski demikian, DDII tetap menghormati koridor konstitusi bahwa pengusulan calon Wakil Presiden merupakan hak prerogatif Presiden untuk selanjutnya diputuskan melalui sidang paripurna MPR RI.
Ketua Umum DDII, H. Fathurrahman Mahfuzh, menyatakan bahwa langkah ini adalah bentuk tanggung jawab keumatan sekaligus sumbangsih pemikiran konstruktif bagi bangsa dan negara.
“Sebagai bangsa yang religius dan majemuk, dengan tantangan global maupun domestik yang semakin kompleks, posisi Wakil Presiden merupakan mitra strategis Presiden. Karena itu, Wakil Presiden harus mampu menjaga stabilitas pemerintahan, merawat persatuan nasional, serta memastikan keberpihakan kebijakan negara bagi kemaslahatan umat dan rakyat banyak,” ujar Fathurrahman di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Berdasarkan serapan aspirasi dan pertimbangan mendalam tersebut, DDII merumuskan enam kriteria mendasar bagi figur calon Wakil Presiden RI:
Pertama: Integritas Moral, Keislaman yang Kokoh, dan Bersih Rekam Jejak. Merupakan tokoh Muslim yang memiliki komitmen keislaman yang jelas, berakhlak mulia, bebas dari catatan korupsi, pelanggaran hukum, maupun cacat administratif yang berpotensi memicu sengketa konstitusional di kemudian hari.
Kedua: Keberpihakan Nyata pada Kedaulatan Ekonomi Umat dan Rakyat Kecil. Memiliki visi dan rekam jejak memperjuangkan ekonomi kerakyatan, kedaulatan pangan/energi, serta pemberdayaan ekonomi umat sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, bukan perpanjangan tangan kepentingan oligarki.
Ketiga: Perekat Ukhuwah Islamiyah dan Pemersatu Bangsa. Diterima secara luas oleh berbagai spektrum ormas Islam (NU, Muhammadiyah, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Persis, Wahdah, Al-Washliyah, dll.) maupun komponen kebangsaan lainnya, sehingga kehadirannya meredam polarisasi dan memperkuat kohesi sosial.
Keempat: Loyal, Komplementer, dan Sinergis dengan Presiden. Memahami posisi konstitusionalnya sebagai pendamping Presiden—tidak menjadi “matahari kembar”, tidak menimbulkan kecemburuan antar-partai koalisi, serta mampu menerjemahkan visi Presiden ke dalam eksekusi kebijakan yang efektif.
Kelima: Kapasitas Kepemimpinan dan Pengalaman Tata Kelola. Memiliki kematangan intelektual, manajerial, dan pengalaman mengelola institusi besar atau birokrasi pemerintahan untuk membantu Presiden menyelesaikan masalah mendesak (pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan penegakan hukum).





