Tujuh Tahun Jadi Presiden, Jokowi Dapat Rapor Merah dari Partai Ummat
Jakarta (SI Online) – Partai Ummat menemukan data dan fakta tak terbantahkan bahwa setelah tujuh tahun memerintah, rezim Jokowi bukannya membawa bangsa dan negara menuju kemajuan yang dicita-citakan seperti tercantum dalam UUD 1945, malah sebaliknya menyeret bangsa dan negara menuju kemunduran yang membahayakan.
Dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/10/2021), Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi mengatakan, rapor merah pemerintahan Jokowi setelah tujuh tahun memerintah terjadi dalam semua bidang termasuk bidang-bidang hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Terutama dalam bidang hukum, kata Ridho, pemerintahan Jokowi hanya mengumbar slogan kosong penegakan hukum yang berkeadilan, karena kenyataannya di lapangan hukum masih berjalan diskriminatif, tajam ke oposisi tetapi tumpul ke pendukung rezim, serta meluasnya pembelaan ke si kuat dan dilupakannya si lemah.
Dalam bidang ekonomi, kata Ridho, kebijakan Jokowi membangun infrastruktur cukup masif dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Namun pembangunan ini, lanjutnya, sebagian besar tidak efisien dan tidak tepat sasaran.
Ridho mengatakan pembangunan di sektor infrastruktur memang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat akselerasi ekonomi, mempermudah distribusi produksi, dan juga untuk membangun dan memperkuat daya saing industri sebagai salah satu elemen penting dalam menopang ekonomi nasional.
“Namun pembangunan infrastruktur ini tidak sepenuhnya menunjukkan skala prioritas kepentingan publik. Bahkan beberapa pembangunan infrastruktur dengan skala giant project tidak dalam desain dan perencanaan yang baik yang memperhitungkan sumber dan alokasi keuangan berimbang, termasuk memperhitungkan dampak ekonomi jangka pendek dan jangka panjang,” kata Ridho.
Ridho mengatakan pemerintahan Jokowi cenderung tidak pruden dalam pengalokasian keuangan negara, sementara pengelolaan utang luar negeri sangat mengkhawatirkan. Sebagian besar utang luar negeri diarahkan pada pembangunan proyek infrastruktur dengan lebih mengejar obsesi pertumbuhan ekonomi tinggi, lanjutnya.
“Dampak secara langsung yang dirasakan adalah meningkatnya hutang luar negeri Indonesia yang telah mencapai lebih dari 6000 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi yang tinggi seperti dijanjikan tidak kunjung tercapai. Kelak generasi mendatang akan membayar hutang yang menggunung. Ini membahayakan bangsa dan negara kita,” Ridho menjelaskan.
Ridho Rahmadi menambahkan pembangunan infrastruktur ini sebetulnya hal yang baik untuk perkembangan ekonomi Indonesia, namun menjadi cacat karena besarnya inefisiensi. “Apa lagi khusus untuk jalan tol, harganya sangat mencekik ekonomi rakyat. Jadi cacatnya dua kali.”
Partai Ummat juga menyampaikan kritikannya terhadap beberapa proyek investasi dan indikator ekonomi makro Indonesia selama Presiden Jokowi berkuasa.
