Partai Ummat: Pelanggaran Gibran Harus Ditindak dan Penggantinya Pilih yang Terbaik, Bukan karena Transaksi Politik
Jakarta (Suaraislam.id) – Partai Ummat meminta Presiden Prabowo Subianto mengajukan dua calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berdasarkan prinsip meritokrasi, kelayakan, dan kapasitas, bukan karena kedekatan personal maupun hasil tawar-menawar politik.
Partai Ummat juga mengingatkan agar proses pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menjadi ajang cawe-cawe politik oleh lembaga negara maupun kelompok kepentingan. Kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan politik kelompok.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Ummat, Ustaz Ansufri Idrus Sambo, dalam pernyataan resmi di Jakarta, Kamis (12/11/2026), menyikapi pengajuan pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
Partai Ummat mengawali pernyataannya dengan mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto yang telah menerima pengunduran diri Gibran. Apresiasi juga disampaikan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang turut menerima pengunduran diri tersebut.
Namun, Partai Ummat menegaskan bahwa proses selanjutnya harus berjalan sesuai ketentuan konstitusi, khususnya Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945.
Dalam ketentuan tersebut, Presiden mengajukan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih oleh MPR. Karena itu, Partai Ummat meminta Prabowo menggunakan kewenangannya dengan mengajukan dua putra terbaik bangsa yang benar-benar memiliki kemampuan dan kelayakan untuk menduduki jabatan tersebut.
“Bangsa ini membutuhkan Wakil Presiden yang mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa, memajukan negara, serta menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia,” tegas Ustaz Sambo.
Peringatkan MPR, DPR, dan DPD agar Tidak Cawe-cawe
Partai Ummat secara khusus meminta MPR RI, DPR RI, dan DPD RI tidak melakukan cawe-cawe politik dalam proses pemilihan Wakil Presiden.
Menurut Partai Ummat, pengalaman sebelumnya harus menjadi pelajaran agar proses pengisian jabatan strategis negara tidak didominasi kepentingan politik kelompok. Pemilihan Wakil Presiden harus mengutamakan kualitas calon dan kepentingan nasional.
“Jadikan pengalaman lalu sebagai pelajaran berharga. Pilihlah calon terbaik dari putra-putri bangsa dengan mengedepankan kepentingan nasional di atas kepentingan politik kelompok,” jelas Ustaz Sambo.
Partai Ummat berharap proses tersebut menghasilkan sosok Wakil Presiden yang memiliki kapasitas dan kelayakan untuk mengemban amanah kenegaraan, sekaligus mampu mengangkat martabat Indonesia di mata internasional.
Pengunduran Diri Tidak Boleh Hentikan Proses Hukum
Selain menyoroti mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden, Partai Ummat menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak boleh menghentikan proses hukum yang mungkin timbul dari proses pencalonannya.
Partai Ummat meminta agar setiap dugaan pelanggaran hukum atau pidana yang berkaitan dengan proses tersebut tetap diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Pengunduran diri tidak boleh menjadi alasan untuk menghapuskan dugaan pelanggaran hukum yang terjadi,” kata Ustaz Sambo.
Partai Ummat menilai, prinsip supremasi hukum dan konstitusi harus tetap ditegakkan. Dengan demikian, perubahan status jabatan seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan dugaan pelanggaran hukum yang perlu ditindaklanjuti melalui proses yang berlaku.
Di akhir pernyataannya, Partai Ummat mengajak seluruh elemen bangsa dan rakyat Indonesia menyikapi proses ketatanegaraan tersebut secara tenang dan dewasa serta tetap menjaga semangat persatuan.
Dengan mengusung tagline “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan”, Partai Ummat menyatakan akan terus mengawal proses tersebut melalui jalur konstitusional, damai, dan bermartabat.
“Partai Ummat akan terus mengawal proses ini secara konstitusional, damai dan bermartabat demi tegaknya hukum, terjaganya demokrasi dan kemajuan NKRI,” demikian penegasan partai tersebut.
Partai Ummat berharap Indonesia menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni negeri yang sejahtera, adil, makmur, aman, dan damai bagi seluruh rakyatnya. []
