Aktivis LSM: Ada 12 Aktor Intelektual di Satgas dan Panja UU Cipta Kerja
Jakarta (SI Online) – Para aktivis dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi #BersihkanIndonesia menyebut adanya kepentingan besar para pebisnis tambang di balik pembahasan dan pengesahan Undang-undang atau UU Cipta Kerja.
Koalisi menilai pengesahan aturan sapu jagat itu demi jaminan hukum untuk keberlanjutan dan bisnis tambang.
Juru bicara Koalisi dari Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah, mengatakan kepentingan itu dikejar melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satuan Tugas yang menyusun Rancangan UU Cipta Kerja dan Panitia Kerja di Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat.
“Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka,” kata Merah Johansyah dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/102020), seperti dilansir Suara.com.
Menurut Merah, ke-12 aktor intelektual itu adalah Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga.
Merah mengatakan para aktor itu terhubung dengan bisnis-bisnis tambang. Berdasarkan analisis profil dan penelusuran dokumen resmi, Koalisi menemukan aktor-aktor itu memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara, baik langsung maupun tidak langsung.
Dalam rilisnya, Merah menyebut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus. Misalnya, terhubung dengan PT Multi Harapan Utama, sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya. Catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara, dan salah satu lubang tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015.
Rosan Roeslani, Ketua Kadin yang juga Ketua Satgas Omnibus Law terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batubara.
