Benturan Kaum Cendekia dan Penguasa
Saat Pemilu 2024, ribuan akademisi dari berbagai kampus menandatangani petisi tentang kemunduran demokrasi, keberpihakan negara, dan penyalahgunaan kekuasaan. Waktu itu muncul Petisi Langit dan pernyataan 1000 Guru Besar. Pernyataan mereka dibalas dengan serangan balik dari beberapa pejabat, yang menuduh mereka partisan.
Sejak 2010, UU ITE telah menjerat banyak aktivis, jurnalis, akademisi, dan penulis esai. Menurut SAFEnet, lebih dari 380 orang terjerat UU ITE hanya karena kritik politik atau kajian ilmiah yang dianggap “pencemaran nama baik”.
Mengapa Konflik Ini Tidak Pernah Berakhir?
Benturan antara kaum cendekia dan penguasa disebabkan oleh tiga faktor utama:
- Intelektual mencintai kebenaran, penguasa mencintai stabilitas.
Ketika kebenaran ilmiah bertabrakan dengan kepentingan politik, konflik muncul. - Ilmu bersifat membebaskan, kekuasaan bersifat mengendalikan.
Pengetahuan membuka ruang untuk mempertanyakan otoritas, sesuatu yang tidak disukai penguasa otoriter. - Kekuasaan takut kepada gagasan.
Seperti dikatakan Victor Hugo, “Tidak ada yang lebih kuat daripada sebuah ide yang waktunya telah tiba.”Bahkan penguasa yang paling represif pun tahu bahwa ide dapat menggulingkan struktur kekuasaan.
Riset Francis Fukuyama menunjukkan bahwa semakin rendah kualitas demokrasi sebuah negara, semakin besar potensi benturan dengan kaum cendekia. Negara otoriter secara alami menganggap intelektual sebagai ancaman.
Menjembatani Dua Dunia: Jalan Akal Sehat
Meski penuh konflik, sejarah juga menunjukkan momen ketika kerja sama antara ilmuwan dan penguasa menghasilkan kemajuan besar. Bani Abbasiyah melindungi para ilmuwan dalam Bayt al-Hikmah. Dinasti Ottoman mendukung riset medis dan astronomi. Negara-negara Skandinavia saat ini mengutamakan kebebasan akademik dan konsultasi ilmiah dalam kebijakan publik.
Karena itu, solusi bukanlah menyingkirkan kritik, melainkan menata ulang hubungan antara ilmu dan kekuasaan. Para ahli tata kelola modern seperti Thomas Carothers menekankan bahwa negara yang kuat justru membutuhkan kritik dari kaum cendekia agar kebijakan publik berbasis bukti, bukan sekadar hawa nafsu politik.
Benturan antara kaum cendekia dan penguasa adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan peradaban manusia. Namun dunia hanya akan maju apabila suara para intelektual tidak dibungkam, melainkan didengar. Di tengah berbagai krisis global—perang, ketimpangan, perubahan iklim—kita membutuhkan ilmu dan keberanian moral para cendekia lebih daripada sebelumnya.
Penguasa yang bijak tidak memusuhi ilmu, tetapi merangkulnya. Dan masyarakat yang cerdas adalah yang membela mereka yang berani menyuarakan kebenaran. Wallahu alimun hakim. []
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
