Keluarnya UEA dari OPEC Bukan Soal Minyak: Ini Adalah Akhir Solidaritas Teluk
Oleh: Anas Abdoun, Konsultan internasional di bidang energi dan urusan global.
Selama beberapa dekade, Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) berfungsi lebih dari sekadar kartel minyak karena bagi anggota Teluk, organisasi ini mewakili kedaulatan kolektif atas sumber daya utama mereka, yakni kemampuan negara produsen Arab untuk memengaruhi ekonomi global, mempertahankan pendapatan bersama, dan berbicara dengan satu suara kepada konsumen Barat, meskipun fiksi kelembagaan tersebut kini telah runtuh.
Ketika Uni Emirat Arab (UEA) mengumumkan penarikan diri dari OPEC serta koalisi OPEC+ mulai 1 Mei 2026, reaksi awal publik adalah mencari penjelasan teknis yang kemudian dikemas oleh Menteri Energi Suhail Al Mazrouei dalam bahasa kebijakan energi mengenai fleksibilitas, kapasitas produksi, serta kepentingan nasional jangka panjang.
Pasar mencatat bahwa momentum pengumuman tersebut—di tengah penutupan sebagian Selat Hormuz—akan membatasi dampak langsung terhadap harga, sementara para analis menunjuk pada ketegangan lama terkait kuota yang membatasi ambisi Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) untuk mencapai produksi lima juta barel per hari.
Meskipun semua argumen teknis tersebut benar, berfokus hanya pada aspek tersebut berarti melewatkan inti permasalahan yang paling krusial.
Kepergian UEA merupakan tanda nyata dari keretakan regional yang mendalam antara Riyadh dan Abu Dhabi, sekaligus menunjukkan adanya dua visi yang tidak selaras mengenai tatanan masa depan di kawasan Teluk.
Persaingan yang Tidak Lagi Tersembunyi
Perpecahan antara Arab Saudi dan Emirat sebenarnya bukan hal baru, namun mencapai eskalasi pada akhir 2025 ketika serangan udara Arab Saudi menargetkan konvoi senjata Emirat di pelabuhan Mukalla, Yaman, yang merupakan tindakan tanpa preseden di antara dua pihak yang secara nominal adalah sekutu.
Riyadh kemudian secara terbuka menuntut penarikan seluruh pasukan UEA dari wilayah Yaman, yang pada awal 2026 direspons dengan pembubaran Dewan Transisi Selatan (STC) sebagai proksi utama Abu Dhabi di negara tersebut.
Perselisihan ini bukan sekadar masalah taktis, melainkan ekspresi dari kontradiksi strategis mendalam karena Arab Saudi berupaya menjaga integritas teritorial negara Arab sebagai kekuatan stabilisasi, sementara UEA sejak 2015 membangun doktrin proyeksi kekuatan melalui aktor non-negara di berbagai wilayah seperti Libya, Sudan, Somalia, dan Yaman.
Riyadh kini memandang doktrin tersebut sebagai ancaman struktural terhadap lingkungan keamanannya sendiri, bukan lagi sebagai kebijakan seorang mitra.
Tetap berada dalam OPEC di bawah kendali efektif Riyadh berarti menerima subordinasi institusional di saat hubungan bilateral telah mengeras menjadi rivalitas terbuka, sehingga keluar dari organisasi tersebut menjadi tindakan pelepasan kedaulatan dari pengaruh Saudi.
Mengingat UEA menyumbang sekitar 12% dari total produksi minyak organisasi, kepergiannya merupakan sebuah “amputasi” yang menandakan bahwa anggota paling sentral sekalipun kini dapat menilai kepentingan mereka lebih baik dilayani di luar organisasi.
