PM Anwar Ibrahim Kecam Proyek Permukiman Ilegal Zionis E1 di Tepi Barat
Jakarta (Suaraislam.id)–Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam keras penerbitan tender pembangunan proyek permukiman ilegal E1 oleh rezim Zionis Israel di Tepi Barat. Ia secara tegas memperingatkan perusahaan-perusahaan internasional agar tidak terlibat dalam proyek tersebut.
“Saya mengecam tanpa syarat keputusan rezim Israel untuk menerbitkan tender pembangunan proyek permukiman E1,” kata Anwar melalui platform X pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Anwar menegaskan bahwa wilayah di timur Yerusalem tersebut memegang peranan krusial bagi keberlanjutan masa depan Palestina. Pembangunan tersebut dinilai akan membelah wilayah Tepi Barat sekaligus merusak prospek berdirinya negara Palestina yang merdeka.
Pada Selasa, lembaga hak asasi manusia Ir Amim, Bimkom, dan Peace Now melaporkan bahwa pihak penjajah telah menerbitkan tender untuk 1.234 unit permukiman baru. Penerbitan ini dilakukan secara sepihak tanpa memberi tahu pihak penggugat, meski sebelumnya berjanji akan memberikan pemberitahuan resmi.
Proyek E1 dirancang untuk menghubungkan permukiman ilegal Ma’ale Adumim dengan Yerusalem Timur melalui pendudukan tanah milik warga Palestina. Rencana ambisius tersebut mencakup pembangunan sekitar 3.400 unit permukiman ilegal tambahan.
Sejumlah pengamat internasional menilai langkah ekspansif ini sengaja dirancang untuk memutus garis wilayah Palestina. Kebijakan destruktif tersebut membuat opsi solusi dua negara kian mustahil untuk diwujudkan.
Anwar menegaskan bahwa seluruh permukiman Zionis di Tepi Barat berstatus ilegal menurut hukum internasional. Ia menuding rezim penjajah terus melanggengkan kejahatan tersebut karena merasa memiliki kebal hukum (impunity) di mata dunia.
Langkah ini berlangsung di tengah tingginya gelombang kekerasan pemukim terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. Pada saat yang sama, aksi genosida yang dilancarkan penjajah di Jalur Gaza juga masih terus berlanjut.
Menurut Anwar, fakta ini membuktikan bahwa rezim Zionis telah membuang jauh kepura-puraan dalam mengupayakan perdamaian. Penjajah secara terbuka menunjukkan pembangkangan terhadap kehendak masyarakat internasional.
Malaysia menegaskan kembali komitmennya untuk terus mendukung perjuangan rakyat Palestina. Anwar menyebutkan bahwa hak rakyat Palestina untuk memiliki negara yang berdaulat, layak, dan merdeka adalah hal yang tidak dapat dicabut.
Ia juga melayangkan peringatan keras kepada korporasi global yang berniat mengambil keuntungan dari proyek ilegal tersebut.
“Malaysia akan mencermati setiap perusahaan internasional yang memilih berpartisipasi dalam tender ini dan akan mengambil tindakan sebagaimana mestinya,” kata Anwar.[]
Sumber: Anadolu Agency
