Hamas Bilang Tak Akan Serahkan Senjata

Jakarta (Suaraislam.id)-Hamas menyatakan tidak akan menyerahkan senjatanya saat ini. Kelompok tersebut menolak tuntutan pelucutan senjata yang terus berlanjut. Mereka menegaskan bahwa nasib akhir persenjataan militernya akan diputuskan setelah pembahasan menyeluruh dengan berbagai faksi Palestina lainnya. Dalam wawancara eksklusif dengan Al Jazeera, Husam Badran memberikan gambaran mengenai visi Hamas untuk gencatan senjata jangka panjang di Gaza. "Ketika komite Palestina ini [Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG)] mengambil alih Jalur Gaza, tidak akan ada senjata yang terlihat di jalan-jalan dan gang-gang Gaza kecuali senjata resmi milik komite tersebut, yaitu polisi resmi Palestina," kata Badran kepada Al Jazeera. "Tidak akan ada tampilan kelompok bersenjata seperti yang biasa kita lihat di Jalur Gaza." Namun, ia menegaskan bahwa hal itu tidak berarti penyerahan senjata secara resmi. "Kami tidak berbicara tentang menyerahkan senjata; kami berbicara tentang, setidaknya, senjata tidak akan terlihat kecuali senjata resmi polisi Palestina," katanya. "Rincian masalah ini akan dibahas dalam kerangka nasional." Sikap Hamas ini muncul ketika sebuah sumber yang mengetahui perkembangan perundingan mengatakan kepada Al Jazeera bahwa kelompok tersebut sedang bersiap mengirim delegasinya ke Kairo untuk melanjutkan pembicaraan yang dijadwalkan dimulai akhir pekan ini. Hamas sempat menunda partisipasinya untuk menuntut penghentian operasi pembunuhan yang dilakukan Israel—termasuk pembunuhan baru-baru ini terhadap komandan militer Izz al-Din al-Haddad dan Mohammed Odeh—agar tercipta suasana negosiasi yang lebih kondusif. Pelucutan senjata Hamas dan penarikan pasukan Israel dari Gaza masih menjadi hambatan terbesar dalam rencana gencatan senjata Oktober 2025 yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Konsensus Faksi-Faksi Palestina di Kairo Pertemuan mendatang di Kairo akan mempertemukan delapan faksi utama Palestina untuk membentuk sikap nasional yang terpadu. Badran mengonfirmasi kehadiran perwakilan dari Hamas, Palestinian Islamic Jihad, Popular Front for the Liberation of Palestine, Democratic Front for the Liberation of Palestine, PFLP-GC, National Initiative, Popular Resistance Committees, serta Democratic Reform Current yang berafiliasi dengan Fatah. Perundingan ini bertujuan menyelamatkan gencatan senjata yang awalnya diusulkan oleh Donald Trump. Namun, Badran mengatakan bahwa Israel bahkan belum melaksanakan 30 persen kewajibannya pada tahap pertama sehingga transisi ke tahap berikutnya tidak mungkin dilakukan. "Kami berbicara tentang bantuan kemানুsiaan, mekanisme penyeberangan Rafah, infrastruktur, dan pembunuhan-pembunuhan yang terus terjadi," jelas Badran. "Gagasannya adalah gencatan senjata menyeluruh, tetapi sekitar 1.000 orang telah terbunuh. Mengatakan Israel telah melaksanakan 30 persen kewajibannya pun sebenarnya berlebihan." Menurutnya, hanya 150 hingga 250 truk bantuan yang masuk ke Gaza setiap hari, jauh di bawah kesepakatan yang menetapkan 600 truk per hari. Sementara itu, infrastruktur penting seperti listrik, rumah sakit, and pasokan bahan bakar masih hancur. Kebuntuan soal Pelucutan Senjata Sementara faksi-faksi Palestina menuntut pemenuhan komitmen tahap pertama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup warga, pejabat Israel dan Nickolay Mladenov, perwakilan tinggi untuk Gaza dalam Board of Peace bentukan Trump, mensyaratkan pelucutan senjata kelompok-kelompok bersenjata sebagai prasyarat untuk masuk ke tahap kedua. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, Mladenov baru-baru ini mengajukan peta jalan 15 poin yang disusun oleh para penjamin gencatan senjata. Dalam pengarahan kepada United Nations Security Council pada Mei 2026, ia menekankan bahwa tidak ada kelompok bersenjata Palestina yang diwajibkan menyerahkan senjatanya kepada Israel. Sebaliknya, proses penonaktifan senjata akan dilakukan secara bertahap, berurutan, dan dipimpin oleh pihak Palestina sendiri dengan seluruh senjata dialihkan kepada NCAG. Mladenov menjelaskan bahwa proses ini terkait langsung dengan penarikan militer Israel. Rencana tersebut mengharuskan Israel menarik pasukannya secara bertahap ke perimeter Gaza sesuai jadwal yang disepakati, dengan syarat adanya kemajuan yang terverifikasi dalam proses pelucutan senjata dan penempatan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sebagai penyangga. Ia juga memperingatkan bahwa tanpa pelucutan senjata, pembiayaan rekonstruksi Gaza akan sulit diperoleh. Menurutnya, dengan 85 persen bangunan di Gaza rusak atau hancur, pendanaan rekonstruksi tidak akan mengalir jika senjata belum ditinggalkan. Waktu Negosiasi dan Ekspansi Israel Namun, banyak pihak Palestina memandang kerangka 15 poin tersebut sebagai taktik penundaan yang bertujuan memperoleh konsesi lebih besar sementara Israel memperluas pendudukannya. Analis politik Palestina Wissam Afifa mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Israel memanfaatkan waktu negosiasi untuk melemahkan masyarakat Gaza melalui eskalasi yang terus-menerus. "Mereka berpindah dari 20 poin usulan Trump ke kerangka baru 15 poin yang seluruhnya berputar pada satu klausul: pelucutan senjata," kata Afifa. Ia menilai kelompok perlawanan Palestina didorong untuk memberikan konsesi besar tanpa jaminan yang nyata, sementara pemerintah Israel menggunakan proses negosiasi untuk memperluas kendali wilayahnya. Menurut Afifa, Benjamin Netanyahu memanfaatkan negosiasi untuk kepentingan politik domestik dan memperluas kendali Israel dari sekitar 60 persen wilayah Gaza menjadi 70 persen atau lebih. Hambatan bagi Komite Nasional Ekspansi tersebut memperumit proses transisi kekuasaan. Menanggapi tuduhan bahwa Hamas berupaya mempertahankan kekuasaannya, juru bicara Hamas Hazem Qassem menegaskan bahwa Hamas siap menyerahkan seluruh tanggung jawab pemerintahan dan keamanan kepada Komite Nasional yang berbasis di Kairo. Badran juga mengatakan Hamas telah menyiapkan seluruh berkas administratif dan keamanan yang diperlukan untuk proses tersebut. Namun, NCAG menghadapi berbagai hambatan operasional besar dan, menurut Afifa, telah menjadi sandera tekanan Israel. Seorang anggota komite yang berbicara kepada Al Jazeera tanpa menyebutkan namanya membantah laporan bahwa badan tersebut akan segera memasuki Gaza. Ia mengatakan komite menolak beroperasi di belakang Garis Kuning yang dikendalikan Israel maupun bekerja sama dengan milisi bersenjata yang didukung Israel di Gaza. Selain itu, komite menegaskan tidak akan memasuki Gaza sampai Pasukan Stabilisasi Internasional ditempatkan di zona penyangga yang memisahkan pasukan Israel dan wilayah Palestina. Korban Terus Bertambah Sementara kebuntuan politik terus berlangsung, jumlah korban terus meningkat. Dalam laporannya kepada Dewan Keamanan PBB, Mladenov mengakui bahwa pelanggaran gencatan senjata masih menewaskan warga sipil dan menghambat akses bantuan kemanusiaan. Menurut data yang disampaikan dalam laporan tersebut, sejak gencatan senjata mulai berlaku, operasi militer Israel telah menewaskan 933 warga Palestina dan melukai 2.868 orang. Dengan demikian, total korban tewas sejak Oktober 2023 mencapai 72.942 orang, sementara jumlah korban luka mencapai 172.967 orang. [Mohammad Mansour] Sumber: Al Jazeera

Korban Terus Bertambah

SHARE:

Artikel Terkait

Tentara Zionis Bunuh Bayi Usia Tujuh Bulan di Tepi Barat

Gaza Ditawari Paksaan, Bukan Rekonstruksi

Mei Bulan Paling Mematikan di Gaza sejak Awal Tahun, 119 Warga Gugur Termasuk 19 Anak

Israel Diam-Diam Bangun 40 Pos Militer Permanen di Gaza

Tak Ada Jeda Saat Iduladha, Israel Terus Tewaskan Puluhan Orang di Gaza

Jumlah Syuhada di Gaza Meningkat jadi 72.942 Orang