Apa Langkah Israel Selanjutnya?

Oleh: Ilan Pappé, Direktur Center for Palestine Studies Eropa di Universitas Exeter.

Ada dua cara untuk membaca hasil pemilihan umum Israel. Cara pertama adalah melihatnya sebagai kekalahan bagi pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Dari semula menguasai mayoritas solid di Knesset yang beranggotakan 120 orang, blok Netanyahu menyusut menjadi minoritas dengan 53 kursi. Sebaliknya, anggota parlemen anti-Netanyahu memegang 67 kursi.

Seandainya Israel adalah negara demokrasi, kita akan menyaksikan adegan perayaan yang serupa dengan yang kita lihat tahun ini di Hungaria, Brasil, dan Serbia, tempat kekuatan politik berorientasi nondemokratis berhasil dikalahkan. Namun, Israel bukanlah negara demokrasi, dan Netanyahu belum tentu kalah.

Cara kedua yang lebih relevan untuk membaca hasil pemilu Israel membutuhkan pengakuan atas sifat apartheid Israel dan melihat aritmetika pemilihan umum melalui kacamata tersebut. Dalam hal ini, Netanyahu menang karena ia mengamankan 53 kursi di Knesset—lima kursi lebih banyak dibandingkan blok Yahudi anti-Netanyahu.

Untuk membentuk pemerintahan, suatu blok harus mendapatkan dukungan minimal 61 anggota Knesset. Satu-satunya cara yang dapat dilakukan Netanyahu adalah dengan membujuk partai atau anggota parlemen dari blok anti-Netanyahu agar bergabung dengan bloknya, sebagaimana yang telah berhasil ia lakukan berkali-kali pada masa lalu. Bekerja sama dengan partai-partai Palestina, yang mengamankan 19 kursi, adalah hal yang mustahil baginya.

Jalur yang jelas untuk pembentukan pemerintahan bagi blok anti-Netanyahu adalah dengan membentuk koalisi yang mencakup dua partai Palestina. Namun, melakukan hal tersebut berarti menantang sistem apartheid Israel. Pemimpin utama blok anti-Netanyahu dari kalangan Yahudi, termasuk Gadi Eisenkot, telah berjanji tidak akan melakukan hal itu dalam keadaan apa pun.

Ada opsi lain: meminta dukungan dari partai-partai Ortodoks religius yang selama ini menjadi bagian dari blok Netanyahu. Untuk mengamankan dukungan mereka, blok anti-Netanyahu harus berjanji untuk membebaskan pemuda Ortodoks religius dari wajib militer dan menjamin pendanaan untuk pusat-pusat pembelajaran mereka.

Namun, janji pemilu utama Eisenkot adalah memaksa pemuda Haredi Yahudi untuk masuk ke dalam tentara. Jadi ini bukanlah skenario yang sangat mungkin terjadi, tetapi dalam dunia politik, tidak ada yang tidak mungkin.

Ada pula opsi “pemerintahan persatuan” yang dipimpin melalui semacam rotasi antara tokoh-tokoh utama blok anti-Netanyahu dan Netanyahu. Masalahnya di sini adalah, menurut undang-undang yang disahkan beberapa tahun lalu, selama Netanyahu masih menjadi terdakwa dalam persidangan yang sedang berjalan, ia tidak dapat menjabat sebagai menteri; koalisinya memastikan bahwa undang-undang tersebut secara konyol tidak berlaku bagi seorang perdana menteri.

Mengingat sidang kasus korupsi Netanyahu ditakdirkan berlangsung sangat lama, sistem rotasi akan membuat Netanyahu tidak mungkin menjadi bagian dari pemerintahan di bawah Eisenkot sebagai perdana menteri. Hal itu berarti ia akan menuntut untuk memegang jabatan perdana menteri rotasi terlebih dahulu dan membuka opsi untuk membubarkan pemerintahan setelah masa rotasinya selesai.

Netanyahu pernah melakukan hal itu sebelumnya. Pada tahun 2020, tanpa ragu sedikit pun, ia melanggar perjanjian rotasi dengan Benny Gantz, yang secara naif percaya bahwa setelah dua tahun ia akan menjadi perdana menteri. Hal ini mengakibatkan diadakannya pemilu baru yang kemudian dimenangkan oleh Netanyahu.

Akhirnya, skenario yang sangat mungkin terjadi adalah tidak satu pun dari kedua blok yang mampu membentuk pemerintahan, yang berarti pemilu baru akan digelar dalam enam bulan. Netanyahu dan pemerintahannya akan tetap menjabat hingga pemungutan suara baru, meskipun dengan kewenangan yang lebih terbatas.

Hal ini akan memberi mereka kesempatan untuk menyulut kembali perang dengan Iran dan Hizbullah serta melanjutkan kebijakan kekerasan mereka di Jalur Gaza dan Tepi Barat sebagai upaya menarik lebih banyak dukungan publik dan memenangkan pemilu.

Opsi ini merupakan opsi favorit bagi Netanyahu karena kekalahan relatifnya dalam pemilu 27 Oktober lalu sangat berkaitan dengan mobilisasi luar biasa di kalangan pemilih Palestina di Israel dan warga Israel Yahudi yang lebih liberal yang tinggal di luar negeri yang pulang dalam jumlah besar untuk memberikan suara.

Skenario-skenario yang mungkin terjadi ini hanya menceritakan sebagian dari kisah yang ada dan tidak cukup untuk memahami secara penuh arti hasil pemilu bagi Israel, rakyat Palestina, dan kawasan tersebut. Berikut adalah kesimpulan-kesimpulan lebih penting yang harus ditarik dari hasil tersebut:

Poin pertama berkaitan dengan masa depan warga Palestina pemegang kewarganegaraan Israel. Mereka masih bisa memberikan suara dalam jumlah besar jika pemilu baru segera digelar. Namun, jika mereka sekali lagi diabaikan dan disampingkan oleh partai politik lain, mereka tidak akan pernah mencobanya lagi.