Turkiye Bebas Teror: Perdamaian Lokal yang Membentuk Ulang Kawasan
Oleh: Murat Cahid Cıngı, Anggota Parlemen untuk Kayseri, Republik Turkiye.
Selama hampir setengah abad, terorisme telah membayangi kehidupan politik, sosial, dan ekonomi Turkiye. Partai Pekerja Kurdistan (PKK) dan afiliasinya di Suriah, Irak, serta Iran telah mengguncang kawasan melalui kekerasan separatis.
Pembubaran PKK pada Mei 2025 menjadi momen penting, bukan hanya mengakhiri konflik bersenjata, tetapi juga membuka babak baru dengan potensi untuk mengubah masa depan kawasan.
Di tengah konflik yang belum terselesaikan, tekanan migrasi yang meningkat, dan persaingan energi yang memperburuk ketidakpastian global, langkah tegas Turkiye memberikan harapan bagi perdamaian yang langgeng, koridor energi yang aman, dan kemakmuran berkelanjutan — baik bagi Turkiye maupun kawasan sekitarnya.
Biaya kemanusiaan dan ekonomi
Dampak manusia dan ekonomi dari terorisme sangat besar. Hampir 50.000 nyawa melayang dan 1,1 juta orang terpaksa mengungsi selama kampanye kekerasan yang berlangsung dari awal 1980-an hingga 2020-an.
Terorisme bukan hanya persoalan keamanan, tetapi juga beban sosial dan ekonomi bagi negara. Selain tragedi kemanusiaan, kerugian ekonomi juga luar biasa besar. Penilaian resmi memperkirakan pengeluaran kontra-terorisme langsung mencapai $1,8 triliun, dan lebih dari $3 triliun jika dihitung dengan hilangnya pertumbuhan, investasi, pariwisata, dan kerusakan infrastruktur.
Sebaliknya, perdamaian menjanjikan pembalikan arah. Analisis menunjukkan bahwa penghapusan biaya terkait terorisme dapat memicu peningkatan signifikan pendapatan per kapita di wilayah tenggara dalam jangka menengah. Selain itu, program senilai $14 miliar yang mencakup 198 proyek hingga tahun 2028 ditargetkan menciptakan sekitar 570.000 lapangan kerja, dengan fokus pada pertanian, pariwisata, dan investasi swasta.
Jalan Turkiye menuju perdamaian
Yang membedakan penyelesaian konflik Turkiye adalah fokusnya pada kewarganegaraan inklusif dan partisipatif. Alih-alih bergantung pada mediasi eksternal, inisiatif ini merupakan upaya pembangunan perdamaian pertama yang sepenuhnya dilakukan melalui institusi demokratis nasional, dengan parlemen sebagai pemimpin utama.
Secara historis, banyak negara yang menghadapi gerakan separatis setelah munculnya negara-bangsa pada abad ke-20, yang kemudian berkembang menjadi terorisme. Misalnya, Perjanjian Jumat Agung yang mengakhiri “The Troubles” di Irlandia Utara tercapai melalui kerja sama Inggris dan Irlandia dengan mediasi Amerika Serikat dan Kanada — dan rampung dalam tujuh tahun.
Di Spanyol, proses perdamaian dengan ETA diawasi oleh International Contact Group dan tokoh seperti Kofi Annan, dengan dukungan Norwegia, Swiss, dan Prancis — selesai dalam enam tahun. Sementara itu, Kolombia mencapai kesepakatan damai dengan FARC dalam empat tahun, difasilitasi oleh Norwegia dan Kuba sebagai negara penjamin.
Sebaliknya, di Turkiye, periode antara seruan awal Presiden Erdogan pada akhir 2024 dan pengumuman pembubaran PKK pada Mei 2025 — yang disimbolkan dengan aksi pembakaran senjata oleh organisasi tersebut sebagai tanda itikad baik — hanya memakan waktu kurang dari satu tahun, sebuah kecepatan yang belum pernah terjadi dalam sejarah modern proses perdamaian.
Seperti dikemukakan oleh Profesor Ira William Zartman dalam teori “ripeness”, perdamaian hanya mungkin tercapai pada “momen matang”. Kemajuan cepat Turkiye memang luar biasa; namun ujian sebenarnya adalah sejauh mana kesepakatan ini dapat diimplementasikan secara menyeluruh.
Persimpangan kekuatan
Letak geografis Turkiye di persimpangan Eropa, Asia, dan Timur Tengah menjadikannya kunci bagi keamanan energi global. Kini Turkiye berdiri di tengah busur geopolitik yang membentang dari Mediterania Timur hingga Laut Hitam, menjadi jembatan unik konektivitas dan kekuatan.
Wilayah sekitar Turkiye menyimpan 65% cadangan minyak dunia dan 45% cadangan gas alam.
