Ratusan Daerah Bakal Dipimpin Penjabat, Demokrasi Makin Cacat

Jakarta (SI Online) – Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengritik penunjukan penjabat (Pj) gubernur dan wali kota saat ini. Menurut dia, penunjukan tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia.

Azyumardi mengatakan Indonesia mempunyai sistem otonomi daerah. Namun, penunjukan penjabat itu malah dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Demokrasi kita itu semakin cacat dengan proses resentralisasi,” kata Azyumardi dalam peringatan dan refleksi 24 tahun reformasi di Jakarta Selatan pada Sabtu (21/05) lalu seperti dilansir CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut, Guru Besar Sejarah itu mengingatkan, sentralisasi adalah permasalahan utama Indonesia selama berpuluh tahun. Oleh sebab itu, masyarakat memperjuangkan reformasi pada 1998.

Sementara itu, salah satu buah reformasi adalah otonomi daerah. Ia menyayangkan kemunduran dengan penunjukan penjabat daerah tersebut.

“Ini bertolak belakang dengan reformasi. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi itulah yang kuat dijadikan perlawanan,” ujar dia.

“Apakah dalam bentuk PRRI atau dalam bentuk perlawanan Daud Beureh, termasuk Permesta. Tapi kayaknya kita sudah amnesia tidak mau belajar dari sejarah,” lanjutnya.

Menurut mantan Direktur Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah itu, demokrasi di Indonesia harus direformasi karena terus mengalami kemunduran. Ia berharap reformasi kali ini bisa dilakukan dengan damai.

“Demokrasi kita harus direformasi. Karena demokrasi kita semakin koruptif, mahal, semakin merajalela praktik cukongisme,” ujar dia.

“Jadi kita sekarang memerlukan reformasi jilid II yang damai,” imbuhnya.