Eropa Tak Bisa Mengecam Kolonialisme Secara Pilih-Pilih
Mengecam ambisi imperialis Trump terdengar hampa dari kekuatan-kekuatan yang masih menguasai wilayah seberang laut dan membenarkan kekerasan kolonial, dari Afrika hingga Gaza.
Oleh: Belén Fernández, Kolumnis Al Jazeera
Pada Selasa (20/01), Presiden Prancis Emmanuel Macron tampil di hadapan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss – pertemuan tahunan elite global di Pegunungan Alpen – untuk menyatakan bahwa sekarang “bukanlah saatnya bagi imperialisme baru atau kolonialisme baru”.
Pernyataan ini tentu merujuk pada ambisi terkini mitra Macron di Amerika Serikat, Donald Trump, yang selain baru-baru ini menculik presiden Venezuela dan berulang kali mengancam akan merebut Terusan Panama, juga membuat kegaduhan besar soal mengambil alih wilayah otonom Denmark, Greenland.
Trump sendiri naik ke podium di Davos pada Rabu (21/01) untuk menyampaikan pidato khasnya yang bertele-tele. Dalam pidato itu, ia bergantian meracau soal kincir angin, menyelipkan pujian sinis kepada Macron atas kacamata hitam reflektifnya yang “indah”, dan menyatakan bahwa ia tidak akan “menggunakan kekuatan” dalam upaya memperoleh Greenland – yang secara tidak sengaja ia sebut sebagai Islandia.
Memang, ambisi Trump terhadap pulau tersebut telah membuat Eropa kelabakan, dan Parlemen Eropa mengumumkan kecaman tegasnya terhadap “pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh pemerintahan Trump mengenai Greenland, yang merupakan tantangan terang-terangan terhadap hukum internasional, prinsip-prinsip Piagam PBB, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah seorang sekutu NATO”.
Menyusul pernyataan Macron di Davos, surat kabar The Guardian Inggris melaporkan bahwa para pemimpin Eropa telah “berbaris” menentang “kolonialisme baru” yang dikecam oleh pemimpin Prancis tersebut.
Sekarang, sudah jelas bahwa Trump yang secara kategoris tak waras itu sama sekali tidak boleh didorong dalam manuver internasionalnya yang predatoris. Namun, perlu ditegaskan bahwa ketika berbicara tentang kolonialisme dan imperialisme, Eropa jelas bukan pihak yang paling pantas berkhotbah.
Mari kita mulai dengan Prancis, yang hingga kini masih menguasai sekitar selusin wilayah yang tersebar di seluruh dunia – banyak di antaranya dipasarkan sebagai tujuan wisata eksotis – termasuk Kepulauan Guadeloupe di Laut Karibia dan Kepulauan Mayotte di Samudra Hindia.
Meski wilayah-wilayah ini secara resmi telah melampaui status kolonial rendahan menjadi departemen penuh Republik Prancis dan dengan demikian menjadi bagian dari Uni Eropa, Prancis tampaknya tak mampu melepaskan pola pikir imperialis lama yang merendahkan beserta kompleks superioritas yang menyertainya.
Ketika pada Desember 2024 penduduk Mayotte yang dilanda topan – wilayah seberang laut termiskin Prancis – mengkritik respons pemerintah yang tidak efektif terhadap bencana tersebut, Macron dengan manis menyentak: “Kalau bukan karena Prancis, kalian akan berada dalam situasi yang jauh lebih kacau, 10.000 kali lebih parah.”
Bagaimana, itu bukan “kolonialisme baru”?
Adapun kolonialisme “lama” yang sudah teruji, Prancis juga memiliki catatan yang sangat memalukan. Ingat kasus Aljazair, di mana sekitar 1,5 juta warga Aljazair tewas selama perang kemerdekaan 1954–1962 melawan kekuasaan Prancis.
