Gara-Gara Macron, Hubungan Aljazair-Prancis Memanas

Aljir (SI Online) - Aljazair pada Sabtu (02/10) mengeluarkan pernyataan yang mengutuk pernyataan Presiden Prancis tentang masa lalu kolonial yang dinilai sebagai penghinaan yang tidak dapat diterima, demikian diberitakan Middle East Monitor, Ahad (03/10). Pernyataan Kepresidenan Aljazair yang disiarkan di televisi pemerintah mengatakan, "Pernyataan Macron adalah penghinaan yang tidak dapat diterima untuk mengenang lebih dari 5,63 juta martir yang mengorbankan diri mereka dengan perlawanan gagah berani melawan kolonialisme Prancis (antara tahun 1830-1962)." Dikatakan banyak kejahatan kolonial yang dilakukan oleh Prancis adalah genosida terhadap rakyat Aljazair dan mencatat pernyataan yang dikaitkan dengan Macron tidak secara resmi disangkal. Dikatakan Aljazair menolak campur tangan dalam urusan internalnya dan Duta Besar Aljazair untuk Paris Mohammed Anter Davud telah dipanggil untuk konsultasi. Macron membuat pernyataan tentang Aljazair pada hari Kamis dan menyalahkan negara itu atas kebencian terhadap Prancis. "Apakah ada bangsa Aljazair sebelum penjajahan Prancis? Itulah pertanyaannya," kata Macron. Aljazair mengambil langkah untuk menarik duta besarnya di Prancis dalam beberapa waktu lalu. Ini kedua kalinya Aljazair menarik duta besarnya dari Prancis. Penarikan sebelumnya terjadi pada Mei 2020 setelah media Prancis menyiarkan film dokumenter tentang Hirak, sebuah gerakan separatis Selatan, atau secara lokal dikenal sebagai Al-Hirak, gerakan politik dan organisasi paramiliter di Yaman yang aktif sejak tahun 2007. Mengutip dari Le Monde, kondisi kedua negara tersebut memanas, saat Macron mengatakan bahwa Aljazair dipimpin oleh sistem politik-militer, sekaligus Aljazair juga disebut-sebut memiliki sejarah resmi yang direkayasa dan ditulis ulang. "Sejarah Aljazair tidak didasarkan para kebenaran, tapi pada wacana kebencian terhadap Prancis," kata Macron, dilansir Le Monde, dikutip Ahad (3/10/2021). Tak hanya itu, Macron juga mengeluarkan pernyataan terkait kondisi politik Aljazair, yang menerangkan bahwa rekannya Presiden Aljazair Abdel Madjid Tebboune, terjebak dalam sistem yang sangat sulit. Merespon hal itu, duta besar Prancis Francois Gouyette pun dipanggil oleh kepresidenan Aljazair, dan Kementerian Luar Negeri Aljazair pun ikut melayangkan protes terkait keputusan visa yang diberikan pada warga Aljazair, Maroko, dan Tunisia. "Anda dapat melihat bahwa sistem Aljazair telah dilemahkan oleh Hirak," ujar Macron. Hirak yang dimaksud ialah merujuk gerakan pro-demokrasi yang memaksa presiden pendahulu Abdelaziz Bouteflika lengser dari kekuasaannya pada 2019 setelah dua dekade memimpin. Red: Agusdin/Middle East Monitor/CNBC

SHARE:

Artikel Terkait

Islamofobia Terus Menguat, Profesional Muslim Pilih Tinggalkan Prancis

Argentina Juara: Belajar Politik Kompetensi dari Piala Dunia 2022

Lawan ‘Singa Atlas’ di Semifinal Piala Dunia 2022 adalah Negara yang Pernah Jajah Maroko

Bejatnya Pendeta Prancis, Perkosa Bocah Lelaki yang Ditemui via Aplikasi Kencan Gay