Iran Setelah Ayatollah Ali Khamenei
Para pendukung intervensi asing di Iran tampaknya tidak akan mendapatkan keruntuhan mendadak dan perubahan rezim yang mereka harapkan.
Bagi Iran, pertanyaan besar saat ini adalah apakah kohesi administratif dan keutuhan wilayah dapat dipertahankan. Ini sangat bergantung pada kelangsungan “deep state”—birokrasi sipil dan kelas teknokrat yang mengelola layanan penting negara.
Jika bank sentral, kementerian, dan pemerintahan daerah tetap berfungsi meskipun terjadi kekosongan kepemimpinan, negara mungkin dapat menghindari “atomisasi” total seperti di Libya. Selain itu, keutuhan wilayah bergantung pada kesatuan antara tentara reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).
Tantangan besar lainnya adalah menemukan “pemersatu nasional”.
Penindasan berdarah terhadap protes Januari telah merusak hubungan antara rakyat dan elite politik. Tokoh seperti Mohammad Bagher Ghalibaf, Hassan Rouhani, atau Ali Larijani mungkin mencoba membentuk dewan teknokrat-militer untuk stabilisasi, tetapi mereka tidak memiliki otoritas spiritual seperti pemimpin tertinggi sebelumnya.
Tanpa figur yang mampu menjembatani jurang antara rakyat dan aparat keamanan, kepemimpinan baru akan kesulitan menunjukkan otoritas.
Ketidakstabilan setelah Khamenei
Jika kontinuitas institusional gagal atau terjadi persaingan antara militer dan IRGC, risiko fragmentasi dan konflik berkepanjangan akan meningkat. Dalam skenario ini, “keruntuhan cepat” yang diinginkan sebagian pihak justru bisa menjadi awal siklus ketidakamanan yang berakar kuat.
Dua faktor utama dapat membentuk hasil tersebut:
- Melemahnya kelas menengah
Sanksi Barat selama puluhan tahun telah menghancurkan kelas sosial yang biasanya menjadi penstabil dalam transisi politik. Tanpa kelas menengah yang kuat, kekosongan politik lebih mungkin diisi oleh kelompok bersenjata atau elemen radikal dari aparat keamanan.
Kelompok garis keras dalam IRGC dan Basij kemungkinan tidak akan menghilang atau “berintegrasi secara damai”. Mereka bisa berubah menjadi kelompok pemberontak terdesentralisasi yang menyabotase upaya stabilisasi.
- Fragmentasi sosial
Iran memiliki keragaman etnis dan bahasa yang tinggi. Tanpa otoritas pusat, risiko munculnya milisi dan konflik separatis meningkat, terutama di wilayah perbatasan seperti komunitas Baluch, Kurdi, dan Arab.
Di kota-kota besar, runtuhnya rantai komando keamanan bisa memicu kekacauan lokal, dengan milisi bersaing menguasai sumber daya. Selain itu, “perang elite” hampir tak terhindarkan, ketika tokoh militer dan politik berebut kekuasaan.
Dalam beberapa minggu terakhir, ungkapan “akhir yang pahit lebih baik daripada kepahitan tanpa akhir” digunakan untuk membenarkan intervensi militer asing di Iran. Pandangan ini berasumsi bahwa solusi cepat dapat dicapai melalui kekuatan militer.
Namun, seperti ditunjukkan oleh Irak, Libya, dan Afghanistan, hasil perang tidak bersifat linear—melainkan memicu kerusakan yang tidak terduga dan berkepanjangan.
Kematian Ayatollah Khamenei mungkin menandai akhir simbolis suatu era, tetapi sejarah menunjukkan bahwa “nilai harapan” dari keruntuhan yang penuh kekerasan sering kali bukan pembaruan institusi, melainkan ketidakstabilan kronis dan erosi kelembagaan.
Bagi rakyat Iran, “akhir pahit” dari suatu rezim mungkin bukan penutup penderitaan, melainkan awal dari era baru “kepahitan tanpa akhir” yang dapat membayangi kawasan selama beberapa dekade. []
Sumber: Al Jazeera
