PBB: Sejuta Muslim Uighur Ditahan di Kamp Politik China
Jenewa (SI Online) – Sebuah komite pengawas PBB menuduh China kemungkinan menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kapm pendidikan politik di wilayah Xinjiang Barat.
Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial telah mempublikasikan penemuannya di China dan negara lain yang diperiksa selama sesi terakhir antara 6 dan 30 Agustus.
18 ahli independen yang membentuk komite mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas di China.
Anggota komite Nicolas Marugan mengatakan mereka yang menjadi sasaran perlakuan kejam termasuk orang-orang Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya serta pengunjuk rasa politik dan pembela hak asasi manusia.
“Komite itu khawatir dengan berbagai laporan tentang penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa komunikasi dan seringkali untuk waktu yang lama tanpa didakwa atau diadili dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama,” ujarnya.
“Komite menyesalkan bahwa tidak ada data resmi tentang berapa banyak orang yang berada dalam tahanan jangka panjang,” imbuh Marugan seperti dikutip dari VOA, Ahad (2/9/2018).
Komite melaporkan banyak orang dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode waktu di kamp-kamp pendidikan ulang. Dikatakan bahkan ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti ucapan salam setiap hari sudah cukup untuk membuat orang dipenjara. Komite memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp-kamp rahasia ini berjalan dari puluhan ribu hingga satu juta.
Komite juga menimbulkan kekhawatiran tentang laporan pengawasan massa, secara tidak proporsional menargetkan etnis Uighur, dan orang Uighur di luar negeri yang telah dikembalikan ke China tanpa izin.
China membantah tuduhan-tuduhan ini, dengan mengatakan mereka tidak memiliki dasar fakta. China berpendapat bahwa kaum Uighur menikmati hak penuh, meskipun mengakui bahwa beberapa ekstremis agama ditahan untuk apa yang disebut pendidikan ulang.
sumber: sindonews.com
