IKN Makin Tak Terbendung, Rakyat Makin Buntung
Ambisi pemerintah menjalankan megaproyek IKN tampak makin tak terbendung. Di tengah derasnya kritik dari berbagai pihak, nyatanya tak menyurutkan ambisi pemerintah tersebut. Pemerintah bahkan menyiapkan iming-iming insentif dan menyiapkan regulasi demi menjaring para investor. Tepatkah langkah pemerintah ini di tengah situasi negeri yang terancam resesi?
Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono, menyebut bahwa pemerintah tengah mempersiapkan tiga hal terkait pembangunan IKN. Salah satunya adalah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait insentif bagi pelaku usaha dan investor di IKN.
Masih menurut Bambang, beberapa insentif ini, baik fiskal maupun nonfiskal berguna untuk membuat para investor dapat menanamkan modalnya, menanamkan usahanya, melakukan usaha di IKN dengan sebaik-baiknya. (setkab.go.id, 4/10/2022).
Ambisi pemerintah demi menyukseskan megaproyek IKN ini pun tak main-main. Dalam acara Rilis Indikator Politik di Jakarta pada Senin, 10 Oktober 2022, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Hadi Tjahjanto, menyebut pemerintah menawarkan insentif perizinan hak guna bangunan (HGB) hingga 80 tahun dan bahkan sampai 160 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN). (tempo.co, 11/10/2022).
Iming-iming “wow” ini pun menuai kritik dan tanya dari berbagai pihak, salah satunya disampaikan oleh peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Nailul Huda. Menurutnya, iming-iming yang diwacanakan pemerintah menjadi salah satu tanda bahwa pemerintah sudah frustrasi, karena tidak ada investor yang tertarik dengan megaproyek IKN yang digagas Jokowi ini. Huda pun memprediksi ada potensi proyek strategis nasional ini tidak akan selesai atau terancam mangkrak. (rmol.id, 11/10/2022).
Mati-mati mewujudkan megaproyek IKN dengan iming-iming mengiurkan bagi para investor, sungguh ambisi yang tidak sejalan dengan kondisi rakyat hari ini. Andai penguasa masih memiliki empati terhadap berbagai kesulitan yang menimpa rakyat, pastinya pemerintah tak ragu untuk menunda megaproyek ini. Sayangnya, demi mengeruk pundi-pundi rupiah di balik megaproyek IKN, kondisi rakyat yang makin buntung pun seolah tak terlihat.
Andai tuan penguasa mau membuka mata, dana fantastis megaproyek IKN ini dapat dialokasi untuk menuntaskan berbagai persoalan yang nyata menyulitkan rakyat. Lihatlah, rakyat butuh harga BBM dan listrik yang murah; pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan murah; kebutuhan pangan yang terbaik, mudah, dan murah didapat.
Sungguh, persoalan rakyat makin sulit, mengapa dengan teganya tuan penguasa justru membentangkan karpet merah bagi para investor?
Di sini lain, tidakkah tuan penguasa mendengarkan pendapat para ahli yang memprediksi bahwa ada potensi megaproyek ini mangkrak? Di tengah ancaman resesi ekonomi tidakkah lebih baik menahan diri demi kepentingan rakyat? Sebab, megaproyek ini niscaya membebani APBN dan berpeluang meningkatkan beban utang. Jika benar-benar tak kelar, lagi dan lagi rakyat yang jadi korban.
Sungguh makin tampak, inilah wajah penguasa dalam naungan sistem kapitalisme, nyata berpihak pada investor, mengabaikan kepentingan rakyat. Padahal kondisi rakyat hari ini jauh dari kata baik-baik saja. Rakyat makin susah dicekik kebijakan penguasa yang makin di luar logika.
Sementara itu, tuan penguasa dengan teganya menyiapkan segudang kebijakan bagi para investor untuk mengeruk kekayaan negeri yang berlimpah ruah. Alhasil, sejahtera bagi rakyat seolah hanya utopia belaka.
