‘Raja Cawe-Cawe’
“Raja Cawe-Cawe” itu bakal menghadirkan NORI di negeri ini. Apakah kepanjangan dari akronim NORI itu? NORI itu adalah Negara Oligarki Republik Indonesia.
Quote macam ini apakah merupakan pernyataan yang terlalu provokatif dan cenderung sangat tendensius bersifat sarkastisisme yang penuh mengumbar ujaran kebencian?
Suatu kebiasaan buruk dari setiap adanya opini kontroversial bakal mengundang kehadiran pasal ITE yang telah menjerat dan memenjarakan ratusan orang yang mengkritisi Jokowi, tetapi apakah kemudian tetap menjadi terbungkam kebebasan berpendapatnya?
Yang jelas analisis ini bukan tindakan dialektisisme atau diskursus mengatasnamakan akademis semena-mena pula, justru jika dilakukan pembiaran dari indikasi tanda-tanda dan gejala-gejalanya —takkan terpungkiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)—akan berubah dan tengah tumbuh berbuah menjadi Negara Oligarki Republik Indonesia (NORI).
Mengapa tidak? Di era paham modernisasi negara-negara yang sangat luar biasa saat ini, oligarki itu bakal muncul dan selalu ada menyertainya, bahkan bisa melekat di negara-negara berbentuk Republik, Federasi, bahkan Monarki sekalipun.
Realitas tanda-tanda dan gejala-gejala tak terpungkiri itu dari kekuatan oligarki dari hari ke hari semakin terkuak muncul ke permukaan justru memasuki waktu kritis menjelang Pemilu dan Pilpres 2024 ini:
Padahal, seharusnya sebisa mungkin s momentum ini didayagunakan oleh rezim penguasa Jokowi —seandainya jiwa ketokohan kenegarawanannya itu masih tersematkan ada dan genuine di akal sehat pikirannya dan di kalbu suci kemuliaan perasaannya meskipun hanya sedikit di waktu tersisa—sebagai upaya kepentingan penegakan hukum demokrasi dan proses demokratisasi sesuai perintah konstitusional negara UUD 1945 dan Pancasila: demi kepentingan perbaikan dan kemajuan bangsa ke depan!
Tetapi ini tampaknya tidak terjadi! Malah itu di sepanjang nyaris satu dekade kepemimpinannya terasa demokrasi itu terabaikan dan diabaikan oleh rezim penguasa zalim ini yang justru berkesengajaan pula bakal membuka pintu masuknya oligarki yang sangat jelas menyimpang jauh dari Pancasila dan UUD 1945 itu.
Betapa tidak! Sepuluh tanda-tanda dan gejala-gejala yang telah merusak dan menghancurkan demokrasi —sepertinya terus bakal berlangsung hingga injury time penyelenggaraan Pilpres 2024— sebagaimana viral di media sosial yang termaktub dalam Surat Penyataan yang dilontarkan oleh pakar hukum tata negara Prof. Dr. Denny Indrayana langsung dari Australia:
Adalah tak lain sebagai upaya melalui kearogansian politik disengaja dilakukan pemampatan dan penghalangan luar biasa bagi arus deras keberkembangan demokrasi.
Dan korbannya, lebih spesifik adanya usaha politik nyata dan serius bagi penjegalan Anies Rasyid Baswedan bacalon Presiden yang memang sangat potensial untuk memenangkan Pilpres 2024 bakal menggantikan Jokowi —ketimbang hereditasnya yang menjadi koloni dan bonekanya yang berada di back stage politik oligarkinya.
Juga ada indikator tambahan selanjutnya dari 10 itu menjadi 14 poin sesuai adanya tindakan-tindakan arogansi politik baru Jokowi seperti dijabarkan oleh penulis dalam artikel “Asal Bukan Anies” dalam situs online suaraislam.id dua pekan lalu.
