Bukan Hanya Pemukimnya, Inggris Harus Boikot Israel

Oleh: Clive Lewis (Anggota Parlemen Partai Buruh untuk Norwich South) Pekan ini saya mencoba memasuki Tepi Barat yang diduduki secara ilegal, bersama dua anggota parlemen Inggris lainnya dan satu delegasi pengamat internasional. Kami semua diinterogasi dan ditahan oleh pasukan Israel selama hampir delapan jam hingga akhirnya dilarang melintasi perbatasan. Pengalaman tidak menyenangkan yang kami alami tentu tidak sebanding dengan penderitaan sehari-hari warga Palestina di bawah pendudukan. Tahun demi tahun, dekade demi dekade, warga Palestina tidak hanya menghadapi hambatan fisik, melainkan upaya sistematis untuk memusnahkan keberadaan mereka. Kita telah menyaksikan genosida dalam bentuk paling brutal di Gaza, namun di Tepi Barat kita melihat pembersihan etnis secara perlahan (slow-motion ethnic cleansing) yang dilakukan oleh pasukan Israel dan milisi pemukim ilegal mereka. Kondisinya kian memburuk. Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bulan lalu menyerukan agar Israel melakukan hal yang sama di Tepi Barat yang diduduki seperti "apa yang telah kita lakukan di Gaza". Oleh karena itu, kami datang untuk mengungkap kejahatan Israel, termasuk serangan brutal terhadap para petani zaitun yang bertujuan merampas mata pencaharian utama warga Palestina. Seiring kian ekstremnya penderitaan rakyat Palestina, Israel berupaya menghalangi dunia luar menjadi saksi. Dalam 18 bulan terakhir, dua delegasi anggota parlemen Inggris telah ditolak masuk. Selama tiga tahun genosida di Gaza, Israel telah membunuh lebih dari 200 jurnalis Palestina, di mana banyak bukti menunjukkan penargetan secara langsung. Dalam operasi di Hebron pekan lalu, pasukan Israel menggunakan gas air mata terhadap jurnalis yang mencoba meliput pembongkaran rumah-rumah warga Palestina. Pesannya sangat jelas: dunia tidak boleh melihat apa yang terjadi di sini. Momen Krusial Kunjungan kami yang diprakarsai oleh Global Justice Now berlangsung pada waktu yang sangat krusial, tepat sebelum pemilu Israel dan sesaat setelah Pemerintah Inggris mengumumkan sanksi baru terhadap pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Hasil pemilu belum membuahkan kepastian, dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu masih bisa tersingkir dari jabatannya. Kami berharap Netanyahu—seorang pria yang telah melakukan kejahatan perang paling keji—diberhentikan dari jabatannya. Kami berharap ia dimintai pertanggungjawaban atas genosida yang dilakukannya. Namun sayangnya, kami tidak memiliki alasan untuk percaya bahwa hal ini akan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina. Ini bukan sekadar "masalah Netanyahu". Tidak ada satu pun tawaran dari oposisi Israel yang menunjukkan perubahan arah kebijakan terhadap Palestina. Kecuali, jika kita bertindak. Kami menyambut baik perubahan arah kebijakan Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband dalam beberapa pekan terakhir. Namun jika ingin melihat perubahan nyata di Timur Tengah, Inggris kini harus menepati janji-janjinya dan mengubah janji manis menjadi aksi nyata. Tindakan Harus Segera Diambil Pengumuman sanksi oleh Inggris adalah langkah penting. Namun sanksi tersebut perlu diberlakukan secara cepat; kita tidak bisa menunggu enam bulan lagi. Terdapat tiga prioritas utama. Pertama, paket sanksi Menteri Luar Negeri harus diterapkan seluas mungkin. Masalah utamanya bukan sekadar pemukim fanatik, melainkan kebijakan negara (state policy). Pemerintah Israel telah memanfaatkan milisi pemukim untuk melancarkan serangan brutal terhadap warga Palestina dan tanah mereka. Oleh karena itu, negaralah yang harus menghadapi sanksi. Apalagi, menghentikan pembangunan pemukiman baru saja tidak cukup. Kita harus membuat seluruh perekonomian pemukiman tidak lagi berkelanjutan dan menggulung praktik apartheid yang telah berlangsung berdekade-dekade. Regulasi sanksi Inggris menunjukkan bahwa pemerintah dapat menindak perusahaan yang mengambil keuntungan dari pemukiman ilegal. Kita harus melakukannya, termasuk menyasar entitas penyedia keuangan, asuransi, dan teknologi pengawasan bagi infrastruktur pemukiman tersebut. Kedua, meskipun pemerintah membatalkan penjualan senjata ke Israel yang berkontribusi langsung pada pendudukan, komponen untuk jet tempur F-35 masih diizinkan masuk ke Israel dan membantu penerbangan armada tersebut di atas Gaza dan Tepi Barat. Lisensi senjata untuk pesawat latih pasukan pendudukan juga masih berjalan. Celah ini harus ditutup. Kita tidak boleh menjual senjata kepada militer yang melakukan genosida dan apartheid. Terakhir, kita tidak boleh melupakan Gaza. Perubahan rezim sanksi Hak Asasi Manusia Global memberi wewenang untuk menindak pihak yang memblokir bantuan kemanusiaan. Ketika warga Palestina di Gaza menghadapi ancaman penyakit dan kelaparan musim dingin ini, pemerintah harus bertindak cepat. Ini bukan lagi soal fanatik individu yang menghalangi truk, melainkan kebijakan negara yang harus dipertanggungjawabkan oleh menteri-menteri Israel. Hal ini melampaui bantuan darurat semata. Gaza harus dibangun kembali dan blokade harus diakhiri. Sampai hal itu terwujud, paket sanksi penuh harus diterapkan. Paket sanksi yang diperluas dan komprehensif ini sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional, sebagaimana diarahkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) agar seluruh negara menghentikan bantuan dan investasi pada pendudukan ilegal Israel. Dorongan untuk mengambil tindakan yang lebih tegas dan cepat sudah sangat jelas. Israel mencoba memutuskan hubungan rakyat Palestina dari dunia luar, dan kita harus menggunakan seluruh instrumen yang kita miliki untuk memaksanya berubah arah. Sumber: Aljazeera.com

Artikel Terkait

Mengapa Partai-Partai Arab Sulit Menjadi ‘Penentu Kemenangan’ dalam Pemilu Israel?

Keseriusan Prabowo dalam Mendukung Palestina Dipertanyakan: Kasus Kelapa Sawit dan Bocelli

Pemilu Israel Tak Dapat Menghasilkan Perubahan

Pohon Zaitun Dihancurkan, Rakyat Palestina Dipaksa Menyerah?

Kita Sunni, Bolehkah Mendukung Iran yang Dizalimi AS dan Israel?

Tepi Barat Lumpuh Total, Blokade Massal Israel Ancam Kehidupan Jutaan Warga Palestina