Tony Blair Kontroversial, Mengapa Diusulkan untuk Peran Sementara Pascaperang Gaza?
Jalur Gaza (SI Online) – Tony Blair, yang menjadi perdana menteri Inggris saat invasi dan pendudukan Irak pimpinan Amerika Serikat tahun 2003—berdasarkan klaim palsu soal senjata pemusnah massal—dan dipandang banyak orang di dunia Arab maupun Inggris sebagai “penjahat perang”, ikut menyusun rencana “hari setelah” untuk perang Israel di Gaza.
Figur yang sangat memecah belah ini dimunculkan dalam rencana 21 poin Presiden AS Donald Trump yang dipresentasikan kepada para pemimpin Arab dan Muslim, untuk menjadi semacam gubernur jenderal de facto di Jalur Gaza setelah Hamas disingkirkan, menurut laporan media Israel dan Barat.
Beberapa laporan menyebut peran Blair belum final, tetapi garis besarnya sudah jelas.
Apa isi rencana 21 poin itu?
Setelah banyak upaya yang gagal mengakhiri perang genosida di Gaza, Trump dan timnya mengajukan proposal baru yang mengklaim tetap membuka peluang terbentuknya negara Palestina berdaulat di masa depan—sesuatu yang berulang kali ditolak Israel.
Rencana itu menuntut agar 48 tawanan yang masih ditahan di Gaza segera dibebaskan, dengan imbalan masuknya bantuan kemanusiaan, pembekuan garis pertempuran, dan pembebasan sejumlah tahanan Palestina dari penjara militer Israel.
Rencana ini juga menghendaki Hamas melucuti senjata, memberikan amnesti bagi pejuang yang meninggalkan kekerasan, dan mengizinkan mereka yang menolak keluar tetap tinggal di Gaza.
Yang penting, rencana ini menegaskan tidak ada warga Palestina yang akan dipaksa meninggalkan wilayah mereka, dan siapa pun yang pergi secara “sukarela” diizinkan kembali ke rumahnya.
Jika benar dijalankan, ini menandai perubahan besar dari Trump yang sempat menggemparkan dunia pada Februari lalu ketika ia terang-terangan berbicara tentang pembersihan etnis, dengan menyebut AS bisa “mengambil alih” Gaza dan secara permanen memindahkan lebih dari dua juta penduduknya, separuh di antaranya anak-anak. Ia bahkan merilis video buatan AI untuk memamerkan visinya soal “Riviera Gaza”.
Proposal baru ini membanggakan diri dengan menawarkan “jalur kredibel” menuju negara Palestina, sesuatu yang sebelumnya Trump enggan dukung, meski banyak negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Kanada telah melakukannya.
AS dan Israel juga dilaporkan ingin mempertahankan organisasi kemanusiaan kontroversial GHF, yang mereka dirikan untuk menyingkirkan PBB dan badan internasional lain dalam penyaluran bantuan ke Palestina. Ratusan orang kelaparan, termasuk anak-anak, dilaporkan ditembak oleh tentara Israel dan tentara bayaran AS di lokasi-lokasi GHF.
Trump telah mempresentasikan rencananya kepada para pemimpin Qatar, Arab Saudi, Mesir, Yordania, Indonesia, dan Turki di sela-sela Sidang Umum PBB (UNGA) di New York.
