Sejumlah Lembaga Lingkungan Dukung Sikap MUI Tolak PSN PIK 2
Jakarta (SI Online) – Belakangan ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) gencar melakukan advokasi terkait pencabutan proyek nasional strategis (PSN) Pantai Indak Kapuk (PIK) 2 yang dianggap merugikan hak-hak warga setempat.
Langkah MUI tersebut mendapat apresiasi bahkan dukungan dari sejumlah pihak. Di antaranya lembaga Wahana Lingkungan Hidup Manusia (WALHI), Laskar Merah Putih Jakarta, atau Jaringan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara). Dukungan itu tampak dalam konferensi pers bertajuk “Bersama Sikapi PSN PIK 2” pada akhir pekan Jumat (24/1) lalu.
Deputi Eksternal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), mengungkapkan bahwa langkah MUI bersama dengan organisasi maupun lembaga terkait dalam menyampaikan suara masyarakat yang merasa keberatan dan dirugikan dengan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN) sangatlah tepat.
“Memang patut bagi kita untuk menyampaikan kepada pemerintah agar didengar suara keberatan aspirasi warga yang lokasinya akan menjadi bagian dari lokasi Proyek Strategis Nasional (PSN),” ungkapnya saat bersilaturahmi dengan Dewan Pimpinan MUI di Aula Buya Hamka, dikutip dari MUI Digital, Selasa (28/1/2025)
WALHI merupakan organisasi yang memiliki fokus kegiatan berbasis kerakyatan, seperti advokasi, perlindungan, dan juga pendampingan. Selain itu, WALHI juga kerap melakukan kampanye terkait meningkatkan pengawasan masyarakat sipil terhadap penyelenggaraan pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Mukri juga menyampaikan bahwa pihaknya mendukung langkah MUI dalam upaya menghentikan proyek tersebut.
“Kami mendukung apa yang sedang diusahakan oleh MUI, dasarnya adalah bahwa membangun itu bukan seperti berhitung matematika, dua tambah tiga sama dengan lima. Bisa terjadi perbedaan antara apa yang direncanakan dengan praktik di lapangan,” kata dia.
Selanjutnya, mengingat banyaknya penolakan dari masyarakat terkait proyek ini, menurutnya sudah sepatutnya pemerintah maupun pemegang proyek melakukan pengkajian ulang tentang dampak kerugian dan keuntungan dari proyek tersebut.
“Sudah sepatutnya proyek tersebut dilakukan pengkajian ulang,” tuturnya.
“Kalau bahasa para ulama adalah menentukan mana mudharat dan mana manfaatnya untuk mempertimbangkan yang lebih besar. Karena banyak sekali warga yang sudah menolak, khususnya di wilayah yang akan dijadikan tropical coastland,” ujar dia.
Sementara itu, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan Kiara, Erwin Suryana menyebut Langkah MUI ini sebagai bentuk untuk mengembalikan harkat umat yang terzalimi dengan pembangunan proyek yang sedang berjalan.
Proyek yang ia maksud tidak hanya PIK 2, melainkan juga PSN lain yang tersebar di sejumlah daerah. Dia melihat, proyek ini sangat merugikan kehidupan warga setempat.
