Berebut Legitimasi
Dari kubu Islam politik, Muhaimin Iskandar tak kalah aktif membangun komunikasi, memanfaatkan momentum “pemulihan etika konstitusi” untuk menegosiasikan kembali peran politiknya yang sempat dikesampingkan.
Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga muncul ke permukaan. Sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, AHY dinilai mampu menjaga keseimbangan kekuasaan sambil merekatkan kembali hubungan dingin antara Prabowo dan Susilo Bambang Yudhoyono.
Namun, di tengah perdebatan politik dan kalkulasi kekuasaan itu, muncul isu lain yang mengguncang legitimasi moral sang wakil presiden terpilih: soal keaslian ijazah.
Awalnya, tudingan hanya diarahkan pada Gibran—soal keabsahan dokumen pendidikan yang tercantum di berkas pencalonan. Tapi isu itu cepat merembet, menyinggung juga sang ayah, Presiden Joko Widodo, yang sudah beberapa kali menghadapi gugatan serupa di pengadilan.
Meski belum ada bukti kuat yang menegaskan adanya pemalsuan, kabar itu menjadi bahan bakar baru bagi mereka yang ingin mendorong pemakzulan. Narasinya sederhana namun mematikan: “Jika ayahnya bermasalah dengan ijazah, mungkinkah anaknya bersih dari praktik yang sama?”
Di media sosial, tagar #IjazahGibran dan #IjazahJokowi kembali viral. Beberapa lembaga swadaya masyarakat bahkan menyatakan akan mendesak Bawaslu dan Kejaksaan Agung untuk membuka penyelidikan formal.
Di satu sisi, isu ini menimbulkan skeptisisme publik terhadap elite politik yang mengaku “lahir dari rakyat.” Di sisi lain, ia memperlihatkan betapa mudahnya demokrasi kita terseret dalam perang persepsi dan pembunuhan karakter.
Namun bagi banyak pengamat, persoalan ijazah ini hanyalah cabang dari akar yang lebih dalam: krisis kepercayaan terhadap proses politik yang sudah kehilangan rasa malu.
Dari dinasti hingga dokumen, dari etik hingga ijazah—semuanya mencerminkan bahwa kekuasaan di republik ini tak lagi diukur dari prestasi, melainkan dari kedekatan dan kelicinan memainkan aturan.
Dan jika DPR atau partai-partai koalisi terlalu agresif mendorong pemakzulan, mereka bisa memantik ketegangan baru di tubuh pemerintahan Prabowo yang baru berjalan setahun. Sebab bagi sebagian besar publik, yang lelah oleh intrik elite, wacana pemakzulan dini hanya menambah kesan: bahwa politik Indonesia kini berubah menjadi arena rebutan, bukan pengabdian.
Mungkin benar kata seorang pengamat politik dari Universitas Indonesia: “Kekuasaan di negeri ini tak punya jeda; ia hanya berganti aktor, bukan watak.”
Dari kursi ke kursi, dari ijazah ke sumpah jabatan, yang diperebutkan tetap sama: tahta.
Dan di negeri yang terus mencari legitimasi moral, berebut tahta kini bukan sekadar soal siapa yang berhak memimpin—melainkan siapa yang paling lihai bertahan di tengah sistem yang tak lagi mengenal malu.[]
