Rezim Trump Berencana Jual Bom senilai 2,8 Miliar Dollar ke Israel
WASHINGTON (Suaraislam.id)— Pemerintahan Donald Trump dilaporkan sedang bersiap untuk menjual paket bom seberat 907 kg (2.000 pon) senilai $2,8 miliar ke Israel. Kesepakatan ini menjadi penjualan amunisi tunggal terbesar dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan The Washington Post dan kantor berita AFP.
Paket tersebut didanai melalui Foreign Military Financing—sebuah skema di mana Washington menyediakan dana yang kemudian digunakan Israel untuk membeli senjata buatan AS. Paket ini mencakup 40.000 bom, yang terdiri atas 20.000 bom serbaguna MK-84 dan 20.000 BLU-117 (varian MK-84 berpelapis termal yang dirancang untuk penyimpanan kapal yang lebih aman), serta hulu ledak penembus I-2000 yang dirancang untuk menghancurkan struktur bawah tanah yang diperkuat.
Menurut laporan The Washington Post, bom MK-84 yang dijuluki “palu” oleh pilot AS pada Perang Teluk Pertama merupakan salah satu amunisi paling destruktif dalam persenjataan Barat. Bom ini mampu menyebarkan serpihan logam hingga ratusan meter dan menembus beton tebal.
“Mark 84 buatan Amerika memiliki radius kehancuran hingga setengah mil,” tulis pengamat konservatif Tucker Carlson di platform X dengan mengutip pejabat federal yang merahasiakan namanya. “Bom ini melepaskan gelombang panas setara suhu permukaan matahari… meruntuhkan gedung apartemen dan meninggalkan kawah sedalam 35 kaki.”
Kesepakatan ini telah diberitahukan secara informal kepada komite-komite di Kongres AS.
The Washington Post melaporkan bahwa seorang pejabat senior administrasi hanya menyatakan bahwa “semua penjualan senjata luar negeri bergerak melalui proses yang sesuai.” Sementara itu, Departemen Luar Negeri AS menolak berkomentar sebelum adanya pemberitahuan resmi kepada Kongres.
Israel telah menggunakan bom 907 kg ratusan kali di Gaza dan Lebanon, termasuk di area-area yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman bagi warga sipil. Hal ini memicu kecaman berkelanjutan dari berbagai kelompok hak asasi manusia.
Pemerintahan mantan Presiden Joe Biden sempat menahan satu pengiriman bom serupa pada tahun 2024 karena kekhawatiran akan korban jiwa dari pihak sipil—satu-satunya amunisi yang ditahan selama genosida di Gaza—sebelum akhirnya Trump membatalkan penahanan tersebut pada bulan pertamanya menjabat kembali.
Penjualan ini berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, serta meningkatnya kegelisahan lintas partai di Washington terkait dukungan militer tanpa syarat.
Senator AS Chris Van Hollen menyatakan akan berusaha memblokir penjualan tersebut. Ia menuduh Trump “mengirimkan bom yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika kepada pemerintah yang dipimpin oleh seorang penjahat perang buronan.”
Mantan anggota Kongres Marjorie Taylor Greene menulis: “Kami tidak memilih hal ini. Amerika tidak mendukung ini. Uang pajak dan senjata kami telah digunakan untuk membunuh puluhan ribu orang tak berdosa.”
Carlson sebaliknya menyebut paket senilai hampir $3 miliar tersebut sebagai “hadiah” bagi pemerintah Israel yang sedang “berusaha memusnahkan populasi sipil tak bersenjata di Gaza.” Ia mendesak para senator dan pembuat undang-undang AS untuk menggagalkan kesepakatan itu.
Brian Finucane, penasihat senior untuk Program AS di International Crisis Group, menilai bahwa penjualan ini “memberikan sinyal kepercayaan kepada Israel,” meskipun secara tidak sengaja, di saat pemerintah mengklaim ingin meredakan situasi di kawasan. Para analis menilai penentuan waktu ini sebagai langkah sengaja dari pihak Israel untuk mengamankan dukungan militer AS yang masif sebelum kepemimpinan mendatang berpotensi mengurangi kebebasan tersebut.[]
Sumber: Aljazeera.com, AFP
