Dua Eks Menhan China Divonis Mati

Beijing (Suaraislam.id)-Dua mantan menteri pertahanan China dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan atas tuduhan korupsi menurut laporan media pemerintah. Pada Kamis (07/05/2026), pengadilan militer China menjatuhkan hukuman mati kepada Wei Fenghe dan Li Shangfu dengan masa penangguhan selama dua tahun. Artinya, hukuman mati mereka akan diubah menjadi penjara seumur hidup setelah dua tahun tanpa kemungkinan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat sebagaimana dilaporkan kantor berita Xinhua. Selain itu, pihak pengadilan memutuskan untuk menyita seluruh aset pribadi milik kedua terpidana tersebut. Kedua pria tersebut dinyatakan bersalah atas tindak pidana penyuapan. Pengumuman ini menyusul pencopotan sejumlah tokoh militer senior di China seiring dengan penerapan tindakan keras terhadap para koruptor. Bagaimana profil Wei Fenghe dan Li Shangfu? Wei Fenghe menjabat sebagai menteri pertahanan dari tahun 2018 hingga 2023 sebelum posisinya digantikan oleh Li Shangfu pada Maret 2023. Masa jabatan Li sebagai menteri pertahanan terhitung jauh lebih singkat karena ia diberhentikan pada Oktober 2023. Pemberhentian itu terjadi dua bulan setelah Li tiba-tiba menghilang dari kehidupan publik yang memicu berbagai spekulasi mengenai pencopotannya. Kantor berita Reuters mengutip laporan Xinhua yang menyebutkan bahwa Li diduga menerima "sejumlah besar uang" dalam bentuk suap serta menyuap pihak lain. Laporan tersebut menambahkan bahwa hasil penyelidikan menemukan ia "tidak memenuhi tanggung jawab politik" dan "mencari keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri dan orang lain". Sementara itu, penyelidikan yang diluncurkan terhadap Wei pada 2023 menemukan bahwa ia juga menerima "sejumlah besar uang dan barang berharga" sebagai suap. Wei juga dinyatakan telah "membantu pihak lain memperoleh keuntungan yang tidak semestinya dalam pengaturan personel". Pada Februari lalu, Presiden China, Xi Jinping, membuat pengumuman mengenai tindakan keras di tubuh militer. Baru-baru ini, seorang jenderal militer tertinggi negara itu, Zhang Youxia, dikabarkan telah dicopot dari jabatannya. Xi mengatakan saat itu bahwa militer telah "mengalami penempaan revolusioner dalam perjuangan melawan korupsi". Sejak berkuasa, Presiden Xi telah meluncurkan gelombang kampanye antikorupsi yang menurut para pengkritik juga digunakan sebagai alat untuk membersihkan lawan-lawan politik. Apakah ada kasus-kasus serupa sebelumnya? Sejak menjabat sebagai presiden pada 2013 lalu, Xi Jinping melembagakan kampanye antikorupsi yang sekaligus pula digunakan untuk menyingkirkan saingan-saingan politiknya. Pada September 2025, Tang Renjian yang merupakan mantan Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China dijatuhi hukuman mati atas kasus suap. Tang menerima suap termasuk uang tunai dan properti senilai lebih dari 268 juta yuan di berbagai posisi yang dipegangnya dari 2007 hingga 2024 menurut laporan kantor berita pemerintah Xinhua. Pengadilan di Changchun, Provinsi Jilin, menangguhkan hukuman matinya selama dua tahun dengan catatan bahwa yang bersangkutan telah mengakui kejahatannya. Kemudian pada 2017 lalu, seorang jenderal senior China dilaporkan bunuh diri setelah diselidiki dalam dugaan kasus korupsi. Jenderal Zhang Yang, anggota Komite Sentral Militer China, diselidiki dalam hubungannya dengan dua perwira tinggi militer yang sudah dikeluarkan dari partai karena terkait kasus korupsi. Dalam Kongres Partai Komunis China pada bulan Oktober, Presiden Xi Jinping bertekad akan meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang sudah menyeret 1,5 juta pejabat partai sejak diluncurkan tahun 2012 lalu. Kantor berita resmi Xinhua melaporkan Jenderal Zhang yang berusia 66 tahun ditemukan tewas akibat gantung diri di rumahnya pada 23 November 2017. Sumber: BBC News Indonesia

SHARE:

Artikel Terkait

Tren Wisata Bergeser, Turis China dan Singapura Gandrungi Gunung Tropis RI

Berantas Korupsi, Indonesia Perlu Contoh China

Menhan AS Bantah Perang Iran Adalah Jebakan

Perang Iran, Berakhirnya Hegemoni AS dan Munculnya Postur Imperial yang Gagal

China dan Rusia dalam Perang Iran

Rusia dan China Kecam Resolusi DK PBB karena Tak Mencerminkan Kepentingan Palestina