Isra Mikraj dan Krisis Akhlak Republik

Oleh: Muhibbullah Azfa Manik*

Ada yang janggal di negeri ini. Masjid penuh setiap Jumat, saf rapat, suara takbir menggema. Tetapi di luar pagar masjid, kita menyaksikan ironi yang berulang: korupsi tetap subur, kekuasaan diperdagangkan, kebohongan politik diproduksi massal. Seolah-olah ibadah hanya berhenti di sajadah, tak pernah menyeberang ke ruang publik.

Peringatan Isra Mikraj mestinya mengguncang kesadaran kita. Bukan sekadar seremoni tahunan dengan spanduk dan ceramah klise, tetapi momen refleksi nasional: apa makna perjalanan suci itu bagi Indonesia hari ini?

Isra Mikraj adalah peristiwa spiritual paling monumental dalam Islam. Di sanalah Nabi Muhammad Saw menerima perintah shalat. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Shalat. Ibadah yang paling personal sekaligus paling disipliner. Lima kali sehari, tanpa alasan, tanpa kompromi. Seolah Tuhan ingin berkata: perubahan peradaban dimulai dari pembentukan karakter individu.

Masalahnya, Indonesia justru mengalami krisis karakter. Data demi data menunjukkan betapa korupsi telah menjadi penyakit kronis. Ironisnya, banyak pelakunya dikenal rajin beribadah. Pertanyaannya sederhana tapi menohok: jika shalat benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar, mengapa penjara tetap penuh oleh mereka yang bersorban dan berdasi?

Di titik inilah Isra Mikraj menjadi kritik keras. Agama tidak sedang gagal. Yang gagal adalah cara kita mempraktikkannya. Kita mengubah ibadah menjadi rutinitas mekanis, bukan latihan moral. Shalat jadi formalitas, bukan transformasi.

Lebih jauh, Isra Mikraj juga mengajarkan sesuatu tentang kepemimpinan. Nabi Muhammad tidak meminta kekuasaan ketika “bertemu” Tuhan. Tidak meminta kekayaan, tidak meminta kemenangan politik. Yang beliau terima justru perintah memperbaiki manusia melalui disiplin spiritual. Sebuah pesan yang terasa asing di republik yang elitenya sibuk berebut kursi.

Di Indonesia hari ini, politik sering kali tak lebih dari arena transaksi. Jabatan menjadi komoditas, kebijakan menjadi alat balas jasa. Rakyat diposisikan sebagai angka statistik. Isra Mikraj menampar logika ini: pemimpin sejati bukan yang pandai mengatur citra, tetapi yang bersedia menata akhlak—dimulai dari dirinya sendiri.

Kita juga tak boleh lupa konteks sejarah peristiwa itu. Isra Mikraj terjadi setelah Nabi mengalami masa paling kelam: wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib, penolakan brutal di Thaif. Ini bukan detail kecil. Artinya, perjalanan spiritual itu datang justru saat manusia berada di titik nadir.

Indonesia hari ini pun berada dalam fase serupa. Harga kebutuhan pokok melambung, PHK terjadi di mana-mana, kelas menengah mulai goyah, bencana datang silih berganti. Banyak orang kehilangan arah, kehilangan harapan. Dalam situasi ini, Isra Mikraj memberi pesan penting: setelah keterpurukan, selalu ada kemungkinan bangkit. Asal tidak menyerah.

Namun kebangkitan itu tidak akan datang dari langit. Ia harus diupayakan di bumi. Spiritualitas bukan pelarian dari kenyataan, melainkan bahan bakar untuk mengubahnya. Iman tidak boleh berhenti pada zikir, tetapi harus menjelma menjadi keberanian melawan ketidakadilan.

Di sinilah peringatan Isra Mikraj sering kehilangan makna. Kita merayakannya dengan lomba, spanduk, konsumsi. Setelah itu, hidup berjalan seperti biasa. Tak ada yang berubah. Padahal peristiwa itu seharusnya membuat kita bertanya: sudah sejauh mana agama hadir dalam kebijakan publik?

Indonesia bukan negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler kering nilai. Konstitusi kita memberi ruang bagi agama sebagai sumber etika publik. Masalahnya, nilai-nilai itu sering dikalahkan oleh kepentingan jangka pendek. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang kecil cepat ditangkap, sementara pelaku kejahatan kerah putih bisa tertawa di balik kuasa.