Benturan Kaum Cendekia dan Penguasa
Sejarah peradaban manusia selalu diwarnai oleh ketegangan antara kaum cendekia—mereka yang memelihara ilmu, akal, dan kritik—dengan para penguasa yang berkepentingan mempertahankan kekuasaan. Relasi ini tidak pernah benar-benar harmonis; bahkan ketika penguasa mengklaim mendukung ilmu pengetahuan, mereka sering tetap curiga terhadap para pemikir yang terlalu vokal, terlalu kritis, atau terlalu bebas.
Dalam sejarah Islam, benturan antara ulama dan penguasa berulang kali terjadi. Salah satu contoh paling terkenal adalah kasus Imam Ahmad bin Hanbal yang menolak doktrin khalq al-Qur’an pada masa Khalifah Al-Ma’mun. Para penguasa Abbasiyah mencoba memaksakan agenda teologis negara, sementara Imam Ahmad mempertahankan integritas ilmiah dan moralnya. Ia dipenjara dan disiksa, tetapi akhirnya pandangannya diterima luas. Peristiwa ini memperlihatkan bagaimana cendekiawan sering menjadi benteng terakhir melawan penyalahgunaan kekuasaan.
Contoh lain muncul pada era Andalusia ketika filsuf sekaligus dokter besar, Ibn Rushd (Averroes), diasingkan dan karya-karyanya dibakar karena dianggap mengancam stabilitas politik dan keagamaan. Padahal, pandangan rasionalnya justru melahirkan kontribusi besar bagi filsafat Barat. Benturan ini mengilustrasikan rasa takut penguasa terhadap gagasan yang tidak bisa mereka kontrol.
Di Barat, Galileo Galilei adalah contoh klasik bagaimana ilmu pengetahuan berkonflik dengan otoritas gereja. Temuannya tentang tata surya dianggap membahayakan struktur kekuasaan yang beraliansi dengan doktrin gereja. Ia dipaksa menarik ucapannya dan hidup dalam tahanan rumah seumur hidup. Sejarawan Steven Shapin menyebut kasus Galileo sebagai “pelajaran paling penting tentang bagaimana kekuasaan menentukan kebenaran resmi.”
Sejarah modern pun tidak luput. Para intelektual di banyak negara otoriter terus menghadapi sensor, kriminalisasi, bahkan penghilangan paksa. Dari Uni Soviet era Stalin yang membungkam para ilmuwan genetika hingga Orde Baru di Indonesia yang menindas akademisi dan mahasiswa yang dianggap subversif, pola historis ini tetap berulang: penguasa merasa terancam oleh pikiran bebas.
Dunia Modern: Pola Lama dalam Wajah Baru
Di era digital, benturan antara kaum cendekia dan penguasa mengambil bentuk baru. Kritisisme kini tidak hanya datang dari ruang kuliah atau jurnal ilmiah, tetapi dari kolaborasi antara akademisi, jurnalis investigatif, analis data, dan pengamat independen. Namun para penguasa pun semakin memiliki alat yang lebih canggih untuk mengontrol informasi—mulai dari surveillance digital hingga disinformation.
Menurut laporan Freedom House 2024, 80 negara mengalami kemunduran kebebasan akademik dan kebebasan berekspresi dalam satu dekade terakhir. Pemerintah di berbagai belahan dunia memperketat kontrol terhadap universitas, mengawasi riset yang dianggap sensitif, dan menekan akademisi yang vokal pada isu-isu seperti korupsi, pelanggaran HAM, dan kerusakan lingkungan.
Noam Chomsky berulang kali menegaskan bahwa benturan antara intelektual dan pemerintah adalah keniscayaan dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya demokratis. “Tugas intelektual adalah berkata jujur dan mengungkap kebohongan,” ujarnya. Tetapi ia juga menambahkan bahwa kekuasaan selalu berusaha membungkam suara-suara yang mengancam legitimasi mereka.
Di Timur Tengah, akademisi dan penulis seperti Jamal Khashoggi menunjukkan risiko besar yang dihadapi cendekiawan ketika mereka mengkritik penguasa. Pembunuhan Khashoggi di konsulat Arab Saudi menjadi simbol global bahwa pertarungan antara ilmu dan kekuasaan bisa berakhir tragis.
Di Asia Tenggara, tekanan serupa terjadi. Para dosen yang meneliti korupsi atau keadilan sosial sering diberi peringatan administratif, dibungkam, atau bahkan ditangkap. Trend digital authoritarianism membuat penguasa lebih mudah memantau dan menghukum kritik.
Di tanah air, benturan ini juga sering terjadi. Di masa Orde Baru Majalah Tempo dibredel tahun 1994 karena memberitakan pembelian kapal eks-Jerman Timur oleh ABRI yang dianggap pemerintah mengguncang stabilitas. Editor dan Detik juga ditutup karena memberitakan isu politik sensitif.
Pengamat dan intelektual publik Rocky Gerung beberapa kali dilaporkan ke polisi akibat kritik kerasnya terhadap pemerintah. Walaupun kontroversial, kasus ini menunjukkan bagaimana kritik intelektual sering diterjemahkan sebagai ancaman politik.
