Hikmah dari Iran
Kekuasaan Rahbar meliputi : panglima tertinggi militer, mengangkat kepala kehakiman, mengontrol media negara, dan bisa memveto kebijakan penting negara. Kini pemimpin tertinggi di Irak adalah Ayatullah Mojtaba Khomenei (anak dari Ayatullah Ali Khomenei).
Yang memilih Rahbar adalah 88 Majelis Ahli/Ulama. Para ulama ini dipilih langsung oleh rakyat Iran lewat pemilu. Masa jabatan Majelis Ahli ini adalah 8 tahun. Masa jabatan presiden empat tahun, sedangkan masa jabatan Rahbar seumur hidup.
Salah satu aspek paling kuat dari Iran adalah budaya perlawanan (resistance culture). Ini bukan sekadar slogan politik, tetapi bagian dari identitas nasional. Dalam tradisi Syiah, konsep pengorbanan dan ketahanan sangat kuat, terutama terinspirasi dari peristiwa Karbala. Tokoh Cendekiawan Iran seperti Ali Syariati menafsirkan Karbala sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ia berkata, “Syahid adalah jantung sejarah.”
Dari Iran, kita bisa mengambil beberapa hikmah penting. Pertama, tekanan bisa menjadi kekuatan. Sanksi dari negara-negara besar tidak selalu melemahkan, bahkan bisa memaksa negara itu melakukan inovasi.
Kedua, pendidikan adalah kunci. Investasi pada pada sumberdaya manusia lebih penting daripada ketergantungan ilmu dan teknologi asing.
Ketiga, identitas budaya memberi daya tahan. Budaya Islam Iran, sanggup menahan liberalisasi dan sekulerisasi yang deras yang diluncurkan Barat ke Iran. Kepemimpinan ulama di atas lembaga eksekutif menjadikan Iran mempunyai panduan dalam membawa bangsanya maju tidak kalah dengan negara-negara Barat.
Keempat, kemandirian adalah strategi yang penting bagi sebuah bangsa, khususnya dalam jangka panjang. Ketergantungan global -baik dalam bidang ekonomi, budaya dan teknologi- terutama terhadap negara-negara besar, bisa menjadi kelemahan.
Di sinilah seharusnya negara-negara yang penduduknya mayoritas Sunni meneladani Iran. Negeri-negeri Islam saat ini, kebanyakan menempatkan ulama di bawah lembaga eksekutif, bukan menempatkan ulama di atas eksekutif. Dengan menempatkan ulama/cendekiawan Islam pada posisi tertinggi negara, maka negara akan mempunyai visi yang jernih dan jauh ke depan. Bukan seperti eksekutif yang kebanyakan visinya ‘pendek dan pragmatis‘.
Menempatkan pangkalan-pangkalan militer Amerika di negeri-negeri Arab (ada tujuh pangkalan militer AS di negara-negara Arab), menunjukkan bahwa para pemimpin Arab tidak mempunyai visi yang jernih. Ketergantungan pada teknologi asing –termasuk teknologi militer- menjadi negara-negara Arab ‘tidak berkembang inovasi teknologinya‘.
Agresi brutal Amerika dan Israel ke Iran (dan Gaza) ini, harusnya memberi pelajaran besar bahwa negeri-negeri Islam harus mandiri teknologinya, termasuk teknologi militernya. Ketergantungan teknologi pada Amerika, menjadikan negeri-negeri Islam hanya menjadi ‘penonton‘ ketika umat Islam Gaza (dan Iran) dibantai Israel dan Amerika. Tapi beranikah negeri-negeri Islam -terutama pemimpin negara-negara Arab- yang telah nyaman dengan keamanan pangkalan militer Amerika, mengusir tentara-tentara Amerika dari negerinya?
Waktu akan menjawabnya. Mudah-mudahan tahun mendatang negeri-negeri Islam bisa mandiri dan bersatu serta disegani di dunia internasional. Seperti Uni Eropa dan NATO yang keberadaannya diperhitungkan dalam politik dunia. Bukan seperti OKI yang kebanyakan kebijakannya hanya ‘omon-omon belaka‘. Wallahu azizun hakim. Allah Maha Perkasa, Allah Maha Bijaksana. []
Nuim Hidayat, Direktur Forum Studi Sosial Politik.
