Di Inggris, Suara Muslim Diperlakukan sebagai Masalah yang Harus Dikendalikan
Dari tuduhan sektarianisme hingga fitnah tentang “pemungutan suara keluarga”, pemilu lokal Inggris memperlihatkan kecurigaan yang muncul terhadap partisipasi politik Muslim.
Oleh: Dr. Naomi Green, Asisten Sekretaris Jenderal Muslim Council of Britain (Dewan Muslim Inggris)
Politik Inggris saat ini sedang berada dalam kekacauan. Pemerintahan Partai Buruh dilanda krisis kepemimpinan terbuka karena Perdana Menteri menghadapi tuntutan pengunduran diri dari lebih sembilan puluh anggota parlemennya sendiri, serta potensi tantangan dari dalam kabinet.
Krisis ini dipicu oleh kekalahan telak Partai Buruh dalam pemilu lokal dan devolution (devolusi) pada 7 Mei.
Kesibukan Westminster dengan drama tersebut sangat dapat dimengerti. Namun, bagi komunitas Muslim Inggris, makna jangka panjang dari pemilu itu terletak di tempat lain.
Pemungutan suara pada Mei membawa lonjakan nyata dalam keterlibatan sipil Muslim melalui inisiatif seperti kampanye Get Out The Vote dari Muslim Council of Britain yang membantu meningkatkan pendaftaran serta partisipasi pemilih.
Sayangnya, keterlibatan tersebut terlalu sering disambut dengan kecurigaan, bukan penerimaan.
Selama kampanye, terlalu banyak aktor politik dan media kembali menggunakan narasi malas serta memecah belah tentang Muslim, menyebarkan misinformasi, dan menggambarkan secara keliru keterlibatan politik komunitas kami yang sebenarnya.
Para komentator berulang kali mengangkat momok family voting, lalu mengklaim bahwa Muslim, khususnya perempuan Muslim, didorong atau diarahkan untuk memilih dengan cara tertentu seolah-olah mereka tidak memiliki kehendak sendiri.
Ada pula yang berbicara tentang pemungutan suara sektarian dengan menggambarkan Muslim sebagai satu blok tunggal yang memilih semata-mata berdasarkan agama, bukan sebagai komunitas beragam yang memiliki berbagai pandangan politik.
Istilah-istilah ini digunakan untuk menimbulkan kecurigaan terhadap pemilih Muslim, khususnya di wilayah dengan partisipasi elektoral Muslim yang lebih terlihat.
Reform UK yang berkampanye besar-besaran dengan platform anti-imigrasi memperoleh keuntungan signifikan dalam pemilu dewan lokal di Inggris, sebagian besar dengan mengorbankan Partai Konservatif dan Partai Buruh sebagai dua kekuatan dominan dalam politik Inggris selama lebih dari satu abad.
Suara Partai Buruh juga menurun dalam pemilu devolusi, tetapi gambaran situasinya jauh lebih kompleks.
Di Wales, Plaid Cymru muncul sebagai partai terbesar untuk pertama kalinya sejak devolusi, sementara Reform UK Wales berada di posisi kedua yang kuat.
Di Skotlandia, Scottish National Party (SNP) tetap menjadi partai terbesar tetapi kehilangan kursi, sedangkan Partai Hijau meraih hasil terbaik sepanjang sejarah dan Reform UK memenangkan anggota parlemen Skotlandia pertamanya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa para pemilih di berbagai wilayah Inggris jelas sedang mencari alternatif yang berbeda.






