Demiliterisasi, Makar Barat Membungkam Perlawanan Gaza

Wacana demiliterisasi Gaza kembali mencuat ke permukaan setelah Board of Peace (BoP) mendesak Hamas untuk segera melucuti senjatanya sebagai syarat mutlak bagi rencana perdamaian. Tekanan internasional ini bukanlah fenomena baru, melainkan pengulangan pola lama yang selalu menempatkan pihak korban dalam posisi yang dipaksa untuk menyerah tanpa syarat. Langkah BoP ini secara tegas ditolak oleh Hamas yang memandang bahwa pelucutan senjata adalah ancaman eksistensial. Bagi perlawanan di Gaza, senjata bukan sekadar alat tempur, melainkan simbol harga diri dan satu-satunya perisai yang tersisa untuk melindungi warga sipil dari agresi yang tidak pernah benar-benar berhenti. Di sisi lain, Hamas terus menuntut dunia internasional untuk bertindak nyata atas berbagai pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan oleh entitas Zionis Yahudi. Ironisnya, suara-suara dari Gaza ini seringkali menguap begitu saja di tengah hiruk-pikuk diplomasi global yang lebih banyak berpihak pada kepentingan narasi penjajah. Sejatinya, kesepakatan gencatan senjata hanyalah tinta di atas kertas bagi militer Zionis Yahudi. Sebab, serangan rudal dan operasi militer terus terjadi hingga detik ini. Pemukiman warga hingga sekolah menjadi target serangan, akibatnya tidak sedikit warga Gaza yang gugur, termasuk anak-anak dan perempuan. Ironisnya, tidak ada sanksi internasional yang berarti atas Zionis Yahudi. Jika kita telaah secara mendalam, terlihat jelas bahwa BoP bukanlah mediator yang netral atau objektif. Lembaga semacam ini cenderung menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan kapitalisme global yang desainnya selalu menguntungkan aliansi Barat dan memperkokoh posisi strategis Zionis Yahudi di Timur Tengah. Sungguh makar mereka sangat nyata. Upaya terstruktur Amerika dan sekutunya melalui narasi demiliterisasi sejatinya merupakan makar Barat untuk memeredumkan bahkan mematikan api jihad dan perlawanan rakyat Gaza. Sebab, dengan hilangnya kekuatan militer dari tangan-tangan umat Islam di Gaza maka halangan fisik bagi perluasan pendudukan akan hilang. Rakyat Palestina pun sepenuhnya makin tidak berdaya. Lebih dalam lagi, tuntutan demiliterisasi ini merupakan bentuk serangan pemikiran (ghazwul fikr) yang sistematis. Tujuannya adalah mengubah cara pandang umat Islam agar melihat perlawanan bersenjata sebagai sumber konflik, sedangkan penyerahan diri dan diplomasi dipandang sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian semu. Upaya ini berupaya mencabut akar keyakinan bahwa membela tanah air dari penjajahan adalah kewajiban agama. Saat umat Islam mulai menganggap senjata sebagai beban, bukan lagi sebagai perlindungan, pada saat itulah kemenangan ideologis penjajah telah tercapai melalui lisan beracun para diplomat dan tipu daya organisasi internasional. Alhasil, kerangka solusi yang ditawarkan dunia saat ini melalui meja diplomasi adalah jalan buntu yang menyesatkan. Sejarah telah membuktikan bahwa negosiasi demi negosiasi hanyalah pepesan kosong belaka. Sebaliknya, memperpanjang waktu bagi penjajah untuk membangun lebih banyak pemukiman ilegal dan memperkuat blokade. Ini sama artinya dengan memperpanjang derita umat Islam di Palestina. Solusi hakiki bagi Gaza dan Palestina secara komprehensif sejatinya bukan dengan diplomasi yang tunduk pada aturan main Barat, melainkan melalui institusi politik Islam dalam naungan Daulah Islam. Palestina adalah tanah kharajiyah yang merupakan milik seluruh umat Islam sehingga kewajiban membebaskannya jatuh pada kekuatan militer yang berada di bawah satu komando jihad. Daulah Islam sebagai representasi persatuan politik umat akan menggerakkan kekuatan militer dari seluruh negeri-negeri Muslim yang selama ini terpecah-belah oleh batas-batas nasionalisme. Hanya dengan kekuatan militer yang setara dan terpadu, penjajah Zionis Yahudi dapat diusir secara nyata dari bumi Palestina. Keberadaan seorang khalifah niscaya berfungsi sebagai raa'in (pengatur urusan) dan junnah (perisai). Sebagai perisai, Daulah Islam akan memastikan tidak ada satu pun nyawa kaum Muslim yang boleh tumpah tanpa pembelaan, serta tidak ada satu jengkal tanah pun yang boleh dirampas oleh kekuatan asing. Makin tampak jelas bahwa ketergantungan pada PBB atau Amerika Serikat dalam menyelesaikan konflik Gaza adalah sebuah kenaifan politik. Sebab, Barat mustahil memberikan solusi yang merugikan kepentingan strategisnya. Alhasil, berharap pada mereka sama saja dengan menyerahkan leher untuk disembelih. Maka agenda utama yang harus dilakukan saat ini adalah menyadarkan umat Islam di seluruh dunia melalui dakwah ideologis. Umat harus memahami bahwa penderitaan di Gaza adalah akibat dari ketidakhadiran kepemimpinan politik yang berdaulat dan memiliki nyali untuk menantang hegemoni kapitalisme global. Kesadaran akan urgensi bersatunya kaum Muslim dalam naungan panji-panji Islam harus ditanamkan sebagai sebuah kewajiban syar'i yang mendesak, bukan sekadar romantisme sejarah. Perlawanan di Gaza membutuhkan dukungan logistik dan militer dari negara, bukan sekadar bantuan kemanusiaan yang sering kali dihambat masuk oleh penjajah. Jelas, selama demiliterisasi menjadi tuntutan dunia maka selama itu pula Gaza akan terus menjadi sasaran empuk penjajah. Pembebasan Palestina hanya akan terwujud ketika kekuatan iman dan kekuatan militer bersatu di bawah komando kepemimpinan Islam yang berdiri tegak di atas keadilan Allah yang Maha Agung. Wallahu'Alam bissawab.[] Jannatu Naflah, Praktisi Pendidikan ‎

SHARE:

Artikel Terkait

Khalil al-Hayya Terpilih sebagai Ketua Biro Politik Hamas

Kemenangan Spanyol di Piala Dunia dan Gelombang Solidaritas untuk Palestina

Warga Gaza Rayakan Kemenangan Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Penjajahan Israel, Akar Masalah Utama Krisis Kesehatan di Palestina

Militer Israel Klaim Tewaskan Komandan Kompi Hamas di Gaza Selatan

Meski Dibatasi Ketat Israel, Puluhan Ribu Jamaah Hadiri Salat Jumat di Al-Aqsha