Perang Iran Memecah Belah Umat Muslim di Filipina
Narasi politik luar negeri yang memecah belah secara keliru sedang diperlakukan sebagai wacana keagamaan di dalam komunitas-komunitas Muslim kami.
Oleh: Nadhera Mohammad Qassem*
Perang Amerika Serikat-Israel melawan Iran serta penutupan Selat Hormuz telah menimbulkan dampak besar di seluruh dunia. Di Asia Tenggara, perekonomian mengalami kelumpuhan akibat kekurangan minyak, gas petroleum cair (LPG), dan berbagai produk penting lainnya yang biasanya diekspor melalui selat tersebut.
Filipina menjadi negara pertama yang menyatakan keadaan darurat sebagai akibat dari situasi tersebut, namun langkah itu tidak banyak membantu mengatasi kelangkaan. Negara itu telah menyaksikan gelombang protes berulang terkait melonjaknya harga-harga.
Namun, dampak perang Iran tidak hanya terbatas pada bidang sosial-ekonomi. Konflik tersebut juga memengaruhi komunitas Muslim di negara itu, khususnya di Wilayah Otonomi Bangsa Moro. Konflik ini memperdalam polarisasi di antara para ulama setempat dan mengancam kohesi sosial masyarakat.
Ketika perang dimulai, reaksi di media sosial dan ruang publik muncul dengan cepat. Secara umum, terbentuk dua kubu.
Kubu pertama mendukung tindakan balasan Iran terhadap Amerika Serikat serta serangan Iran terhadap pangkalan-pangkalan militer di negara-negara tetangga. Sebagai contoh, seorang anggota komunitas Muslim menulis di media sosial bahwa doa-doa umat Islam untuk Gaza sedang dijawab melalui kekuatan dan serangan balasan Iran terhadap Israel. Yang lain menulis bahwa Teheran berperan penting dalam memulihkan harga diri dan martabat umat Islam yang telah hancur.
Kubu kedua menentang Iran dengan alasan bahwa Iran adalah negara Syiah dan karena itu dianggap memusuhi komunitas Sunni. Seorang ulama dari kubu ini menyatakan pandangan bahwa kaum Syiah serupa dengan Zionis; yang satu disebutnya musuh tersembunyi, sementara yang lain musuh yang tampak jelas.
Dinamika benturan pandangan seperti ini bukanlah hal baru di kalangan ulama Bangsa Moro. Pola perpecahan yang semakin terlihat muncul setelah Abraham Accords menjalin hubungan diplomatik antara Israel dan sejumlah negara Arab. Sebelumnya, perbedaan pendapat mengenai isu geopolitik Timur Tengah seperti ini belum pernah terlihat. Perpecahan tersebut kemudian juga merambah isu Palestina.
Penting untuk dicatat bahwa Filipina memiliki sejarah panjang solidaritas terhadap Palestina. Demonstrasi yang diselenggarakan oleh aktivis Muslim maupun non-Muslim, dari tingkat lokal hingga nasional, telah berlangsung secara rutin.
Namun, setelah proses normalisasi hubungan tersebut, muncul pernyataan-pernyataan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari sebagian ulama Bangsa Moro yang menggambarkan mobilisasi dukungan bagi Palestina sebagai bagian dari agenda Iran. Mereka berargumen bahwa gerakan perlawanan Palestina merupakan sekutu Iran, sehingga dianggap menyimpang dan hanya menjadi alat politik kekuatan Syiah.
Ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023, benturan narasi semakin dalam. Sebagian ulama menggemakan narasi media Barat dan kelompok pro-Zionis. Mereka menggambarkan serangan itu sebagai peristiwa yang berdiri sendiri dan mengabaikan puluhan tahun penindasan terhadap rakyat Palestina oleh rezim kolonial Israel. Sementara itu, kubu lainnya mendukung perlawanan Palestina.
Meskipun para ulama terlibat dalam benturan narasi ini, persoalannya bukan sekadar perdebatan teologis, melainkan manifestasi dari keterkaitan antara politik dan agama.
Di era pascakolonial, politik dan agama memang lazim saling berkaitan dalam berbagai bentuk. Namun, dalam konteks Bangsa Moro, di mana otoritas pusat masih rapuh, pengaruh eksternal serta kerangka politik-teologis dominan dari negara-negara Arab semakin banyak diimpor ke dalam diskursus lokal.
