Kampus Komputer yang Dahulu Emas, Kini Terjerat “Limbah” Lulusan

Ruang rapat di gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu hening sejenak. Prof. Stella Christie, Wakil Menteri yang baru dilantik pada Oktober 2024, meletakkan kembali mikrofon ke atas meja. Matanya menyapu ruangan, seolah sedang menghitung bukan hanya angka statistik, tapi juga ribuan nyawa sarjana yang tengah berjuang di ambang jalan. "Pernah ada masa di mana masuk Ilmu Komputer itu ibarat menang lotre," ujarnya, suaranya datar tapi tajam menembus dinding-dinding birokrasi. "Sekarang? Lulusannya merana." Kata "merana" itu bukan sekadar puitisasi. Di balik pintu-pintu fakultas teknologi informasi yang kini menjamur dari Sabang sampai Merauke, tersimpan cerita pilu ribuan pemuda dan pemudi yang dulu bermimpi menjadi "sultan" digital, kini justru tersesat di lorong-lorong pengangguran intelektual. Zaman Keemasan yang Menghilang Kira-kira satu dekade lalu, anak muda yang diterima di prodi Ilmu Komputer atau Teknik Informatika adalah raja di setiap meja makan keluarga. "Anak saya masuk IT, Bu," begitu ucapan bangga orang tua yang seolah sudah memastikan masa depan anak mereka terjamin. Bayaran tinggi, kerja dari rumah, menjadi programmer andalan perusahaan multinasional—itu semua tampak seolah-olah sudah menunggu di depan mata. Universitas berlomba-lomba membuka prodi serupa. Bukan hanya universitas negeri ternama, tapi juga kampus swasta di pelosok daerah, hingga perguruan tinggi yang awalnya fokus pada pertanian atau kelautan, tiba-tiba punya fakultas komputer. Motifnya sederhana: uang. Prodi IT adalah sapi perah baru dalam bisnis pendidikan tinggi. "Dari 600 ribu lulusan informatika per tahun, hanya 2 persen saja yang terjun sebagai IT," ungkap Dyan R. Helmi, pendiri Alkademi.id, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta akhir 2022. Sementara sisanya menempati pekerjaan-pekerjaan di luar IT, atau lebih ironis lagi: menganggur. Angkanya mencengangkan. Pada Februari 2025, jumlah sarjana yang menganggur mencapai 1.010.652 orang—tertinggi dalam empat tahun terakhir. Di Amerika Serikat, jurusan Ilmu Komputer menduduki peringkat ketujuh dengan tingkat pengangguran 6,1 persen. Indonesia, meski dengan metode pengukuran berbeda, mengalami tren serupa. Jebakan "Kelas Menengah" Digital Masalahnya bukan pada kurangnya pekerjaan. Kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK diproyeksikan mencapai 1,98 juta orang pada 2025. Tapi, masalahnya ada pada kesenjangan kompetensi yang menganga lebar antara apa yang diajarkan kampus dan apa yang dibutuhkan industri. Budi Santoso, 24 tahun, lulusan salah satu kampus swasta di Jawa Tengah, adalah salah satu dari "generasi yang merana". Ia lulus dengan IPK 3,6, hafal sintaks Python dan Java, tapi gagal dalam 17 kali lamaran kerja. "Tesnya selalu coding challenge yang kompleks. Di kampus, kita diajarin teori, bikin CRUD sederhana, dan skripsi yang lebih ke dokumentasi daripada pemecahan masalah nyata," keluhnya saat ditemui di kedai kopi daerah Depok, pertengahan Maret lalu. Stella menyinggung hal ini dengan lugas. Menurutnya, banyak kampus yang terjebak pada "komodifikasi" pendidikan. Membuka prodi komputer tanpa persiapan infrastruktur laboratorium yang memadai, tanpa dosen yang memiliki pengalaman industri terkini, dan tanpa kurikulum yang adaptif terhadap kecepatan perubahan teknologi yang eksponensial. "Jangan hanya menjual nama 'Informatika' karena lagi tren. Itu mencederai mahasiswa sendiri," tegasnya dalam rapat koordinasi pekan lalu. Menurut data tahun 2023, hanya 16 persen lulusan ilmu komputer yang berhasil memasuki dunia kerja sebagai pengembang perangkat lunak atau profesi di bidang IT. Sisanya? Hilang dalam statistik: menjadi admin online shop, sales asuransi, atau kembali ke kampung halaman tanpa pekerjaan jelas. Industri yang Kejam, Kampus yang Terkebelakang Di sisi lain, industri teknologi juga tidak bisa lepas tangan. Permintaan mereka melonjak tajam, tapi ekspektasi mereka terhadap fresh graduate seringkali tidak realistis. Mereka mencari unicorn: lulusan muda dengan pengalaman tiga tahun, menguasai lima bahasa pemrograman, paham cloud computing, mahir machine learning, dan siap lembur tanpa batas. Semua itu dengan gaji junior. "Dunia kerja ingin ready-to-use developer. Tapi kampus butuh waktu empat tahun untuk membentuk karakter akademis. Titik temu itu yang hilang," ujar Dr. Arif Rahman, pengamat pendidikan tinggi yang sering menjadi narasumber kebijakan, dalam wawancara via telepon, Senin pekan lalu. Stella menegaskan bahwa pemerintah, melalui Kementerian, sedang berupaya memotong mata rantai ini. Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas Nadiem Makarim—dan kini terus disempurnakan di era Stella—mencoba memaksa mahasiswa keluar dari menara gading kampus lebih awal. Mereka didorong magang, membuat proyek nyata, bersentuhan langsung dengan industri. Tapi implementasinya timpang. Pada MSIB Batch 7 yang digelar pertengahan 2024, tersedia sebanyak 369 mitra magang. Sementara dalam program Magang Berdampak yang pendaftarannya dibuka sejak 16 Juni-11 Juli 2025, hanya terdapat 17 mitra magang. "Kampus-kampus besar sudah bisa kirim mahasiswa magang ke startup unicorn. Bagaimana dengan kampus di daerah? Mereka harus berjuang lebih keras untuk memberikan pengalaman yang setara," akui Stella jujur. AI: Penyelamat atau Pembunuh Karier? Ironi terbesar datang dari teknologi yang seharusnya menjadi lapangan kerja baru: kecerdasan buatan. "Kemajuan AI telah meningkatkan kekhawatiran tentang stabilitas pekerjaan jangka panjang bagi para profesional di industri ini," demikian catatan CBS News. Jensen Huang, CEO Nvidia, bahkan pernah menyarankan anak muda untuk tidak terlalu fokus pada coding. "Komputer harus bisa memahami apa yang manusia inginkan. Manusia hanya perlu memberikan perintah dengan bahasa manusia," katanya dalam sebuah forum teknologi tahun lalu. Pernyataan itu menggemparkan. Jika benar, lalu untuk apa ratusan ribu mahasiswa menghabiskan empat tahun belajar algoritma dan struktur data? Bryan Driscoll, konsultan SDM di Amerika, memberikan analisis tajam: "Kita telah memproduksi terlalu banyak gelar tanpa mengatasi betapa eksploitatif dan tertutupnya jalur perekrutan di industri teknologi." Peran tingkat pemula semakin menghilang, magang tanpa bayaran masih marak, dan perusahaan memindahkan pekerjaan ke luar negeri atau mengotomatisasinya—persis pekerjaan yang harusnya menjadi medan latihan para lulusan baru. Merana, Tapi Tidak Boleh Putus Asa Kata "merana" yang digunakan Stella mungkin terdengar pesimis, tapi di baliknya ada panggilan untuk bangun. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan—kampus, industri, pemerintah, dan mahasiswa sendiri—untuk tidak lagi bermain dalam ilusi masa lalu. Bagi para mahasiswa yang kini merasa terpuruk, Stella menitipkan pesan yang sederhana namun menohok: "Jangan hanya andalkan ijazah. Ijazah itu tiket masuk, bukan jaminan kursi. Skill nyata, portofolio, dan kemampuan adaptasi adalah mata uang baru." "Kalau mahasiswa hanya mengandalkan pendidikan dari kampusnya saja susah. Mahasiswa yang rajin di kampus itu paling baru dapat 30 persen saja, kalau dia mau nambah portofolio dengan ikut pelatihan, bootcamp, kemampuannya bisa naik 50-60 persen," tambah Helmi. Di luar sana, ribuan "Budi Santoso" masih terus mengirim lamaran. Beberapa mungkin akan menyerah dan banting setir ke bisnis keripik pisang atau jualan online. Tapi sebagian lain, yang punya darah pejuang, akan tetap duduk di depan laptop, mengetik baris demi baris kode, berharap suatu hari algoritma hidup mereka akan kembali run tanpa error. Sementara itu, Stella Christie—ilmuwan kognitif lulusan Harvard dan Northwestern yang kini menjadi guru besar di Tsinghua University—terus berkeliling kampus, menjadi pengingat yang tidak menyenangkan tapi sangat diperlukan: bahwa masa keemasan tidak diwariskan, ia harus direbut kembali. Dan bagi mereka yang merana hari ini, mungkin itulah luka yang diperlukan sebelum akhirnya bisa berlari lebih kencang.[] Muhibbullah Azfa Manik

SHARE:

Artikel Terkait

SPMB Carut-Marut, Puluhan Ribu Mahasiswa Gagal Kuliah: Ketika Pendidikan Jadi Komoditas

UIKA Bogor Bekali 200 Mahasiswa Pengetahuan tentang AI dan Gig Economy

KAMMI Dukung MUI soal Penindakan LGBT

Dakwah dan Cinta: Memoar Seorang Aktivis Mahasiswa Islam (1)

Kiai Didin: Pemerintah Harus Terbuka Sikapi Kritikan Mahasiswa

Universitas Tidak Boleh Jadi Rantai Pasok bagi AI