Solidaritas Palestina di Tengah Aliansi Israel-UEA
Oleh: Yanuardi Syukur (Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate)
Perjanjian Abraham Accords yang ditandatangani pada September 2020 menuai kritik tajam karena dianggap mengabaikan perjuangan Palestina. Banyak pihak menilai normalisasi ini sebagai pengkhianatan terhadap konsensus lama dunia Arab.
Konsensus tersebut menegaskan bahwa tidak ada negara Arab yang boleh mengakui Israel sebelum solusi adil bagi Palestina tercapai. Kantor Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyebut langkah ini sebagai “pengkhianatan,” sementara Hamas menggambarkannya sebagai “tusukan dari belakang.”
Para kritikus berargumen bahwa dengan meminggirkan hak dan kedaulatan Palestina, Abraham Accords justru memperdalam rasa pengkhianatan. Perjanjian ini juga membalikkan gagasan tentang solusi damai.
Normalisasi ini dianggap telah memberikan “stempel Arab” atas status quo pendudukan Israel di tanah Palestina. Bagi banyak kalangan, langkah ini merupakan kemunduran besar bagi perjuangan kemerdekaan Palestina.
Normalisasi tersebut bahkan disebut sebagai salah satu pemicu pecahnya perang pada 7 Oktober 2023. Pengabaian terhadap aspirasi Palestina memperkuat keyakinan bahwa jalur diplomasi tidak akan membawa keadilan bagi rakyat Palestina. hal ini mendorong eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan.
Namun, dari segi kepentingan nasional (national interest) UEA, perang Iran-AS 2026 membuktikan hal berbeda. Aliansi pertahanan Israel-UEA telah menjadi kemitraan strategis yang nyata, teruji, dan lincah.
Seperti diuraikan Ian Oxnevad dalam laporannya di GIS Report Online, ancaman dari Teheran sangat nyata dengan peluncuran sekitar 550 rudal balistik dan lebih dari 2.200 drone ke wilayah UEA. Dalam situasi kritis, Israel mengerahkan baterai Iron Dome ke Uni Emirat Arab secara bilateral tanpa menunggu koordinasi dari Amerika Serikat.
Oxnevad menekankan bahwa kedua negara bahkan dilaporkan melakukan serangan gabungan terhadap fasilitas energi Iran. Hal ini menegaskan aliansi tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang otonom.
“Program nuklir Iran menyatukan UEA dan Israel; namun, hasil perang ini akan membuat hubungan tersebut permanen,” tulis Oxnevad (GIS Report Online, 12 Agustus 2026). Penguatan aliansi militer ini semakin meminggirkan isu Palestina dari panggung utama politik regional.
Aliansi ini tentu saja berdampak negatif dan tidak konstruktif terhadap solidaritas terhadap Palestina. Normalisasi tersebut melemahkan posisi tawar Palestina di meja perundingan.
Sementara itu, negara-negara Arab kini lebih memilih kepentingan ekonomi dan keamanan daripada memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Solidaritas umat Islam global pun terbelah antara kepentingan negara dan sentimen publik, dengan kerja sama Israel tetap menjadi “tabu” di kalangan publik Arab.
Alasan mendasar mengapa UEA sebaiknya tidak melanjutkan normalisasi hubungan dengan Israel adalah karena penjajahan atas Palestina masih berlangsung. Israel hingga saat ini secara aktif terus mewujudkan ambisi “Israel Raya” (Greater Israel).
Pendudukan ilegal atas Tepi Barat terus berlanjut dengan percepatan pembangunan permukiman. Pada paruh pertama 2026 saja, Israel melakukan 341 pembongkaran dan menghancurkan 740 struktur bangunan.
PBB bahkan memperingatkan bahwa Tepi Barat berada di “titik puncak”. Israel dinilai sedang melakukan “aneksasi de facto” melalui percepatan konstruksi permukiman.
