IIA Sementara akan Terapkan Konstitusi Era Raja Zahir Shah
Kabul (SI Online) – Penjabat Menteri Kehakiman Imarah Islam Afghanistan (IIA) pada Selasa (28/09) berjanji untuk mengganti Konstitusi Republik Islam Afghanistan dengan Undang-Undang era monarki dari abad ke-20. Demikian diberitakan Middle East Monitor (28/9) mengutip Anadolu Agency.
Menteri Kehakiman Abdul Hakim Sharaey membuat pengumuman dalam pertemuan dengan Duta Besar China untuk Kabul Wang Yu, menurut sebuah pernyataan di halaman Facebook Kementerian Kehakiman.
“Imarah Islam Afghanistan (IIA) di bawah pemerintahan Taliban akan menerapkan hukum konstitusional mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu tanpa konten yang bertentangan dengan hukum Islam dan prinsip-prinsip Imarah Islam,” kata pernyataan itu.
Pasal yang bertentangan dengan syariat Islam serta prinsip-prinsip Imarah Islam akan diamandemen.
Sharaey juga mengatakan bahwa hukum dan perjanjian internasional yang tidak “melawan Islam dan pemerintah Taliban” akan dihormati IIA, katanya.
Ia menambahkan diplomat China meyakinkan pemimpin Taliban bahwa Beijing ingin mempertahankan hubungan diplomatik dengan kelompok itu dan membantu mencabut sanksi dan bahwa selama pertemuan itu, Sharaey menekankan bahwa kelompok itu ingin membangun hubungan “baik dan bersahabat” dengan dunia.
Konstitusi era Shah 1964 sebelumnya diberlakukan kembali selama pemerintahan sementara setelah jatuhnya rezim pertama Taliban pada 2001 sebelum negara itu mengadopsi Konstitusi baru pada 2004.
Selama rezim pertama mereka dari tahun 1996 hingga 2001, pemrintah Taliban tidak memiliki konstitusi tetapi diatur melalui keputusan berbasis Syariah.
Hampir 60 tahun lalu Afghanistan mengadopsi sistem konstitusional monarki di masa pemerintahan Raja Mohammad Zahir Shah, meski berusia pendek. Dia meratifikasi UUD itu setahun setelah berkuasa pada 1963 yang menjadikan demokrasi parlementer digunakan Afghanistan selama hampir 10 tahun, sebelum digulingkan pada 1973.
UUD 1964 memberikan perempuan hak untuk memilih untuk pertama kalinya serta membuka pintu bagi peningkatan partisipasi mereka dalam politik. Pemerintahan Taliban belum memberikan penjelasan resmi mengenai bagian mana yang akan diamandemen.
Red: Agusdin/Middle East Monitor
