Iran dan Kebingungan Eropa
Oleh: Yanuardi Syukur, Pengajar Antropologi Globalisasi di Universitas Khairun, Ternate.
Dua suara berbeda muncul dari pimpinan tertinggi Uni Eropa dalam merespons perang di Iran. Di satu sisi, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa menegaskan bahwa kebebasan dan hak asasi manusia tidak dapat dicapai “melalui bom” dan hanya hukum internasional yang mampu menegakkannya (Al Jazeera, 10 Maret 2026).
Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyerukan kebijakan luar negeri yang “lebih realistis dan berorientasi kepentingan,” bahkan menjadi pejabat UE pertama yang menyerukan transisi politik di Iran sejalan dengan AS dan Israel (Euronews, 10 Maret 2026).
Perbedaan nada ini mencerminkan dilema Eropa yang terjepit antara komitmen pada prinsip dan tuntutan realpolitik. Sementara Brussel masih sibuk dengan perdebatan internal, aktor lain justru bergerak cepat memanfaatkan celah geopolitik yang terbuka.
Di luar Eropa, Ukraina melihat perang ini sebagai peluang sekaligus ironi sejarah. Kim Barker dalam laporannya di New York Times (9 Maret 2026) mengungkap bahwa Presiden Volodymyr Zelensky segera merespons permintaan AS dengan mengirimkan drone pencegat dan tim ahli ke Yordania untuk melindungi pangkalan militer Amerika. “Kami bereaksi segera,” kata Zelensky.
James Landale, koresponden diplomatik BBC di Kyiv (6 Maret 2026), menambahkan bahwa permintaan tersebut datang langsung dari pihak Amerika, dan Zelensky memberi instruksi “untuk menyediakan sarana yang diperlukan dan memastikan kehadiran spesialis Ukraina yang dapat menjamin keamanan yang diperlukan.”
Ironinya tidak bisa diabaikan. Negara yang selama bertahun-tahun memohon bantuan militer dari AS kini dimintai tolong oleh AS sendiri. Ukraina, yang telah berperang melawan drone Shahed buatan Iran yang digunakan Rusia, tiba-tiba menjadi penasihat utama bagi negara-negara Teluk.
Dalam hitungan hari setelah perang dimulai, pemimpin Bahrain, UEA, Yordania, Kuwait, Qatar, dan Arab Saudi menghubungi Zelensky untuk meminta bantuan. Zelensky dengan cerdas melihat peluang ini untuk mencetak poin diplomatik, menawarkan pertukaran: drone pencegat untuk sistem pertahanan Patriot yang lebih canggih, dan bantuan diplomatik untuk mendorong Rusia menuju gencatan senjata.
Ada beberapa hal yang dapat kita lihat dari fenomena tersebut.
Pertama, persoalan legitimasi perang telah memecah suara negara-negara anggota UE.
Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez dengan tegas menyebut perang ini ilegal dan eskalatif, sementara Kanselir Jerman Friedrich Merz justru meremehkan pentingnya hukum internasional dengan mengatakan bahwa ini bukan saatnya Eropa menggurui sekutunya. Ketika negara-negara besar dalam Uni Eropa sendiri tidak sepakat, sulit bagi Brussel untuk menghasilkan respons yang koheren. Von der Leyen mungkin berbicara tentang “realisme,” tetapi realitasnya adalah Eropa tidak memiliki suara tunggal.
Kedua, Costa dengan tajam mengidentifikasi satu-satunya pihak yang diuntungkan dari perang ini: Rusia.
Menurutnya, Moskow mendapatkan sumber daya baru dari kenaikan harga energi untuk membiayai perangnya di Ukraina, diuntungkan dari pengalihan kemampuan militer yang seharusnya bisa dikirim ke Kiev, dan mengambil keuntungan dari berkurangnya perhatian dunia terhadap front Ukraina.
