MBG dan Upaya Memperbaiki Gizi Anak: Antara Harapan dan Realita

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkenalkan sebagai salah satu solusi ambisius negara untuk mengatasi persoalan gizi buruk dan stunting yang masih dialami jutaan anak Indonesia. Dengan anggaran ratusan triliun rupiah, MBG menjadi salah satu program dengan alokasi terbesar dalam APBN. Cita-cita mulia ini semestinya bisa menjadi titik balik bagi perbaikan kualitas generasi masa depan. Namun, kenyataan di lapangan justru berkata lain.

Alih-alih menuai pujian, MBG justru dihantam gelombang kritik. Masalah paling mendesak dan membuat miris adalah soal keamanan pangan. Kasus keracunan massal yang terjadi di berbagai daerah seolah menjadi kabar rutin, seperti menghitung korban wabah.

Menurut laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) dan CISDI tahun 2025, sudah lebih dari 6.000 anak menjadi korban keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Insiden terjadi di banyak wilayah, mulai dari Bogor, Sleman, Sragen, hingga Kupang. Bahkan, Tempo.co (2025) memberitakan bahwa hasil uji laboratorium menemukan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella dalam makanan yang seharusnya menyehatkan anak-anak.

Masalah ini bukan kasus kecil yang bisa diabaikan. Ia merupakan tanda dari kegagalan sistemik dalam pengadaan dan pengawasan makanan. Bagaimana mungkin program sebesar ini tak mampu memastikan standar keamanan pangan paling dasar?

Dari ribuan dapur penyedia makanan, hanya sekitar 2% yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Artinya, mayoritas makanan disiapkan di tempat yang kebersihannya tidak terjamin. Mengejar kuantitas tanpa memastikan kualitas adalah resep bencana. Program yang diniatkan untuk menyehatkan justru bisa membuat anak-anak masuk rumah sakit.

Masalah tak berhenti di situ. Dari sisi perencanaan, MBG juga dianggap tidak tepat sasaran. Banyak ahli menyoroti bahwa distribusi dapur MBG tidak mengikuti peta kebutuhan gizi yang akurat. Buktinya, seperti yang ditulis Tempo.co, wilayah dengan angka stunting tertinggi seperti Papua yang mencapai hampir 40%, justru mendapatkan alokasi dapur yang minim.

Sebaliknya, daerah dengan kondisi gizi yang lebih baik malah kelebihan pasokan. Ini mencerminkan perencanaan yang tidak berbasis data. Ibarat memberi obat mahal kepada orang yang sehat, sementara pasien kritis dibiarkan.

Dari sisi edukasi, muncul pula kekhawatiran bahwa program ini bisa menurunkan kesadaran keluarga akan pentingnya pendidikan gizi. Ketika makan siang anak dijamin oleh negara, orang tua bisa menjadi lebih pasif. Ketergantungan pada bantuan negara tanpa disertai upaya pendidikan yang menyadarkan peran keluarga dalam kebiasaan makan sehat bisa berdampak jangka panjang terhadap budaya konsumsi rumah tangga. Dari sisi ekonomi, penggunaan anggaran yang sangat besar ini tentu menuntut transparansi dan akuntabilitas.

Ahli Ekonomi mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan hati-hati, dana ratusan triliun ini sangat rawan disalahgunakan dan berisiko berubah menjadi ajang proyek atau bancakan elite. Maka, tidak heran bila banyak pihak menyarankan perombakan total terhadap desain program ini.

Rekomendasi dari para pakar cukup jelas: jangan terburu-buru mengejar pembangunan puluhan ribu dapur baru. Fokuslah dulu pada peningkatan kualitas dapur yang sudah ada. Menu makanan pun sebaiknya fleksibel, disesuaikan dengan budaya lokal dan ketersediaan bahan di tiap daerah, tentu tanpa mengorbankan kandungan gizi. Tak kalah penting, rantai pasok MBG seharusnya melibatkan petani, nelayan, dan pelaku UMKM setempat. Dengan begitu, program ini tak hanya menyehatkan anak-anak, tapi juga menggerakkan ekonomi rakyat.

Namun, semua kritik teknis ini sesungguhnya belum menyentuh akar persoalan. Seperti dikutip dari Tempo.co dan CISDI, para pengamat kebijakan publik menyebut MBG hanyalah solusi tambal sulam yang tidak menyentuh akar ketimpangan sosial. Stunting dan gizi buruk bukan semata karena negara tak mampu memberi makan, tetapi karena kemiskinan struktural yang belum diselesaikan. Selama kekayaan nasional dikuasai segelintir korporasi, dan rakyat terus kesulitan memenuhi kebutuhan dasar, masalah gizi buruk akan terus berulang meski program diganti berkali-kali.

Memberikan makanan gratis secara massal tanpa klasifikasi penerima justru dianggap pemborosan. Banyak anak dari keluarga mampu ikut menerima, sementara kas negara terus terbebani. Akibatnya, anggaran sektor penting lain bisa tersisih, bahkan memaksa negara untuk menambah utang atau menaikkan pajak. Dalam pandangan ini, program semacam MBG justru menutupi akar masalah, yaitu tidak adanya sistem ekonomi yang menjamin distribusi kekayaan secara adil.