Fadli Zon: Pemerintah Lamban Hadapi Kemungkinan Terjadinya Krisis

Jakarta (SI Online) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai keterangan Pemerintah mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2019 yang dibacakan oleh Menteri Keuangan dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat, 18 Mei 2018, terlalu datar dan kurang greget.

Padahal, kata Fadli, Indonesia saat ini sedang menghadapi ancaman terjadinya krisis ekonomi di depan mata malah sudah masuk tahap awal krisis. Depresiasi nilai tukar rupiah, capital outflow, serta terus terkereknya harga minyak dunia, adalah contoh beberapa situasi terkini yang akan berdampak besar bagi perekonomian nasional.

“Pemerintah tak bisa terus-menerus menyalahkan faktor eksternal saat menghadapi kesulitan-kesulitan tadi. Dalih semacam itu menunjukkan pemerintah tak siap mengantisipasi terjadinya berbagai kemungkinan buruk ekonomi di masa depan,”ungkap Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 19 Mei 2018.

Menurut Fadli, ketidakpastian kurs rupiah, misalnya, bukan hanya disebabkan faktor global, tapi juga karena fundamental ekonomi kita sejak lama bermasalah. Defisit neraca perdagangan yang mencapai US$1,63 miliar pada April lalu, misalnya, yang merupakan angka terendah sejak tahun 2014, menunjukkan betapa keroposnya fundamental perekonomian kita.

“Dalam catatan saya, sepanjang tahun 2018, hanya pada bulan Maret kemarin neraca perdagangan kita surplus,”ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu.

Fadli mengatakan, pemerintah cukup lamban dalam memberi respon kebijakan moneter. Padahal hal-hal semacam itulah yang telah memperburuk situasi kita dalam menghadapi dinamika perekonomian global.

red: shodiq ramadhan