Retorika Calon Presiden Prancis Membela Palestina

Oleh: Yanuardi Syukur, Dosen Antropologi Universitas Khairun, Ternate.

Pada akhir pekan lalu, dalam acara universitas musim panas partainya di Valence, Jean-Luc Mélenchon membuat pernyataan yang mencuri perhatian. Calon presiden Prancis dari partai France Unbowed (LFI) itu melontarkan pernyataan yang tak kalah kontroversial dari biasanya: Prancis, kata dia, telah menjadi “komplotan” kejahatan Israel di Gaza. Dasar tuduhannya adalah “penolakan untuk menjatuhkan sanksi” atas apa yang disebutnya sebagai genosida di Gaza.

Pernyataan ini muncul dalam konteks yang jauh lebih mengkhawatirkan, yakni pernyataan Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben Gvir, yang seminggu sebelumnya dengan terang-terangan menyerukan pembunuhan sistematis terhadap warga Palestina di Gaza.

Pernyataan Ben Gvir

Dalam sebuah wawancara di podcast October 8 bersama mantan sandera Israel Rom Braslavski, Ben Gvir menyatakan bahwa Israel seharusnya membunuh “30 hingga 40 orang” setiap malam di Gaza—dan bukan hanya mereka yang dianggap sebagai “ancaman langsung”. “Ada orang di sana yang tidak layak hidup. Mereka seharusnya tidak hidup. Mereka bahkan bukan manusia,” kata Ben Gvir.

Yang membuat pernyataan ini begitu mencengangkan bukan hanya isinya yang secara eksplisit menganjurkan pembunuhan massal, tetapi juga posisinya sebagai pejabat tinggi negara. Ben Gvir memang tidak memiliki kewenangan langsung atas militer Israel, tetapi ia menguasai aparat kepolisian dan sistem penjara—di mana sekitar 9.500 warga Palestina saat ini ditahan.

Retorikanya bukanlah omongan ‘pinggir jalan’; ini adalah suara dari dalam kabinet yang sah. Pernyataan semacam ini telah berulang kali dikutuk secara internasional dan bahkan diajukan ke Mahkamah Internasional sebagai bukti adanya “niat genosida”. Namun setiap kali kecaman meluncur, tak pernah ada tindakan nyata yang menyusul.

Mélenchon menuduh Prancis—dan secara implisit komunitas internasional—telah menjadi komplotan kejahatan Israel bukan karena aktif terlibat, melainkan karena pasif membiarkan. Telah terjadi structural violence, kekerasan yang tidak selalu terlihat dalam bentuk fisik, tetapi tertanam dalam struktur sosial dan politik yang mengabaikan penderitaan kelompok tertentu.

Prancis, seperti negara-negara Eropa lainnya, telah menjatuhkan sanksi terhadap Ben Gvir berupa larangan masuk wilayah Prancis sejak Mei 2026. Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noël Barrot bahkan menyebut pernyataan Ben Gvir sebagai “tidak manusiawi dan tidak dapat diterima”. Namun sanksi individual terhadap seorang menteri terasa seperti menepuk nyamuk di tengah badai. Ini adalah simbolis tanpa substansi.

Mélenchon dengan tajam mengkritik Presiden Emmanuel Macron yang dinilainya terlalu “align” dengan kebijakan Donald Trump, yang menurutnya telah membuat Prancis “tercoret dari daftar negara yang didengarkan” di panggung dunia. Ini adalah kritik terhadap “trumpisme”—orientasi politik yang mengedepankan kepentingan pragmatis jangka pendek di atas prinsip-prinsip hukum internasional dan hak asasi manusia.

Hukum Internasional yang Terabaikan

Dalam pidatonya, Mélenchon menegaskan bahwa “hukum internasional diabaikan”. Dan ia benar. Genosida di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 73.500 orang sejak Oktober 2023, serta invasi Israel ke Lebanon dan Suriah—semua ini, kata Mélenchon, “didorong” oleh ketidakmampuan komunitas internasional untuk menegakkan hukum. Ketika sebuah negara dapat dengan bebas melanggar Konvensi Jenewa tanpa konsekuensi, maka hukum internasional kehilangan maknanya. Ia menjadi sekadar dekorasi, bukan instrumen keadilan.

Agak ironis memang. Negara-negara Barat, termasuk Prancis, adalah arsitek utama sistem hukum internasional pasca-Perang Dunia II. Mereka mendirikan Mahkamah Internasional, merumuskan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, mengklaim diri sebagai pembela peradaban dan supremasi hukum. Namun ketika hukum itu dilanggar oleh sekutu mereka sendiri, yang muncul adalah keheningan yang diplomatis, kecaman yang steril, dan sanksi yang tak pernah cukup menyakitkan untuk mengubah perilaku.

Tentu saja, kita tidak boleh naif. Mélenchon adalah politisi yang sedang berkampanye untuk pemilihan presiden 2027. Isu Gaza dan kebijakan luar negeri Prancis telah ia jadikan salah satu pilar kampanyenya. Ada kepentingan elektoral di balik retorikanya yang membara.

Prancis dan negara-negara Eropa tampak berada di posisi sulit. Mereka ingin mempertahankan hubungan strategis dengan Israel, tetapi juga ingin tetap berada di sisi sejarah yang benar—di sisi hukum internasional, di sisi kemanusiaan. Namun seperti yang dikatakan Mélenchon, keheningan dan ketidakmampuan untuk bertindak adalah bentuk keterlibatan itu sendiri.