Putin dan Erdogan Sepakat Perkuat Koordinasi Masalah Afghanistan
Jakarta (SI Online) – Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden Turki, Tayyip Erdogan, membahas situasi di Afghanistan selama pembicaraan melalui telepon dan sepakat untuk memperkuat koordinasi bilateral mengenai masalah Afghanistan. Hal itu disampaikan Kremlin dalam pernyataan seperti dikutip ANTARA, Ahad (22/8/2021).
Kedua presiden, Putin dan Erdogan, menekankan prioritasnya adalah upaya kontra-terorisme dan memerangi perdagangan narkoba, demikian disampaikan Kremlin.
Militan Taliban menguasai Kabul pada akhir pekan lalu, dan hal itu telah membuat ribuan warga sipil dan sekutu militer Afghanistan melarikan diri ke tempat yang aman.
Erdogan menyuarakan harapan untuk transisi yang lancar di Afghanistan dan menekankan pentingnya bagi Taliban untuk tidak mengulangi kesalahan sebelumnya dan menepati janji mereka dengan suatu pendekatan etnis yang inklusif.
“Pemerintah baru yang akan dibentuk di Afghanistan harus inklusif dan mewakili keragaman rakyat Afghanistan,” kata Erdogan kepada Putin menurut pernyataan yang dikeluarkan setelah panggilan telepon antara kedua presiden tersebut.
Pada Rabu (18/8), Erdogan mengatakan Turki masih berniat untuk menjaga keamanan di bandara Kabul setelah para pejuang Taliban menguasai ibukota Afghanistan.
Lebih dari 100 warga Turki diterbangkan keluar dari ibu kota Afghanistan pada Jumat malam dengan menggunakan pesawat militer Angkatan Udara Turki.
Turki terus berupaya mengevakuasi warganya dari Bandara Internasional Hamid Karzai. Baru-baru ini pasukan keamanan Turki menyelamatkan lebih dari seratus warga termasuk lima tenaga kesehatan dari daerah-daerah di tengah Kabul tempat mereka terjebak.
Berangkat dari Kabul pada Jumat malam, pesawat diperkirakan akan mendarat di Pakistan, di mana penumpang akan dipindahkan untuk diangkut ke Turki dengan penerbangan sipil Turkish Airlines.
Para pengungsi mengucapkan terima kasih kepada pejabat Turki atas dukungan mereka di tengah pengambilalihan tiba-tiba Taliban atas ibu kota pada 15 Agustus, memaksa presiden dan pejabat tinggi lainnya untuk meninggalkan negara itu.
Red: Agusdin/dbs
