Presiden Prabowo, Hemat atau Boros?
Hari-hari ini media kita diwarnai dengan saling kecam antara pendukung dan oposan presiden. Pihak oposisi mengecam Presiden Prabowo yang terlalu sering ke luar negeri dan memboroskan uang negara.
Sementara itu, pihak pendukung presiden mengungkapkan tentang hasil-hasil konkret kunjungan ke luar negeri yang menghasilkan investasi triliunan rupiah.
Berikut perbandingan kunjungan tiga presiden ke luar negeri selama masa pemerintahannya:
| Presiden | Masa Jabatan | Jumlah Kunjungan Luar Negeri* | Karakter Diplomasi |
| Susilo Bambang Yudhoyono | 2004–2014 (10 tahun) | Sekitar 86 kunjungan ke 52 negara | Diplomasi global aktif, “Million Friends, Zero Enemies” |
| Joko Widodo | 2014–2024 (10 tahun) | Sekitar 58 kunjungan | Fokus domestik, diplomasi ekonomi, dan investasi |
| Prabowo Subianto | Oktober 2024–Juni 2026 (±1 tahun 7 bulan) | Sekitar 52–53 kunjungan | Diplomasi sangat intensif dan personal oleh presiden |
Dalam kunjungan ke Prancis kemarin (26–29 Mei), menurut Tempo Plus, Prabowo menginap di Hotel Four Seasons George V tipe Presidential Suite dengan tarif per kamar 18.000 euro per malam. Kamar seluas 200 meter persegi itu tarifnya sekitar Rp370 juta per malam. Hotel tempat menginap presiden dan rombongannya ini hanya berjarak 1,5 km dari Menara Eiffel, tempat wisata tersohor di Prancis.
Menurut Tempo, pihak istana sudah memesan 27 kamar di Hotel Four Seasons George V untuk tiga malam. Kamar-kamar tersebut terdiri atas masing-masing satu kamar tipe presidential suite dan grand premier suite, serta 25 kamar executive suites, superior room, dan deluxe room. Total biaya pemesanan kamar selama tiga malam itu, termasuk satu kamar berisi layanan kursi relaksasi serta pajak, mencapai 281.640,33 euro atau setara dengan Rp5,79 miIiar.
Melihat borosnya anggaran ke luar negeri ini, tidak heran bila media internasional The Economist pada 14 Mei 2026 menulis artikel bertajuk “Indonesia’s president is jeopardising the economy and democracy”. Majalah yang berdiri sejak 1843 itu menyebut Prabowo sebagai pemimpin yang terlalu boros dan terlalu otoriter.
The Economist mensoroti berbagai program unggulan pemerintah mulai dari makan bergizi gratis hingga pembentukan 80.000 koperasi desa yang disebut dapat menggerus fiskal negara. “Ia telah meluncurkan dua proyek populis besar,” tulis media asal London itu sambil memperkirakan kebutuhan anggaran kedua program tersebut mencapai sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar tahun ini. Angka itu setara dengan 10 persen dari total pendapatan negara yang dianggarkan.
Badan Pangan Nasional pernah memperingatkan adanya potensi pemborosan yang cukup signifikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap tahun, diperkirakan 1,4 juta ton makanan dari program ini tidak termanfaatkan, setara dengan Rp14 triliun yang terbuang. Pemborosan juga terjadi pada pemberian makanan kepada anak-anak orang kaya atau mampu, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 50 persen.
Sorotan terhadap pemborosan uang negara pertama-tama membidik pada anggota Kabinet Merah Putih yang gemuk. Prabowo mengangkat 48 menteri dan 56 wakil menteri, yang gaji, tunjangan, dan biaya operasionalnya per bulan cukup menguras uang negara.
Memang mengherankan, di satu sisi presiden melakukan penghematan besar-besaran, tetapi di sisi lain, ia ‘boros luar biasa’. Prabowo pernah memaparkan bahwa ia melakukan penghematan keuangan negara secara besar-besaran. Ia menyebut penghematan yang berhasil dilakukan sejauh ini mencapai US$20 miliar, jumlahnya sekitar 10 persen dari APBN 2025. Dilansir detikFinance, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, target penghematan anggaran sebesar Rp306 triliun dari APBN tahun 2025. Bila dikonversikan ke rupiah, jumlahnya mencapai Rp327 triliun (kurs Rp16.350 saat itu).
Prabowo menjelaskan penghematan anggaran itu didapatkan dari pemangkasan pos pengeluaran pada program-program yang tidak jelas dan tidak efektif di tubuh kementerian serta lembaga. “Penghematan ini didapatkan dari peninjauan proyek dan program tanpa strategi yang jelas,” katanya.
Presiden juga pernah menetapkan kebijakan penghematan anggaran APBN 2025 dengan target efisiensi sebesar Rp306 triliun. Rincian pemangkasan ini mencakup pengurangan anggaran kementerian dan lembaga sebesar Rp256,1 triliun serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.
Penghematan anggaran di pusat maupun daerah ini tidak ada gunanya, bila presiden dan para menterinya tidak melakukan penghematan yang ketat terhadap uang negara.
“Ikan busuk dari kepalanya,” begitulah nasihat para ahli politik. Jadi, kalau presiden mau berhemat, mulailah dari istana presiden sendiri. Lakukan kunjungan ke luar negeri yang benar-benar perlu, sewa hotel yang biasa saja (tidak mewah), serta kurangi jumlah rombongan presiden ke luar negeri.
