Tony Blair Kontroversial, Mengapa Diusulkan untuk Peran Sementara Pascaperang Gaza?
Namun, ketika militer Israel terus menghancurkan Gaza City, menahan bantuan, dan mengincar pencaplokan Tepi Barat, rencana itu tampak masih sangat tentatif. Baik Israel maupun Hamas belum berkomentar resmi.
Bagaimana posisi Blair?
Mantan perdana menteri Inggris yang mendukung penuh invasi Irak pimpinan George W Bush itu dikabarkan terlibat lewat Tony Blair Institute for Global Change miliknya, yang mengklaim ingin “mewujudkan ide-ide besar”.
Rencana Trump dilaporkan mempertimbangkan penunjukan Blair sebagai kepala lembaga baru bernama Gaza International Transitional Authority (GITA), yang akan mengelola Gaza setelah Hamas disingkirkan selama masa transisi hingga beberapa tahun.
GITA akan mencari mandat PBB, sesuatu yang ditekankan negara-negara Arab sebagai syarat, dan pada awalnya akan menyingkirkan Otoritas Palestina (PA)—karena Israel terus menyatakan tidak akan mengizinkan PA berperan di masa depan.
PA diminta melakukan reformasi serius, menyusun ulang konstitusi, dan menggelar pemilu presiden serta parlemen baru sebelum mengambil alih dari GITA, yang akan memimpin rekonstruksi Gaza.
Pasukan stabilisasi internasional, terutama dari negara-negara Arab dan Muslim, akan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan melatih pasukan keamanan Palestina baru di Gaza.
Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di UNGA menyatakan siap mengirim ribuan pasukan penjaga perdamaian, dan menutup pidato dengan kata “shalom”.
Blair sendiri belum berkomentar tentang proposal baru ini. Pada Januari 2024, ketika Channel 12 Israel melaporkan Blair bertemu Netanyahu dan Benny Gantz membahas rencana “pemukiman sukarela” warga Palestina di Gaza, institusinya menyebut laporan itu “bohong”.
Mengapa kontroversial?
Setelah 10 tahun menjabat, Blair mundur sebagai PM Inggris pada 2007 dan langsung diangkat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia). Tugas resminya adalah mendukung pembangunan institusi Palestina, pembangunan ekonomi, serta reformasi tata kelola dan keamanan.
Ia mundur pada pertengahan 2015, tetapi tetap melanjutkan proyek melalui institusinya.
Namun, pengalaman itu pahit bagi banyak orang di kawasan—terutama ratusan ribu warga Irak yang terbunuh dalam perang, serta jutaan lainnya yang hidupnya berubah akibat invasi tersebut. Hingga kini, banyak pihak di Timur Tengah maupun Inggris masih menyebut Blair sebagai “penjahat perang”.
