Padahal berdasarkan aturan petunjuk teknis resmi, luas bangunan dapur standar yang ideal dan aman seharusnya mencapai 400 meter persegi.
“Kalau kayak gini belum kejadian, mungkin doa pemiliknya kenceng banget, jadi masih dicintai sama Allah, sehingga belum kejadian,” ujarnya mengingatkan pentingnya mawas diri.
Berangkat dari potret temuan lapangan tersebut, Nanik langsung menginisiasi penyusunan cetak biru petunjuk teknis SPPG yang baru secara lebih komprehensif.
Regulasi ketat tersebut nantinya akan mengatur secara mendetail tentang standardisasi tata letak, kelengkapan peralatan modern, panduan memasak, penanganan bahan baku, hingga penyusunan bank menu.
Memasuki sisa tahun 2026 ini, instruksi dari jajaran kepresidenan secara tegas memerintahkan agar fokus program dialihkan untuk mengejar kualitas mutu, bukan sekadar kuantitas.
Dampaknya, penambahan proyek dapur SPPG baru diputuskan untuk dihentikan sementara waktu agar pemerintah bisa fokus memperbaiki tata kelola program yang sudah berjalan.
“Dan yang paling penting, Pengawas Gizi sama Juru Masak ini harus klop,” ujarnya.
Ia kemudian membeberkan dinamika internal di lapangan yang kerap kali membuatnya harus berpikir keras untuk mencari jalan keluar.
Kendala utama sering kali dipicu oleh ego sektoral dan buruknya komunikasi dua arah antara pihak pemeriksa gizi dengan tim juru masak di ruangan produksi.
“Kadang-kadang Juru Masaknya ngeyel, merasa paling pinter, Pengawas Gizinya juga sok pinter… Ya kan? Nggak ketemu… Nggak komunikasi yang terjadi… Ayo bener nggak…?” tanya Nanik.
“Betuuul…,” kata para peserta pelatihan.
“Itulah… Terus gimana mau aman makanan, kalau Pengawas Gizi dan Juru Masaknya tidak pernah akur, bahkan tidak pernah ketemu… Beneran… Ada dapur yang Pengawas Gizinya nggak pernah datang; ada juga Pengawas Gizi yang datangnya pagi sementara masaknya sudah selesai; gimana… Ditambah Kepala SPPG-nya nggak pernah ke dapur,” ujarnya yang disambut tepuk tangan dan teriakan setuju para peserta.
