Presiden Amerika Pertama yang Jujur

Oleh: Eric Reinhart* Setiap era pemerintahan Amerika memiliki skandalnya sendiri. Inovasi Trump adalah menjadikan skandal itu sendiri sebagai filosofi pemerintahan. Meskipun menggoda untuk melihat korupsi rezim Trump — pencarian keuntungan pribadi secara terbuka, penggunaan negara sebagai alat balas dendam dan memperkaya diri — sebagai penyimpangan dari demokrasi Amerika, kenyataannya lebih mengganggu: ia adalah cermin. Perbedaan antara era Trump dan era sebelumnya bukanlah ada tidaknya korupsi, tetapi seberapa terlihat korupsi itu, serta ketidakmampuan kolektif bangsa untuk merasa terkejut karenanya. Selama beberapa dekade, korupsi di Amerika dimoraliskan sebagai penyimpangan dari sistem yang seharusnya sah. Dari para baron kereta api dan kota-kota perusahaan abad ke-19 hingga “pintu putar” antara Wall Street dan Washington di abad ke-20 dan ke-21, kapitalisme Amerika selalu bergantung pada pengubahan jabatan publik menjadi keuntungan pribadi. Ketika politisi menjadi pelobi dan pedagang orang dalam, ketika korporasi menulis undang-undang, ketika bantuan pemerintah diberikan kepada eksekutif bank dan donor politik, ketika direktur rumah sakit menjadi kaya lewat subsidi publik sementara pekerja dan pasiennya jatuh dalam ketidakpastian — mekanisme korupsi disamarkan sebagai profesionalisme, efisiensi, atau keahlian. Tatanan neoliberal mengajarkan kita untuk menyamakan kebajikan dengan kesuksesan dan melihat nilai moral dalam nilai pasar. Saat Trump datang, korupsi sudah dinormalisasi sebagai realisme. Trump hanya menanggalkan kepura-puraannya. Bukan hanya dalam politik domestik, tetapi juga kebijakan luar negeri, di mana AS telah lama menyembunyikan kekerasannya dengan bahasa “demokrasi” dan “hak asasi manusia.” Pembunuhan di luar hukum terhadap individu tak dikenal melalui serangan militer sepihak di perairan Amerika Latin, misalnya, bukanlah penyimpangan dari preseden Amerika, melainkan ekspresi telanjangnya — pertunjukan terbuka dari praktik yang dulu dilakukan diam-diam di bawah selimut penyangkalan dan eufemisme. Begitu pula kekejaman ICE (Imigrasi dan Bea Cukai) di era Trump bukan hal baru. Itu hanyalah versi dramatis dan sinematik dari apa yang sudah dimulai oleh Barack Obama — yang dijuluki “deporter in chief” (pemimpin tertinggi deportasi)— saat ia membangun karier Tom Homan, yang kini menjadi “tsar perbatasan” Trump. Obama bahkan menganugerahkan Homan Presidential Rank Award tahun 2015 karena “pengabdiannya” dalam menangkap imigran, memisahkan anak dari orang tuanya, dan mengurung orang di kamp tahanan. Keberanian dan keterbukaan korupsi serta kekejaman Trump — nepotisme, manipulasi, penyalahgunaan jabatan, lelang terbuka atas kontrak pemerintah dan keadilan — tidak mengejutkan kita, karena terasa seperti ekspresi jujur dari apa yang sudah kita tahu: bahwa pemerintah dan lembaga Amerika melayani individu kaya yang memilikinya, baik secara langsung melalui kepemilikan dan donasi, maupun secara tidak langsung melalui jaringan pengaruh, suap, dan pemerasan. Kemarahan yang dulu mungkin muncul kini tergantikan oleh pengakuan lelah bahwa “memang begitulah cara dunia ini bekerja.” Dalam arti ini, Trump bukan penyimpangan, melainkan 'wahyu'. Jika pemerintahan sebelumnya memoraliskan kapitalisme sebagai meritokrasi yang menyanjung ego para miliarder dan politisi yang mereka biayai, maka Trump menampilkannya sebagai nafsu murni: kerakusan tanpa batas, keserakahan tanpa malu. Korupsi Trump bukanlah penyakit dalam sistem, melainkan kebenaran sistem itu sendiri yang menjelma dalam sosok manusia. Yang hancur bukanlah legalitas, melainkan arsitektur batin yang dulu membuat ketidaklegalan terasa menjijikkan. Apa yang dulu dianggap pelanggaran kini dinikmati sebagai kejujuran. Superego tidak lagi melarang, melainkan memerintahkan kita untuk menikmati pertunjukan kekuasaan telanjang — dan bahkan menikmati keterlibatan kita di dalamnya. Dalam masyarakat di mana setiap aspek kehidupan tunduk pada logika akumulasi keuntungan — di mana kedokteran, pendidikan, bahkan kepedulian diatur oleh laba — pengungkapan korupsi tidak menghasilkan pembaruan moral kolektif. Ia hanya menegaskan apa yang semua orang sudah curigai: bahwa tidak ada lagi tatanan etis yang tersisa untuk dipertahankan. Hasilnya adalah kelumpuhan politik. Kita dapat menamai korupsi, tapi tidak bisa bertindak melawannya — karena itu berarti menghancurkan sistem yang telah diajarkan sebagai satu-satunya yang mungkin ada. Respons liberal terhadap korupsi pun gagal karena alasan yang sama. Mereka menyeru pada moralitas — kesopanan, keadilan, kejujuran — tanpa menyadari bahwa nilai-nilai itu telah kehilangan makna institusional dan landasan budaya. Sementara itu, kaum kanan belajar memanfaatkan kehampaan itu. Kejeniusan Trump terletak pada kemampuannya mengubah korupsi menjadi tontonan, membuat ketelanjangannya terasa seperti keaslian, dan kekerasannya seperti kebebasan. Para pengikutnya sadar — dengan benar — bahwa korupsi merasuki kehidupan elite; yang mereka salah pahami adalah sumbernya. Mereka melihat kemerosotan pada birokrat, bukan miliarder; pada migran, bukan monopoli. Jika korupsi tidak lagi memicu reaksi bermakna, apalagi pemberontakan rakyat, itu karena — di bawah label “Partai Demokrat” — “perlawanan” telah dikomersialisasi. Kemarahan menjadi gaya hidup, sinisme menjadi tanda kecerdasan. Kritik dan kecaman politik telah menjadi komoditas, dijual oleh industri budaya — mesin yang mengubah jijik moral menjadi produk, dan slogan tentang tirani menjadi buku terlaris New York Times, bersanding dengan memoar politisi korup. Ketika politik menjadi hiburan dan kemarahan menjadi estetika korporat, fasisme tak perlu lagi menyamar sebagai kebajikan; cukup menampilkan pertunjukan yang lebih menarik dari lawan-lawannya. Korupsi Trump terus mengamuk tanpa kendali — bukan karena orang tak melihatnya, tetapi karena mereka tak lagi percaya bahwa sesuatu yang lebih baik mungkin ada. Untuk bisa merasa “terkejut”, seseorang harus masih percaya pada dunia moral yang bisa dilanggar. Yang kita hadapi kini lebih gelap: masyarakat yang tak lagi percaya pada kemungkinannya untuk ditebus. Membangun kembali imajinasi etis memerlukan lebih dari sekadar membuka kedok korupsi. Diperlukan pembangunan institusi publik dan sipil yang sungguh-sungguh melayani rakyat pekerja, bukan kepentingan orang kaya, serta investasi pada bentuk perawatan kolektif dan timbal balik yang memberi kehidupan nyata bagi etika demokratis. Korupsi tumbuh subur di atas reruntuhan solidaritas. Untuk benar-benar menentangnya, kita harus membangun masyarakat di mana kebenaran dan kejujuran bukanlah pertunjukan individu, melainkan tujuan bersama, yang berani menghadapi masa lalu kelam bangsa — dan benar-benar beranjak darinya. [] *Eric Reinhart, Antropolog Politik, Psikiater, dan Klinisi Psikoanalisis. Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Kepala BGN Dadan Hindayana dan Dua Wakilnya Ditahan

Kegagalan Rencana Trump di Iran

Trump Pilih Damai dengan Iran

Presiden Prabowo, Hemat atau Boros?

Dananya Kosong, Board of Peace ala Trump Terhenti

Indonesia Krisis Pemimpin Teladan