Gaza Ditawari Paksaan, Bukan Rekonstruksi
Rencana Mladenov mengubah pembangunan kembali dari kewajiban kemanusiaan menjadi senjata kontrol politik.
Populasi yang hancur dapat terus dipertahankan dalam kondisi demikian sampai mereka menghasilkan keputusan politik yang dapat diterima oleh kekuatan-kekuatan dominan. Rekonstruksi tidak lagi bertujuan memulihkan kehidupan manusia, melainkan menjadi bagian dari arsitektur disiplin politik yang lebih luas.
Sementara itu, komunitas internasional mempresentasikan pengaturan semacam ini sebagai bentuk realisme pragmatis. Namun, sejarah hanya memberikan sedikit bukti bahwa sistem yang dibangun di atas ketimpangan koersif mampu menghasilkan perdamaian yang bertahan lama.
Kesepakatan yang dipaksakan melalui ketidakseimbangan kekuatan yang besar mungkin dapat menekan ketidakstabilan untuk sementara waktu. Namun, langkah ini jarang menghilangkan keluhan-keluhan mendasar yang mendorong konflik.
Lebih sering, kesepakatan semacam itu melembagakan rasa dendam sambil menunda ledakan berikutnya. Hal ini terutama berlaku di Gaza, tempat beberapa generasi telah mengalami siklus berulang berupa kehancuran. Rangkaian bencana itu lalu diikuti oleh proses rekonstruksi yang dikelola pihak luar tanpa mengubah realitas politik mendasarnya.
Infrastruktur diperbaiki secara minimal dan selektif, sedangkan bantuan kemanusiaan hanya diperluas untuk sementara waktu. Setelah deklarasi diplomatik bermunculan, siklus tersebut akan dimulai kembali.
Inisiatif saat ini berisiko mengulangi pola usang tersebut. Kelemahan utamanya adalah asumsi bahwa perilaku politik Palestina dapat direkayasa melalui rekonstruksi bersyarat tanpa menghadapi realitas pendudukan, blokade, dan ketimpangan struktural.
Stabilitas yang dipaksakan melalui penderitaan pada dasarnya rapuh. Suatu masyarakat yang tidak memiliki kedaulatan, kebebasan bergerak, kelayakan ekonomi, dan hak menentukan nasib politiknya sendiri tidak dapat dikelola secara administratif untuk tunduk dalam jangka panjang.
Gaza memang membutuhkan rekonstruksi. Namun, rekonstruksi yang terpisah dari keadilan politik hanya akan membangun kembali infrastruktur bagi kehancuran berikutnya.
Karena itu, persoalan sebenarnya bukan apakah inisiatif 15 poin Mladenov berhasil atau gagal secara teknis. Persoalan yang lebih mendasar adalah logika politik yang mendasarinya.
Logika tersebut berlandaskan keyakinan bahwa hak-hak Palestina, pemulihan, dan kehidupan normal harus tetap bersyarat, ditunda, dan berada di bawah pertimbangan keamanan pihak luar. Selama logika tersebut masih mendominasi diplomasi internasional, Gaza akan tetap terjebak dalam siklus tanpa akhir.
Siklus ini berupa rekonstruksi yang terus dijanjikan dan diberikan secara selektif. Pada akhirnya, bantuan digunakan bukan untuk menyelesaikan konflik, melainkan untuk mengelola konsekuensinya.
Sumber: Al Jazeera
