Kampus Komputer yang Dahulu Emas, Kini Terjerat “Limbah” Lulusan
Ruang rapat di gedung Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi itu hening sejenak. Prof. Stella Christie, Wakil Menteri yang baru dilantik pada Oktober 2024, meletakkan kembali mikrofon ke atas meja. Matanya menyapu ruangan, seolah sedang menghitung bukan hanya angka statistik, tapi juga ribuan nyawa sarjana yang tengah berjuang di ambang jalan.
“Pernah ada masa di mana masuk Ilmu Komputer itu ibarat menang lotre,” ujarnya, suaranya datar tapi tajam menembus dinding-dinding birokrasi. “Sekarang? Lulusannya merana.”
Kata “merana” itu bukan sekadar puitisasi. Di balik pintu-pintu fakultas teknologi informasi yang kini menjamur dari Sabang sampai Merauke, tersimpan cerita pilu ribuan pemuda dan pemudi yang dulu bermimpi menjadi “sultan” digital, kini justru tersesat di lorong-lorong pengangguran intelektual.
Zaman Keemasan yang Menghilang
Kira-kira satu dekade lalu, anak muda yang diterima di prodi Ilmu Komputer atau Teknik Informatika adalah raja di setiap meja makan keluarga. “Anak saya masuk IT, Bu,” begitu ucapan bangga orang tua yang seolah sudah memastikan masa depan anak mereka terjamin. Bayaran tinggi, kerja dari rumah, menjadi programmer andalan perusahaan multinasional—itu semua tampak seolah-olah sudah menunggu di depan mata.
Universitas berlomba-lomba membuka prodi serupa. Bukan hanya universitas negeri ternama, tapi juga kampus swasta di pelosok daerah, hingga perguruan tinggi yang awalnya fokus pada pertanian atau kelautan, tiba-tiba punya fakultas komputer. Motifnya sederhana: uang. Prodi IT adalah sapi perah baru dalam bisnis pendidikan tinggi.
“Dari 600 ribu lulusan informatika per tahun, hanya 2 persen saja yang terjun sebagai IT,” ungkap Dyan R. Helmi, pendiri Alkademi.id, dalam sebuah diskusi publik di Jakarta akhir 2022. Sementara sisanya menempati pekerjaan-pekerjaan di luar IT, atau lebih ironis lagi: menganggur.
Angkanya mencengangkan. Pada Februari 2025, jumlah sarjana yang menganggur mencapai 1.010.652 orang—tertinggi dalam empat tahun terakhir. Di Amerika Serikat, jurusan Ilmu Komputer menduduki peringkat ketujuh dengan tingkat pengangguran 6,1 persen. Indonesia, meski dengan metode pengukuran berbeda, mengalami tren serupa.
Jebakan “Kelas Menengah” Digital
Masalahnya bukan pada kurangnya pekerjaan. Kebutuhan tenaga kerja di sektor TIK diproyeksikan mencapai 1,98 juta orang pada 2025. Tapi, masalahnya ada pada kesenjangan kompetensi yang menganga lebar antara apa yang diajarkan kampus dan apa yang dibutuhkan industri.
Budi Santoso, 24 tahun, lulusan salah satu kampus swasta di Jawa Tengah, adalah salah satu dari “generasi yang merana”. Ia lulus dengan IPK 3,6, hafal sintaks Python dan Java, tapi gagal dalam 17 kali lamaran kerja.
“Tesnya selalu coding challenge yang kompleks. Di kampus, kita diajarin teori, bikin CRUD sederhana, dan skripsi yang lebih ke dokumentasi daripada pemecahan masalah nyata,” keluhnya saat ditemui di kedai kopi daerah Depok, pertengahan Maret lalu.
Stella menyinggung hal ini dengan lugas. Menurutnya, banyak kampus yang terjebak pada “komodifikasi” pendidikan. Membuka prodi komputer tanpa persiapan infrastruktur laboratorium yang memadai, tanpa dosen yang memiliki pengalaman industri terkini, dan tanpa kurikulum yang adaptif terhadap kecepatan perubahan teknologi yang eksponensial.
“Jangan hanya menjual nama ‘Informatika’ karena lagi tren. Itu mencederai mahasiswa sendiri,” tegasnya dalam rapat koordinasi pekan lalu.
