Memang Prabowo Peduli Palestina?
“Prabowo kepada Luhut saja takut, apalagi kepada Trump dan Netanyahu” (anonim)
Keikutsertaan Presiden Prabowo Subianto dalam Board of Peace (BOP) pimpinan Donald Trump menimbulkan kritik keras dari masyarakat Indonesia. Di media sosial banyak yang mengritik bahwa ini menunjukkan bahwa Prabowo kurang peduli terhadap kemiskinan di tanah air, karena mau menyetor uang 1 miliar dolar (hampir Rp17 triliun) untuk menjadi anggota BOP, tanpa meminta syarat apapun kepada Trump.
Selain itu dikritisi karena organisasi ini adalah bentukan Trump yang merupakan kawan dekat Netanyahu dan Trump menjadi ‘rajanya’ di organisasi itu.
Dewan Perdamaian itu diragukan akan berjalan efektif karena selama ini Trump menunjukkan pemihakan kepada Israel dan membiarkan rakyat Gaza terus menerus dibunuh Israel (korban sekitar 80 ribu orang).
Trump juga banyak menyumbang senjata militer kepada Netanyahu ketika ia dan pasukannya melakukan genosida Gaza. Tidak mungkin Trump tiba-tiba mengubah sikap mendukung Gaza daripada Israel.
Banyak pengamat juga melihat bahwa Dewan ini dibentuk untuk menutupi kejahatan Israel. Netanyahu yang selama ini menjadi tersangka oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC ingin dibersihkan namanya oleh Trump dengan adanya Dewan Perdamaian.
Juga Dewan Perdamaian ini dikecam keras karena tidak mengikutsertakan tokoh-tokoh Palestina duduk dalam Dewan itu. Makanya wartawan Al Jazeera menjulukinya dengan Dewan Imperialis. Maknanya, dengan adanya Dewan itu mungkin Gaza akan mengalami perdamaian, tapi wilayah itu sepenuhnya akan dikendalikan Trump dan kawan-kawannya.
Baca juga: Agenda ‘Imperialis’: Apa Rencana Pengembangan Gaza ala Trump yang Diumumkan di Davos?
Dari paparan yang disampaikan menantu Trump, Jared Kushner di Davos Swiss baru-baru ini, terlihat bahwa Dewan Perdamaian itu akan melucuti senjata yang dimiliki oleh Hamas. Padahal Hamas adalah pejuang sejati kemerdekaan Palestina. Di samping itu peran Hamas akan ‘ditiadakan’ dalam pemerintahan baru di Gaza.
Maka jangan heran Hamas mengritik keras Dewan Perdamaian ini. Hamas menegaskan bahwa setiap inisiatif internasional yang tidak berangkat dari penghentian agresi Israel dan pengakuan hak nasional Palestina tidak dapat diterima. Melalui juru bicaranya, Hazem Qassem, Hamas juga menolak keterlibatan pemimpin Israel dalam Dewan Perdamaian itu dan menegaskan bahwa masa depan Gaza tidak boleh ditentukan dari luar.
Meski demikian, Qassem menyatakan, “Hamas siap memfasilitasi penyerahan administrasi Gaza kepada sebuah komite independen, namun masa depan Gaza harus ditentukan oleh rakyat Palestina sendiri dan tidak boleh dipaksakan dari luar.” (Anadolu Agency, 8 Januari 2026)
Cendekiawan Islam terkenal di New York, Imam Shamsi Ali menyatakan, ”Penolakan negara-negara besar Eropa seperti Jerman, Inggris, Prancis, Spanyol, dan lain-lain menunjukkan jika Dewan Perdamaian hanya menjadi mainan Trump untuk kepentingan pribadi dan kroninya, bukan solusi bagi Gaza dan bangsa Palestina. Eropa sadar bahwa kemungkinan untuk memainkan peranan sangat kecil bahkan nihil. Terlebih lagi anggota dari negara-negara kerkembang seperti Indonesia. Menjadi bagian Dewan Perdamaian adalah bentuk kenaifan yang nyata.“
Shamsi Ali juga khawatir anggota Dewan Perdamaian ini pada masa mendatang akan dibujuk atau disuap, bahkan dipaksa, menjadi bagian dari apa yang sebut “Abraham Accord” mengakui Israel dan membangun hubungan diplomasi dengan negara penjajah itu. “Mengambil bagian dalam Dewan Perdamaian adalah keputusan yang tidak matang dan berbahaya,” tegas Shamsi Ali.
