Tony Blair Kontroversial, Mengapa Diusulkan untuk Peran Sementara Pascaperang Gaza?

Jalur Gaza (SI Online) - Tony Blair, yang menjadi perdana menteri Inggris saat invasi dan pendudukan Irak pimpinan Amerika Serikat tahun 2003—berdasarkan klaim palsu soal senjata pemusnah massal—dan dipandang banyak orang di dunia Arab maupun Inggris sebagai “penjahat perang”, ikut menyusun rencana “hari setelah” untuk perang Israel di Gaza. Figur yang sangat memecah belah ini dimunculkan dalam rencana 21 poin Presiden AS Donald Trump yang dipresentasikan kepada para pemimpin Arab dan Muslim, untuk menjadi semacam gubernur jenderal de facto di Jalur Gaza setelah Hamas disingkirkan, menurut laporan media Israel dan Barat. Beberapa laporan menyebut peran Blair belum final, tetapi garis besarnya sudah jelas. Apa isi rencana 21 poin itu? Setelah banyak upaya yang gagal mengakhiri perang genosida di Gaza, Trump dan timnya mengajukan proposal baru yang mengklaim tetap membuka peluang terbentuknya negara Palestina berdaulat di masa depan—sesuatu yang berulang kali ditolak Israel. Rencana itu menuntut agar 48 tawanan yang masih ditahan di Gaza segera dibebaskan, dengan imbalan masuknya bantuan kemanusiaan, pembekuan garis pertempuran, dan pembebasan sejumlah tahanan Palestina dari penjara militer Israel. Rencana ini juga menghendaki Hamas melucuti senjata, memberikan amnesti bagi pejuang yang meninggalkan kekerasan, dan mengizinkan mereka yang menolak keluar tetap tinggal di Gaza. Yang penting, rencana ini menegaskan tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan wilayah mereka, dan siapa pun yang pergi secara “sukarela” diizinkan kembali ke rumahnya. Jika benar dijalankan, ini menandai perubahan besar dari Trump yang sempat menggemparkan dunia pada Februari lalu ketika ia terang-terangan berbicara tentang pembersihan etnis, dengan menyebut AS bisa “mengambil alih” Gaza dan secara permanen memindahkan lebih dari dua juta penduduknya, separuh di antaranya anak-anak. Ia bahkan merilis video buatan AI untuk memamerkan visinya soal “Riviera Gaza”. Proposal baru ini membanggakan diri dengan menawarkan “jalur kredibel” menuju negara Palestina, sesuatu yang sebelumnya Trump enggan dukung, meski banyak negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Kanada telah melakukannya. AS dan Israel juga dilaporkan ingin mempertahankan organisasi kemanusiaan kontroversial GHF, yang mereka dirikan untuk menyingkirkan PBB dan badan internasional lain dalam penyaluran bantuan ke Palestina. Ratusan orang kelaparan, termasuk anak-anak, dilaporkan ditembak oleh tentara Israel dan tentara bayaran AS di lokasi-lokasi GHF. Trump telah mempresentasikan rencananya kepada para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Indonesia, dan Turki di sela-sela Sidang Umum PBB (UNGA) di New York. Namun, ketika militer Israel terus menghancurkan Gaza City, menahan bantuan, dan mengincar pencaplokan Tepi Barat, rencana itu tampak masih sangat tentatif. Baik Israel maupun Hamas belum berkomentar resmi. Bagaimana posisi Blair? Mantan perdana menteri Inggris yang mendukung penuh invasi Irak pimpinan George W Bush itu dikabarkan terlibat lewat Tony Blair Institute for Global Change miliknya, yang mengklaim ingin “mewujudkan ide-ide besar”. Rencana Trump dilaporkan mempertimbangkan penunjukan Blair sebagai kepala lembaga baru bernama Gaza International Transitional Authority (GITA), yang akan mengelola Gaza setelah Hamas disingkirkan selama masa transisi hingga beberapa tahun. GITA akan mencari mandat PBB, sesuatu yang ditekankan negara-negara Arab sebagai syarat, dan pada awalnya akan menyingkirkan Otoritas Palestina (PA)—karena Israel terus menyatakan tidak akan mengizinkan PA berperan di masa depan. PA diminta melakukan reformasi serius, menyusun ulang konstitusi, dan menggelar pemilu presiden serta parlemen baru sebelum mengambil alih dari GITA, yang akan memimpin rekonstruksi Gaza. Pasukan stabilisasi internasional, terutama dari negara-negara Arab dan Muslim, akan dikerahkan untuk menjaga keamanan dan melatih pasukan keamanan Palestina baru di Gaza. Presiden Indonesia Prabowo Subianto dalam pidatonya di UNGA menyatakan siap mengirim ribuan pasukan penjaga perdamaian, dan menutup pidato dengan kata “shalom”. Blair sendiri belum berkomentar tentang proposal baru ini. Pada Januari 2024, ketika Channel 12 Israel melaporkan Blair bertemu Netanyahu dan Benny Gantz membahas rencana “pemukiman sukarela” warga Palestina di Gaza, institusinya menyebut laporan itu “bohong”. Mengapa kontroversial? Setelah 10 tahun menjabat, Blair mundur sebagai PM Inggris pada 2007 dan langsung diangkat sebagai utusan Timur Tengah untuk Kuartet (PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia). Tugas resminya adalah mendukung pembangunan institusi Palestina, pembangunan ekonomi, serta reformasi tata kelola dan keamanan. Ia mundur pada pertengahan 2015, tetapi tetap melanjutkan proyek melalui institusinya. Namun, pengalaman itu pahit bagi banyak orang di kawasan—terutama ratusan ribu warga Irak yang terbunuh dalam perang, serta jutaan lainnya yang hidupnya berubah akibat invasi tersebut. Hingga kini, banyak pihak di Timur Tengah maupun Inggris masih menyebut Blair sebagai “penjahat perang”. Para komentator Palestina menilai Blair gagal sebagai utusan perdamaian. Ia memang mengawasi sejumlah proyek ekonomi, tetapi dinilai tak berbuat banyak untuk menghentikan perluasan permukiman ilegal Israel, kekerasan para pemukim, atau memajukan negara Palestina. Bahkan ada yang menuduhnya justru menghambat karena terlalu pro-Israel. Blair juga tetap menjadi figur yang memecah belah di Inggris, popularitasnya anjlok sejak invasi Irak. Kabar keterlibatannya dalam menentukan masa depan Gaza mengejutkan dan memicu skeptisisme. Di luar Blair, rencana 21 poin itu banyak dikritik sebagai bentuk kolonialisme baru terhadap Gaza, tanpa jaminan nyata bahwa kepemimpinan Palestina yang berkompeten akan diizinkan memerintah di masa depan. Media Israel menyebut rencana ini sebagai opsi “lebih baik” dibanding gagasan ekstrem lain di Washington dan Tel Aviv, yang berpusat pada upaya memaksa sebanyak mungkin warga Palestina keluar dari Gaza sambil Israel terus menghancurkan sisa infrastruktur vital di sana dan membunuh warga sipil setiap hari. Israel sendiri menegaskan akan tetap mempertahankan “kendali keamanan” atas Gaza, apa pun rencana ke depan. [] Sumber: Al Jazeera

SHARE:

Artikel Terkait

Ulama Palestina Pertanyakan ‘Deportasi Kilat’ dari Indonesia: Jangan Serahkan Syekh Muqdad ke Israel

Pemimpin Baru Hamas Harus Jembatani Gerakan yang Terpecah Terkait Iran

Khalil al-Hayya Terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia dan Gelombang Solidaritas untuk Palestina

Warga Gaza Rayakan Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Penjajahan Israel, Akar Masalah Utama Krisis Kesehatan di Palestina