Republik Gerobak

Ekonomi berbasis UMKM tidak salah. Yang keliru adalah menjadikannya tulang punggung tanpa industri. Usaha bermargin rendah tak akan membawa negara menuju status maju. Ledakan Gerobak di Ruang Kota Pemandangan itu kini nyaris seragam di banyak kota Indonesia. Lorong permukiman, bahu jalan, hingga halaman rumah dipenuhi gerobak makanan. Bakso, mi ayam, sate, gorengan, seblak, batagor, nasi goreng—menu yang berulang tanpa henti. Dalam satu gang sempit, lima hingga sepuluh penjual bisa menjajakan produk yang hampir identik. Di saat yang sama, toko-toko konvensional satu per satu menutup pintu. Kios kelontong berganti spanduk makanan. Mereka yang dulu bekerja sebagai pelayan toko atau karyawan kontrak kini berdiri di balik wajan, bukan karena lonjakan semangat wirausaha, melainkan karena pilihan lain telah habis. Konsumsi Digital dan Matinya Toko Fisik Perubahan ini berkelindan dengan migrasi konsumsi ke platform digital. Belanja kebutuhan rumah tangga, pakaian, hingga peralatan elektronik berpindah ke layar ponsel. Toko fisik skala kecil tak sanggup bersaing harga, logistik, dan promosi. Di tingkat kampung, yang relatif masih bisa berputar tinggal satu: makanan siap saji. Rumah pun berubah fungsi. Dapur menjadi ruang produksi, teras menjadi etalase, halaman menjadi titik temu kurir. Semua orang menjual hal yang sama. Persaingan kian brutal, margin menipis, dan keberlanjutan rapuh. Hari ini buka, besok bisa tutup karena modal terkuras. UMKM sebagai Kosmetik Kebijakan Fenomena ini sering dirayakan sebagai kebangkitan UMKM. Istilah itu diulang-ulang dalam pidato pejabat, laporan resmi, dan kampanye media sosial, seolah menjadi mantra penyelamat ekonomi. Padahal, ketika sebuah negara dipenuhi pengemudi ojek daring, pedagang mikro, dan kaki lima yang melayani sesama orang berdaya beli rendah, itu bukan pertanda ekonomi rakyat yang tangguh. Ia justru mencerminkan kegagalan menciptakan lapangan kerja produktif berskala besar. UMKM dijadikan kosmetik kebijakan agar kemiskinan terdengar seperti prestasi. Romantisasi Wirausaha Paksa Romantisasi “jadi bos” lewat UMKM kerap mengabaikan realitas. Banyak orang berjualan bukan karena membaca peluang, melainkan karena terdesak oleh PHK, kontrak habis, atau upah yang tak lagi cukup. Mereka menukar kepastian upah dengan ketidakpastian pendapatan. Jika ramai, bersyukur. Jika sepi, gulung tikar. Usaha mikro bertahan dengan omzet harian yang fluktuatif, sangat rentan terhadap kenaikan harga bahan baku, dan nyaris tanpa bantalan pembiayaan. Dalam kondisi demikian, menyebutnya sebagai kewirausahaan adalah penyederhanaan yang kejam. Sektor Informal yang Membengkak Masalahnya bukan pada keberadaan sektor informal itu sendiri. Pedagang kaki lima, asongan, dan ojek daring dibutuhkan dalam porsi wajar sebagai penyangga sosial. Masalah muncul ketika sektor informal membengkak dan menjadi tulang punggung ekonomi. Jika semua orang berdagang, siapa yang memproduksi barang? Siapa yang membuat sepatu, merakit mesin, mengolah pangan secara modern? Ekonomi yang bertumpu pada distribusi tanpa produksi adalah ekonomi rapuh—rentan ambruk saat daya beli melemah atau platform digital mengubah algoritma. Mimpi Besar tanpa Mesin Industri Di atas kerapuhan itu, jargon besar diumbar. “Indonesia Emas 2045” dikumandangkan dengan optimisme tinggi. Namun tanpa industrialisasi, emas itu hanya kilap palsu. Negara-negara yang kini maju tidak tumbuh dari gerobak. Jepang, Korea Selatan, dan Cina melesat melalui industrialisasi dan peningkatan teknologi manufaktur. Vietnam dan Malaysia memperkuat basis manufaktur berorientasi ekspor. Jerman menancapkan kekuatan pada industri presisi. UMKM memang penting, tetapi industri adalah mesin pertumbuhan—pencipta produktivitas, upah layak, dan inovasi. Sarjana, Seblak, dan Jalan Pintas Negara Ketika lulusan universitas tak terserap, negara kerap mengambil jalan pintas: menyuruh mereka membuka usaha. Tanpa pembiayaan yang masuk akal, skema kredit yang adil, dan pendampingan berkelanjutan, anjuran itu menjadi pengakuan telanjang atas kegagalan negara menyediakan pekerjaan bermutu. Menyuruh sarjana berjualan seblak tanpa ekosistem pendukung bukan strategi pembangunan; itu sekadar memindahkan risiko dari negara ke individu. Lapangan Kerja yang Menguap Kegagalan menciptakan lapangan kerja massal mendorong orang berbondong-bondong menjadi pengemudi ojol, pedagang mikro, atau penyedia jasa serba bisa. Janji jutaan lapangan kerja menguap, tergantikan oleh pekerjaan fleksibel tanpa jaminan sosial memadai. Bahkan usaha martabak—ikon ketahanan usaha kecil—tak kebal dari bangkrut. Persaingan berlebih dan daya beli yang stagnan memukul siapa saja. Migrasi sebagai Alarm Tak mengherankan jika sebagian orang memandang negeri tetangga sebagai horizon yang lebih menjanjikan. Di sana, pabrik menyerap tenaga kerja, ekspor bergerak, dan upah berpijak pada produktivitas. Migrasi menjadi pilihan rasional ketika negara gagal menawarkan masa depan. Ini bukan pengkhianatan, melainkan alarm keras. Koreksi Arah Republik Gerobak Ekonomi berbasis UMKM tidak salah. Yang keliru adalah menjadikannya tulang punggung tanpa industri. Usaha bermargin rendah tak akan membawa negara menuju status maju. Tanpa lonjakan produktivitas, teknologi, dan manufaktur, pertumbuhan akan tersendat, ketimpangan melebar, dan kelas menengah rapuh. Republik gerobak membutuhkan koreksi arah. Negara harus kembali mengerjakan pekerjaan rumah: industrialisasi yang cerdas, terhubung dengan pendidikan vokasi, riset, dan pembiayaan. UMKM ditempatkan sebagai penyangga dan inkubator, bukan sebagai pengganti industri. Jika tidak, kita akan terus merayakan sekadar bertahan hidup sebagai prestasi—sementara fondasi ekonomi kian keropos.[] Muhibbullah Azfa Manik, Dosen Universitas Bung Hatta, Padang, Sumbar.

Migrasi sebagai Alarm

Koreksi Arah Republik Gerobak

SHARE:

Artikel Terkait

Dies Natalis ke-25, FEM IPB University Dorong Transformasi Ekonomi Berkeadilan

Hadapi Ketidakpastian Global, FEM IPB Hadirkan Wamenkeu dan Ketua LPS

Transformasi Sosial Puasa Arafah di Era Digital

Pandangan Islam tentang Jasa Pembayaran Kartu Kredit Online

Dekan FEM IPB: Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdasarkan Pemerataan

Keluarga adalah Pagar Utama, Bukan Sekadar Pengawas